Masih Banyak Sekolah di Pekanbaru Jual LKS, Dewan: Laporkan!

 

RIAUFAKTA.ID - Beberapa waktu lalu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 400.1 Disdik.Sekretaris.1/03885/2024 tertanggal 17 Desember 2024 tentang larangan menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) ke peserta didik.

Adapun isi surat tersebut adalah berdasarkan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Namun, dari informasi yang beredar masih banyak sekolah yang menjual LKS dengan cara menitipkan di tempat fotocopy yang dititipkan oleh oknum guru dan sekolah sendiri.

Menanggapi ini, wakil ketua komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin menyayangkan hal tersebut. Kata Tekad, ini menandakan tidak menghargainya sekolah terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

"Ini seolah tidak ada kemampuan dari Disdik untuk mengawasi, selesai keluarkan surat edaran, selesai masalah. Kami komisi III akan pertanyakan ini semua kepada Disdik," ujar Tekad, Selasa (7/1/2025).

Tak hanya itu, ia juga mengimbau orang tua dan masyarakat yang anak-anaknya diwajibkan membeli LKS dari sekolah diharapkan melapor ke DPRD Kota Pekanbaru.

"Bagi masyarakat yang anak-anaknya masih diwajibkan untuk membeli LKS, silahkan untuk melaporkan ke DPRD khususnya komisi III," jelasnya.

Sumber : https://www.cakaplah.com/berita/baca/118906/2025/01/07/masih-banyak-sekolah-di-pekanbaru-jual-lks-dewan-laporkan/#sthash.GxXmVlRF.dpbs

Pelaksanaan Program Makan Siang Berizi Masih Tertunda, Pemko Pekanbaru Ungkap Kendalanya

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Pelaksanaan program makan siang bergizi di Pekanbaru masih tertunda. Hal itu dikarenakan belum adanya arahan dari Pemerintah Pusat.

Belum digelarnya program makan siang bergizi itu juga terkendala oleh sarana dan prasarana dapur yang akan digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pekanbaru. Pasalnya, sejauh ini proses persiapan sarana prasarananya memang masih terus digesa.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru Maisisco mengatakan, meski program tersebut masih tertunda di Kota Pekanbaru, tapi persiapan untuk mendukung pelaksanaan program asta cita dari Presiden RI tetap dijadikan agenda prioritas.

Dikatakannya, secara teknis pelaksanaan, program makan bergizi ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk pelaksanaannya, BGN membentuk SPPG.

Dalam pelaksanaannya, SPPG ini didukung dengan sarana dan prasarana, salah satunya adalah dapur untuk mempersiapkan pangan yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah maupun posyandu.

"Saya sudah koordinasi terakhir beberapa waktu lalu dengan Badan Gizi Nasional. Dan memang saat ini, masih ada banyak daerah, bukan hanya Pekanbaru yang belum bisa melaksanakan program makan bergizi, karena masih ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, khususnya untuk sarana dan prasarana," ujar Maisisco, Selasa (7/1/2025).

Ia menyebut, Pemko Pekanbaru terus memberikan dukungan dalam upaya penguatan terhadap kebutuhan untuk pelaksanaan program makan siang bergizi. Mulai dari kebutuhan UMKM yang akan dilibatkan serta menyediakan bahan makanan yang akan diolah untuk program tersebut.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahan makanan itu nantinya dimaksimalkan dari potensi pangan lokal. Karena itulah, seperti halnya DKP mempersiapkan para kelompok kampung pangan, kelompok wanita tani (KWT) untuk meningkatkan produktivitas pangan-pangan lokal, termasuk dengan melakukan diversifikasi pangan untuk aspek keberagaman," katanya.

Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pasokan ketersediaan pangan di tingkat lokal dan mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan tunggal, sehingga tidak harus didatangkan dari luar daerah.

Dia berharap, upaya ini dapat meningkatkan pendapatan petani, serta membangun ekonomi masyarakat setempat.

Dikatakannya, DKP juga mendukung dengan pelibatan kios-kios pangan yang ada di tengah masyarakat untuk memudahkan panyediaan pasokan bahan pangan berkualitas dan harga yang relatif lebih terjangkau untuk mendukung program Presiden RI tersebut.

"Kita harapkan program ini bisa berjalan seperti halnya di daerah-daerah lainnya," harapnya.

Ia menambahkan, Kota Pekanbaru sendiri merupakan percontohan dari penerapan program Makan Bergizi di Provinsi Riau. Setidaknya ada sebanyak 3.000-an siswa yang akan diikutsertakan pada tahap awal pelaksanaan pprogram ini yang dijadwalkan akan dimulai pada awal Januari ini.**

Pj Bupati Inhil Memimpin Rapat Persiapan Pengoperasian dan Pemfungsian Mall Pelayanan Publik

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Penjabat Bupati Indragiri Hilir H. Erisman Yahya dengan didampingi Plh. Sekda H. Tantawi Jauhari memimpin rapat persiapan pengoperasian dan pemfungsian Mall Pelayanan Publik, Selasa (07/01/24).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat kediaman Bupati Inhil ini turut dihadiri dan diikuti beberapa Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Inhil serta jajaran PLN UP3 Rengat dan PLN ULP Tembilahan.

Dalam pengantarnya, Plh. Sekda H. Tantawi Jauhari menyampaikan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk melihat dan menginventarisir berbagai permasalahan atau hambatan yang dihadapi serta menjadi kendala sekaligus mencari solusi dari permasalahan tersebut termasuk membicarakan hal – hal yang dianggap penting lainnya.

Sementara Penjabat Bupati Indragiri Hilir H. Erisman Yahya dihadapan para peserta rapat meminta kepada seluruh OPD dan pihak – pihak terkait untuk sesegera mungkin melengkapi berbagai fasilitas serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

“Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dan seluruh masyarakat Indragiri Hilir agar MPP ini dapat sesegera mungkin bisa beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dapat kita wujudkan”, ucapnya.

192 Pelamar PPPK Guru diyatakan Lulus Seleksi, Cek Di Sini

 

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Kota Pekanbaru telah diumumkan. Ada 192 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru Irwan Suryadi mengatakan, hasil seleksi PPPK Guru tahap 1 tahun anggaran 2024 sudah diumumkan kemarin.

Pengumuman dapat dilihat melalui aplikasi Instagram BKPSDM Kota Pekanbaru atau melalui website https://bit.ly/pengumumanhasilPPPKGurutahap12024.

Dikatakannya, seleksi PPPK tahap 1 ini diikuti oleh 870 guru. Dari total peserta yang ikut, yang dinyatakan lulus hanya 192 orang.

"Yang lulus hanya 192 orang, sisanya 678 orang dinyatakan tidak lulus," ujar Irwan, Selasa (7/1/2025).

Sementara kuota yang tersedia, kata Irwan, ada 200 formasi untuk guru. Artinya, ada 8 formasi yang kosong atau tidak terisi.

"Formasi yang tak terisi ada guru bimbingan konseling (BK) 2 orang, matematika 3 orang dan PPKN 3 orang," sebutnya.

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH).**

Sumber : https://www.cakaplah.com/berita/baca/118925/2025/01/07/cek-di-sini-192-pelamar-pppk-guru-di-pekanbaru-lulus-seleksi/#sthash.dj3zIhem.dpbs

Harga TBS Plasma Riau Turun Pekan Ini

 

RIAUFAKTA.ID - Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Dr Defris Hatmaja menginformasikan bahwa harga TBS sawit mitra plasma Riau mengalami penurunan untuk periode 8 Januari hingga 14 Januari 2025.

Pada hari ini, Selasa (7/1/25), DisbunProvinsi Riau menggelar rapat penetapan harga bersama Tim Penetapan Harga. Berdasarkan hasil penetapan harga TBS kelapa sawit minggu pertama tahun 2025, penurunan harga terjadi untuk kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 149,56 per kilogram, atau turun sekitar 4,02% dari periode sebelumnya.

"Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan turun menjadi Rp 3.571,02 per kilogram. Harga ini berlaku mulai 8 Januari hingga 14 Januari 2025. Sedangkan harga cangkang ditetapkan Rp 21,01 per kilogram dan berlaku selama satu bulan ke depan," ujar Defris, Selasa (07/01/2025).

Pada periode ini, indeks K yang digunakan adalah 93,30%, dan harga CPO turun Rp 702,74, sedangkan harga kernel turun sebesar Rp 66,75 dibandingkan minggu lalu.

Beberapa PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang tidak melakukan penjualan, menurut Permentan nomor 01 tahun 2018 pasal 8, akan menggunakan harga rata-rata tim atau harga rata-rata KPBN untuk penetapan harga CPO dan kernel. Pada periode ini, harga rata-rata CPO dan kernel KPBN tetap menggunakan harga periode sebelumnya, yaitu Rp 15.051,33 untuk CPO dan Rp 11.945,00 untuk kernel.

Sementara itu, untuk mitra swadaya, berdasarkan hasil penetapan harga yang sama, harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun, yaitu Rp 3.614,47 per kilogram. Harga ini juga berlaku untuk periode yang sama, dengan harga cangkang sebesar Rp 34,75 per kilogram untuk satu bulan ke depan.

Berikut adalah rincian harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau periode 8 – 14 Januari 2025:

- Umur 3 Th: Rp 2.746,41
- Umur 4 Th: Rp 3.119,01
- Umur 5 Th: Rp 3.307,35
- Umur 6 Th: Rp 3.452,26
- Umur 7 Th: Rp 3.525,90
- Umur 8 Th: Rp 3.567,62
- Umur 9 Th: Rp 3.571,02
- Umur 10-20 Th: Rp 3.551,28
- Umur 21 Th: Rp 3.494,64
- Umur 22 Th: Rp 3.440,13
- Umur 23 Th: Rp 3.382,14
- Umur 24 Th: Rp 3.318,48
- Umur 25 Th: Rp 3.247,01

Indeks K: 93,30%
BOTL: 1,29
Harga CPO: Rp 14.453,54
Harga Kernel: Rp 11.390,00
Harga Cangkang: Rp 21,01
Penurunan Harga untuk Umur 9 Tahun: Rp 149,56 per Kg

Sementara itu, berikut adalah penetapan harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya Provinsi Riau periode 8 – 14 Januari 2025:

- Umur 3 Th: Rp 2.794,67
- Umur 4 Th: Rp 3.119,82
- Umur 5 Th: Rp 3.351,61
- Umur 6 Th: Rp 3.481,67
- Umur 7 Th: Rp 3.559,51
- Umur 8 Th: Rp 3.602,95
- Umur 9 Th: Rp 3.614,47
- Umur 10-20 Th: Rp 3.575,01
- Umur 21 Th: Rp 3.513,11
- Umur 22 Th: Rp 3.442,33
- Umur 23 Th: Rp 3.361,87
- Umur 24 Th: Rp 3.301,04
- Umur 25 Th: Rp 3.251,00

Indeks K: 93,30%
BOTL: 0,47
Harga CPO: Rp 14.818,15
Harga Kernel: Rp 11.959,00
Harga Cangkang: Rp 34,75.

Sumber : https://www.cakaplah.com/berita/baca/118920/2025/01/07/harga-tbs-plasma-riau-turun-pekan-ini/#sthash.w88qn15y.dpbs

Kodim 0314 Inhil Berhasil Ringkus Tiga Pemuda Pelaku Narkoba Jenis Sabu di Pondok Tengah Kebun Sawit

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Kodim 0314/Inhil Berhasil ringkus Tiga pemuda yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu berhasil ditangkap di pondok tengah kebun sawit area Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. senin (06/01/25) 

Penangkapan ini terjadi pada pagi pukul 10:30 wib senin 06 Januari 2024, berawal dari laporan masyarakat yang resah akan maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Bertindak berdasarkan arahan dari Komandan Kodim (Dandim) 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Koncoro Jati, unit inteldim 0314/Inhil dipimpin Pasi Intel Kodim 0314/Inhil segera menuju lokasi dan kemudian menemukan tiga tersangka, satu orang diduga sebagai pengedar dan dua lainnya sebagai pengguna.

Dalam penangkapan tersebut, tim berhasil menyita sejumlah barang bukti yang di antaranya sabu-sabu dengan total berat 14,94 gram, paket-paket sabu dengan berbagai ukuran, uang tunai sebesar Rp 3.069.000, serta berbagai alat terkait seperti handphone, timbangan digital, alat isap, dan sepeda motor.

"Setelah dilakukan penangkapan, kami membawa para tersangka beserta barang bukti ke Kodim, kemudian menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk pengembangan lebih lanjut," ujar Letda Inf Sugianto, Perwira Seksi Intelijen Kodim 0314/Inhil. 

Saat ini, satu orang tersangka ditetapkan sebagai pengedar, sementara dua lainnya sebagai pengguna. selanjutnya Pihak kepolisian akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringannya.

Pihak Kodim menghimbau masyarakat untuk terus aktif melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan demi menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Dana Transfer Belum Masuk, Sejumlah Kegiatan di Pemprov Riau Tunda Bayar

 

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Sejumlah kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2024 mengalami tunda bayar.

Hal ini bukan karena pemerintah setempat tidak mau menyelesaikan, namun karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum ditransfer ke Pemprov Riau.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE mengatakan, masih adanya kegiatan yang belum diselesaikan kewajibannya oleh OPD karena kondisi keuangan daerah akibat dana transfer pusat belum masuk.

"Jadi kami masih menunggu dana transfer dari pusat masuk ke kas daerah. Makanya masih ada kegiatan yang belum diselesaikan pembayarannya," ujar Indra, Selasa (7/1/2025).

Indra menyebut, jika seluruh administrasi yang dilaporkan OPD terkait kegiatan rekanan telah lengkap dan sudah diproses administrasinya.

"Begitu dana transfer masuk pembayaran kegiatan langsung kami proses. Jadi sekarang kami tinggal menunggu dana transfer dari pusat itu," sebutnya.

Karena itu, Indra berharap rekanan yang memiliki kegiatan namun belum diselesaikan kewajibannya oleh OPD agar bersabar dan memahami kondisi keuangan Pemprov Riau.

"Itu pasti diselesaikan. Mudah-mudahan Januari ini kami upayakan seluruh kegiatan sudah dibayar. Karena itu kewajiban yang harus diselesaikan," ujarnya.

Ditanya berapa besar DBH belum masuk, sebab berdasarkan informasi lebih kurang sebesar Rp315 miliar DBH kurang salur tahun 2023 belum ditransfer pusat pada 2024, Indra mengaku tidak ingat angka pastinya.

"Lupa angka pastinya. Tapi sekitar segitu lah (lebih kurang Rp315 miliar)," pungkas Indra.

Sumber : https://www.cakaplah.com/berita/baca/118912/2025/01/07/dana-transfer-belum-masuk-sejumlah-kegiatan-di-pemprov-riau-tunda-bayar/#sthash.JLEKHHgY.wkveiMTn.dpbs