Dalam Upaya Mempererat Hubungan, Ketua APPSI Inhil Silaturahmi dan Ngopi Bersama Bea dan Cukai Tembilahan

 

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Dalam upaya mempererat hubungan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir (DPD APPSI Kab. Inhil) silaturahmi dan ngopi bersama Bea dan Cukai Tembilahan. 

Kegiatan silahturahmi berlangsung di Best Cafe, Jalan Soebrantas, Tembilahan dengan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Senin (06/10/25).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD APPSI Kab. Inhil Alex Saputra, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan Eko Fahruli, Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Indragiri (UNISI) dan sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Dr. Ali Azhar, S.Sos, MH, MM, serta pengurus DPD APPSI Kab. Inhil.

Dalam sambutannya, Ketua DPD APPSI Kab. Inhil Alex Saputra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk membangun komunikasi yang terbuka dan positif dengan pihak Bea Cukai.

“Melalui silaturahmi dan ngopi bareng ini, kami ingin menjalin kedekatan agar nantinya melalui APPSI Inhil para pedagang memahami peran Bea Cukai sekaligus memperoleh edukasi terkait aturan perdagangan yang benar,” ujarnya.

Ditambahkan Dosen Pasca Sarjana UNISI dan Pakar Hukum Tata Negara, Ustadz Ajay sapaan akrabnya mengatakan bahwa penguatan hukum di sektor perdagangan dan pasar merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi pelaku usaha, terutama pedagang kecil dan UMKM. Peran inilah yang harus di ambil oleh APPSI Inhil dengan bersinergi dengan Bea dan Cukai Tembilahan, sehingga pedagang akan merasakan keamanan dan kenyamanan saat berjualan.

“Pasar adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Karena itu, regulasi dan pengawasan dari instansi seperti Bea dan Cukai harus berjalan seimbang — menegakkan hukum, tapi juga mendukung tumbuhnya ekonomi rakyat,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tembilahan Eko Fahruli menyambut baik kegiatan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Dengan suasana santai, kita bisa berbagi informasi penting mengenai kepabeanan dan peredaran barang yang legal, sekaligus mendengarkan aspirasi langsung dari para pedagang melalui APPSI Inhil,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas peluang kolaborasi dalam sosialisasi terkait barang legal dan ilegal, tata niaga yang sesuai aturan, serta dukungan terhadap UMKM pasar agar mampu bersaing di era perdagangan terbuka.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama, menandai komitmen kedua pihak untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung perekonomian lokal dan kesejahteraan pedagang pasar.

Plt kepala Imigrasi Tembilahan Bersama Seluruh Pegawai Laksanakan Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Seluruh pegawai Kantor dan plt kepala kantor imigrasi kelas II Tembilahan melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungankan kantor dan ruang kantor imigrasi kelas II Tembilahan, Jumat.                ( 3/10/25).

Kegiatan merupakan wujud komitmen kami dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman bagi masyarakat Indragiri hilir (Inhil).

Para pegawai bergotong royong membersihkan lingkungan kantor dan merapihkan meja serta kursi yang biasa digunakan untuk bekerja sehari hari. Tidak terkecuali para pejabat struktural pun ikut terjun Langsung.

Meski disisi lain para pegawai memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam pekerjaannya, hal ini tidak membuat mereka melupakan kebersihan lingkungan, yang mana kebersihan itu adalah sebagian dari pada iman.

“Gerakan Jumat Bersih akan menjadikan lingkungan di sekitar kantor menjadi lebih sehat, bersih dan segar dan memberikan dampak positif untuk kegiatan bekerja untuk seluruh pegawai agar lebih semangat dan nyaman ketika bekerja tentunya,” kata Plt kepala Imigrasi Tembilahan

Polres Inhil Bimbingan Teknis Edukasi Gizi di SDN 023 Tembilahan Kota

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang di lingkungan pendidikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Edukasi Gizi.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu (4/10/25) pukul 08.30 WIB bertempat di SDN 023 Tembilahan Kota, Jalan Gunung Daek dengan sasaran para guru SDN 023 Tembilahan Kota. 

Selain memberikan edukasi kepada tenaga pendidik, kegiatan juga diisi dengan pengukuran tinggi badan dan berat badan siswa yang dilakukan oleh tim Klinik Polres Indragiri Hilir. 

Sebanyak 71 siswa SDN 023 Tembilahan Kota turut serta dalam kegiatan pemeriksaan tersebut.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh pihak sekolah dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Tim SPPG Polres Indragiri Hilir. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala SPPG Polres Indragiri Hilir, Azizul F, dan Ahli Gizi Al Maya, AMG, memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat serta pemantauan pertumbuhan anak usia sekolah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Sekolah SDN 023 Tembilahan Kota dan staf Klinik Polres Indragiri Hilir.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung hingga pukul 11.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora S.H, S.I.K melalui Kasi Dokkes Polres Indragiri Hilir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Inhil dalam mendukung kesehatan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, agar para siswa tumbuh dengan sehat dan cerdas.

Bupati Inhil : OPD yang Tak Mampu Bekerja Maksimal Akan di Evaluasi

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN — Kebijakan Pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat tahun 2026 hingga 25 persen menjadi tantangan yang harus segera di atasi. Bupati Kabupaten Indragiri (Inhil) H Herman justru memandang kebijakan tersebut merupakan langkah untuk menciptakan pemimpin dan birokrasi yang handal.

“Di sini kita diuji. Walaupun pahit, tapi di sini pulak akan terlihat kepala satuan kerja OPD yang bisa kerja atau tidak, “ tantang Herman, Sabtu (04/10).

Kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah yang dijalankan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi banyak daerah kebijakan ini mungkin terasa sebagai pil pahit, terutama karena sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi ketertinggalan pembangunan berbagai sektor.

Selain itu, Bupati Inhil juga menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh kepala dinas dan pejabat teknis agar tidak pasif menghadapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan aktif dan strategi jemput bola ke kementerian dan lembaga pusat untuk mengamankan dukungan anggaran tambahan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD murni. OPD harus mampu menunjukan kapsitas yang kuat, berbasis data, dan sesuai dengan prioritas nasional. Jemput bola ke pusat bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Bupati kepada awak media.

Terakhir Bupati Inhil mengingatkan agar OPD terkait bisa tetap bekerja maksimal dengan mengikuti kebijakan baru tersebut.

“jika OPD terkait tidak mampu maksimal mengikuti kebijakan baru ini nantinya, tentu akan kembali dilakukan evaluasi terhadap postur birokrasi di Inhil,” tutupnya.

Dana TKD 2026 Terendah Sepanjang Sejarah, Bupati Inhil: Jemput Bola ke Pusat Bukan Lagi Pilihan, Tapi Keharusan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN — Pemerintah pusat resmi memangkas alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas banyaknya penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh sejumlah pemerintah daerah.

“Alasan utama pemotongan adalah karena banyak penyelewengan. Tidak semua dana digunakan dengan benar,” tegas Purbaya dalam pertemuan di Gedung Keuangan Negara Surabaya, Kamis (2/10).

Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi transfer ke daerah pada RAPBN 2026 diajukan sebesar Rp 650 triliun, atau turun hingga Rp 214,4 triliun dari outlook APBN 2025 yang sebesar Rp 864.4 triliun. Selain itu, penurunan dari outlook APBN 2025 ke RAPBN 2026 sebesar 24,6% juga merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Postur APBN dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk Transfer ke Daerah (TKD) dari tahun 2020-2026 (Rp Triliun)

762.530,20 - LKPP 2020

785.707,60 - LKPP 2021

816.234,80 - LKPP 2022

881.430,50 - LKPP 2023

1.359.393,40 - LKPP 2024

919,9 - APBN 2025

864,1 - Outlook 2025

650 - RAPBN 2026.

Kendati demikian, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa total belanja untuk program daerah justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun, melalui skema belanja langsung kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas penyerapan anggaran dan memperbaiki tata kelola. Ia membuka peluang penambahan dana transfer jika daerah mampu menunjukkan kinerja yang bersih dan terukur.

“Kalau daerah bisa menyerap dengan baik dan transparan, saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah alokasi,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, Bupati Kabupaten Indragiri (Inhil) H Herman justru memandang kebijak tersebut merupakan langkah untuk menciptakan pemimpin dan birokrasi yang handal. Dari Fiskal justru akan memperlihatkan pejabat yang “Tak pandai Kerja”.

Kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah yang dijalankan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi banyak daerah kebijakan ini mungkin terasa sebagai pil pahit, terutama karena sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi ketertinggalan pembangunan.

Selain itu, Bupati Inhil juga menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh kepala dinas dan pejabat teknis agar tidak pasif menghadapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan aktif dan strategi jemput bola ke kementerian dan lembaga pusat untuk mengamankan dukungan anggaran tambahan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD murni. OPD harus mampu menunjukan kapsitas yang kuat, berbasis data, dan sesuai dengan prioritas nasional. Jemput bola ke pusat bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Bupati kepada awak media.

Terakhir Bupati Inhil mengingatkan agar OPD terkait bisa tetap bekerja maksimal dengan mengikuti kebijakan baru tersebut.

"jika OPD terkait tidak mampu maksimal mengikuti kebijakan baru ini nantinya, tentu akan kembali dilakukan evaluasi terhadap fostur birokrasi di Inhil," tutupnya.

Plt Kesbangpol Inhil Haji Muammar Khadafi Resmikan Masjid Al-Mukarramah di Jalan Kayu Jati

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Plt Kaban Badan Kesbangpol Indragiri hilir (Inhil) Muammar Gaddafi, resmikan Masjid Al-Mukarramah pada Jumat (3/10) pagi menjelang siang. 

Masjid yang terletak di Jalan Kayu Jati, GG. Bismillah, Tembilahan Hulu tersebut, sebelumnya berstatus sebagai surau. Keberadaannya menambah daftar Masjid di Kabupaten Inhil, yang berdasar data Kementerian Agama berjumlah 937 Masjid.

Plt Kesbangpol Inhil Muammar Gaddafi berharap, perubahan status ini menambah semangat masyarakat sekitar untuk giat beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan dengan optimal.

“Dengan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, tentunya Masjid ini harus kita makmurkan dengan berbagai ibadah seperti salat, I’tikaf, tadarus Al-Quran, pengajian dan banyak kegiatan keagamaan lainnya,” ungkap haji Muammar Gaddafi Plt Kesbangpol Inhil

Dengan peran yang begitu penting bagi masyarakat, pengelolaan Masjid ini juga mesti dilakukan dengan manajemen yang baik pula.

“Kemakmuran sebuah masjid, juga bergantung pada bagaimana cara mengelola serta mendayagunakan Masjid itu dengan sebaik-baiknya” kata haji Muammar Gaddafi.

Selanjutnya haji Muammar Gaddafi juga menyampaikan ungkapan terimakasih dari Bupati Herman, kepada masyarakat, para donatur dan semua pihak yang berperan dalam pembangunan dan perubahan status Masjid Al Mukarramah.

“Semoga menjadi amal jariyah bagi kita di sisi Allah SWT,” harap Bupati.

Usai peresmian, Muammar Gaddafi dan para undangan serta masyarakat yang hadir, langsung melaksanakan ibadah Salat Jum’at di Masjid Al Mukarramah.

Bersama YBDA, Sambu Group Bangun Tanggul untuk Lestarikan Kebun Kelapa di Sungai Simbar

 

RIAUFAKTA.ID, KATEMAN - Sambu Group sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah lama beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kali ini, perusahaan berkolaborasi dengan Yayasan Bahtera Dwipa Abadi (YBDA) melalui program pembangunan Tanggul Mekanik di Desa Sungai Simbar, Kecamatan Katenam, Inhil, Riau. Kolaborasi ini berupaya memperkuat sistem perlindungan lahan dan pemukiman masyarakat terhadap potensi banjir pasang surut.

Rencana pembangunan ini diawali dengan kegiatan survei dan pengukuran lokasi yang dilaksanakan pada tanggal 4–5 Agustus 2025. Setelah melalui proses kajian teknis dan koordinasi dengan pemerintah daerah, kontrak komitmen pembangunan tanggul resmi ditandatangani pada tanggal 29 September 2025.

Proyek tersebut mencakup pembangunan tanggul sepanjang 5.431 meter serta normalisasi parit dan tanggul sepanjang 1.733 meter. Infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal bagi lahan perkebunan kelapa dan pemukiman warga di sekitar kawasan Desa Sungai Simbar.

Camat Kateman, H. Junaidi, S.Sos, M.Si, mengapresiasi langkah PT Pulau Sambu di Guntung yang secara konsisten berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Kami menyambut baik inisiatif dari Sambu Group yang terus berperan aktif membantu masyarakat Kateman. Pembangunan tanggul ini sangat penting untuk mencegah dampak banjir dan menjaga stabilitas ekonomi warga, terutama petani kelapa,” ujar Junaidi.

Senada dengan hal tersebut, Haidir, Kepala Desa Sungai Simbar, menegaskan bahwa keberadaan tanggul mekanik akan membawa dampak positif bagi masyarakat. “Selama ini, warga kami sering menghadapi kendala akibat banjir pasang. Dengan adanya tanggul ini, kami berharap lahan perkebunan menjadi lebih produktif dan masyarakat merasa lebih aman,” ungkapnya.

Sementara itu, A Ginting, Humas Sambu Group, menyampaikan bahwa kolaborasi dalam pembangunan tanggul ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam pembangunan berkeberlanjutan. 

“Sambu Group dan YBDA tidak hanya berfokus pada aktivitas bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk turut membantu masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui program kolaboratif ini, kami ingin memberikan dampak nyata yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan,” tutur A Ginting.

Dengan terealisasinya proyek tanggul mekanik di Desa Sungai Simbar, Sambu Group dan YBDA kembali menegaskan peran mereka sebagai entitas yang berkomitmen terhadap pelestarian kebun kelapa, sekaligus pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah operasionalnya di Kabupaten Indragiri Hilir.