Bupati Herman Tegaskan Keterbukaan Pemkab Inhil dalam Pemeriksaan Dana BOSP oleh BPK Riau

 

RIAUFAKTA.ID, ADV - (26/10/2026) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersikap terbuka dan kooperatif dalam pemeriksaan pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima Tim BPK dalam agenda entry meeting pemeriksaan BOSP di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Senin 26 Oktober 2026.

Bupati H. Herman meminta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait, terutama kepala sekolah, mendukung kelancaran pemeriksaan dengan menyiapkan dokumen serta memberikan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa. Kesiapan dan kerja sama seluruh pihak dinilai penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Pemerintah Kabupaten Inhil terbuka dan siap memberikan data maupun informasi yang diperlukan. Saya minta seluruh pihak terkait, khususnya para kepala sekolah, kooperatif dan berada di tempat selama tim BPK melaksanakan pemeriksaan,” tegas Bupati H. Herman.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Inspektorat Kabupaten Inhil, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau yang dipimpin oleh Ketua Tim, Urwatul Wutsqa, S.E., M.Sc.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau, Urwatul Wutsqa, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menerangkan, pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang bertujuan menilai upaya Pemerintah Kabupaten Inhil dalam menindaklanjuti serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas pengelolaan dana BOSP.

Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau dijadwalkan melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Inhil selama 27 hari, terhitung mulai 26 Oktober hingga 20 November 2026.

Dana BOSP merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung operasional satuan pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu disertai kepatuhan terhadap aturan, ketertiban administrasi, serta pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Bupati Herman Ajak Santri Kuasai Teknologi dan Jadi Pelopor Kemajuan Bangsa

 

RIAUFAKTA.ID, ADV  – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., mengajak para santri untuk tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi guna mengambil peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Ajakan tersebut disampaikan saat Bupati Herman bertindak sebagai pembina upacara Peringatan Hari Santri Tahun 2026 di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Senin (26/10/2026).

Peringatan Hari Santri tahun ini mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Dalam amanat Menteri Agama Republik Indonesia yang dibacakannya, Herman menegaskan bahwa santri memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah dan masa depan bangsa.

Menurutnya, perjuangan santri pada masa kini tidak lagi sebatas mempertahankan kemerdekaan seperti yang dilakukan para pendahulu, tetapi juga membangun bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan inovasi, serta penguatan akhlak mulia.

“Santri tidak boleh merasa kecil dan tidak boleh membatasi diri. Santri bisa menjadi apa saja, mulai dari ulama, ilmuwan, pendidik, pengusaha, hingga pemimpin bangsa, selama terus belajar, bersungguh-sungguh, dan mengabdikan ilmunya bagi kemajuan Indonesia,” demikian pesan dalam amanat tersebut.

Herman juga mengingatkan kembali peran penting ulama dan santri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui Resolusi Jihad yang dimaklumatkan Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Resolusi Jihad menjadi salah satu pemantik semangat perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan, yang turut menggerakkan perlawanan rakyat hingga mencapai puncaknya dalam peristiwa 10 November 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Menghadapi visi Indonesia Emas 2045, Herman menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, serta mampu menghadirkan inovasi.

Karena itu, para santri didorong untuk terus mengembangkan kapasitas diri tanpa meninggalkan tradisi luhur pesantren dan nilai-nilai keislaman.

“Jadilah generasi yang teguh memegang nilai-nilai keislaman, terbuka terhadap kemajuan, serta mampu menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan dalam amanat tersebut.

Ia juga mengajak para santri menjadi pelopor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelopor persatuan, penjaga kerukunan, penggerak kemandirian ekonomi, serta sahabat bagi lingkungan.

NilAi-nilai agama, menurut amanat tersebut, harus menjadi sumber inspirasi untuk merawat bumi, menebarkan kedamaian, dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah belah, sebab kemajuan bangsa hanya dapat diwujudkan melalui kebersamaan.

Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa peringatan Hari Santri bukan hanya milik kalangan santri dan pesantren, melainkan juga seluruh bangsa Indonesia yang menghargai perjuangan, menjunjung persatuan, dan mencintai tanah air.

Semangat hubbul wathan minal iman atau cinta tanah air sebagai bagian dari iman, menjadi pengingat bahwa menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama.

Hadiri Tabligh Akbar Hari Santri, Bupati Ajak Jaga Semangat Perjuangan Membangun Negeri

RIAUFAKTA.ID, ADV - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman, hadiri Tabligh Akbar Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 yang digelar Minggu (25/10) malam di Lapangan Gajah Mada, Tembilahan.

Bupati hadir bersama jajaran Unsur Forkopimda, Forum Kerukunan Pondok Pesantren, dan stakeholder lainnya, menyaksikan berbagai rangkaian, mulai dari

Pengumuman pemenang Lomba Musabaqah Qira'atil Kutub, Pidato tiga bahasa, tampilan kreativitas para santri,

hingga Lelang Karya Kaligrafi Kontemporer yang memotivasi para undangan untuk berdonasi. 

Menyaksikan karya para Santri hari ini, Bupati berharap semangat terus tumbuh dalam kebaikan dan kontribusi membangun negeri. 

"Dulu para Santri berperang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Meski telah merdeka, spirit perjuangan itu tetap harus dipegang dalam mensyiarkan agama maupun berkontribusi dalam kemajuan daerah kita," ujar Bupati Inhil. 

Berbagai peran dalam giat positif dan karya yang dihasilkan, menurut Bupati, merupakan wujud syukur atas kesempatan menjadi seorang santri. 

"Tidak semua orang berkesempatan mendapat pendidikan di Pondok Pesantren, maka bersyukurlah para Santriawan dan Santriwati karena ketika mengejar ilmu akhirat Insyaallah urusan dunia akan mengikuti," imbuh Herman. 

Tabligh Akbar HSN di Inhil diisi tausiah oleh K.H Muhammad Ridwan, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al Azkiya, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang.

Pemkab dan DPRD Inhil Sambut Baik Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Berstandar Internasional

RIAUFAKTA.ID, ADV — (21/10/26)Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) berstandar internasional di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus menunjukkan kemajuan signifikan. Program strategis yang memadukan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten, DPRD Inhil, serta Kementerian Pendidikan RI melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau.

 Bupati Inhil, Herman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan RI atas langkah cepat dalam merespons kebutuhan sarana pendidikan berkualitas tinggi di Indragiri Hilir.

"Ini anugerah besar bagi Kabupaten Indragiri Hilir. Kita diberi sekolah terintegrasi setingkat boarding school internasional yang biasanya hanya ada di kota-kota besar. Sekolah ini membuka peluang bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak petani, untuk menikmati pendidikan berstandar internasional demi meningkatkan mutu SDM daerah," ujar Herman.

Sementara itu, PIC SNT BPMP Riau, Safwan Mahendra, menjelaskan bahwa pembangunan SNT ini merupakan bagian dari implementasi program prioritas Nawa Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualifikasi dan digitalisasi pendidikan. Ia menegaskan bahwa BPMP telah mengantongi data capaian program prioritas di Inhil yang menunjukkan peningkatan signifikan.

Terkait status lahan yang sempat menjadi perhatian karena berada di struktur tanah gambut, Safwan memastikan bahwa hal tersebut bukan lagi menjadi penghalang teknis.

"Status lahan gambut bukan kendala karena bisa dioptimalisasi melalui solusi teknis, seperti penggunaan sistem tiang pancang. Data fisik tanah, topografi, hingga tata ruang (PKPPR, KDB, KLB) telah diserahkan kepada tim arsitektur Kementerian untuk penerbitan basic design bangunan dalam waktu dekat," ungkap Safwan.

Dukungan kuat juga datang dari pihak legislatif. Wakil Ketua DPRD Inhil, Junaidi, menyatakan bahwa jajaran DPRD dan Pemkab Inhil siap mengawal serta memfasilitasi seluruh kebutuhan daerah agar proses pembangunan dapat segera dilaksanakan.

"Hari ini tim dari Kementerian Pendidikan dan Kemendagri turun langsung meninjau kesiapan lapangan. Pihak BPN juga telah menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis, sehingga status lahan sudah clear and clean. Dari daerah, kita berkomitmen merampungkan dokumen Amdal serta menganggarkan pembangunan jalan akses menuju lokasi SNT," jelas Junaidi.

Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi ini diharapkan dapat segera memasuki tahap lelang dan konstruksi oleh Pemerintah Pusat, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencetak generasi muda yang cerdas dan berdaya saing.

Bupati Herman Serahkan SHM Warga Transmigran, UPT Tiram Jaya Disiapkan Menjadi Dusun Mandiri

RIAUFAKTA.ID, ADV – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mendorong penguatan status wilayah dan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat transmigran. Upaya tersebut ditandai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran serta sosialisasi penataan UPT Tiram Jaya menuju Dusun Mandiri di Desa Tanjung Melayu, Selasa (20/10/2026) siang.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Inhil H. Herman, SE., MT., tersebut diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Inhil di balai desa setempat. Agenda ini sekaligus dirangkaikan dengan peresmian elektrifikasi PLTD Perigi Raja untuk mendukung layanan listrik 24 jam di Desa Tanjung Melayu dan Desa Perigi Raja.

Bupati Herman menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Inhil dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penataan legalitas tanah bagi warga transmigran.

Menurutnya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan aspek penting bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan penyediaan fasilitas umum di wilayah tersebut.

“Program ini tentunya sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum, sehingga dapat mendukung pembangunan berbagai fasilitas umum dan sarana penunjang bagi masyarakat serta kemajuan wilayah setempat,” ujar Herman.

Selain memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, penataan legalitas lahan diharapkan dapat mendukung proses pengembangan kawasan transmigrasi agar semakin tertata dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Herman menyambut baik peningkatan layanan kelistrikan menjadi 24 jam di Desa Tanjung Melayu dan Desa Perigi Raja. Ia berharap ketersediaan listrik dapat dimanfaatkan secara bijak untuk menunjang aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan masyarakat, dan kegiatan ekonomi warga.

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar menjaga serta menggunakan fasilitas kelistrikan secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Usai kegiatan, Herman menyempatkan diri meninjau kondisi sekolah di wilayah setempat. Dari peninjauan tersebut, ia menyatakan akan mencari solusi untuk mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Kepala Kantor ATR/BPN Inhil, Manager PLN UP3 Rengat, jajaran Disnakertrans Inhil dan perangkat daerah terkait, Camat Kuindra, kepala desa, serta masyarakat setempat.

Melalui penataan kawasan transmigrasi, penguatan legalitas kepemilikan tanah, dan peningkatan akses listrik, Pemerintah Kabupaten Inhil berharap kualitas pelayanan dasar serta peluang pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah Tanjung Melayu dan Perigi Raja semakin meningkat.

Bupati Herman Tutup Lomba Da’i Kamtibmas di GAS, 46 Pelajar Ikut Tanamkan Pesan Keamanan Lewat Dakwah

RIAUFAKTA.ID, ADV – Sebanyak 46 pelajar tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) mengikuti Lomba Da’i Kamtibmas Tahun 2026 yang diselenggarakan Kepolisian Sektor (Polsek) Gaung Anak Serka (GAS). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus membangun kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lomba yang mengusung tema “Dengan Dakwah Kita Wujudkan Kamtibmas yang Aman, Sejuk, dan Lingkungan yang Lestari” tersebut resmi ditutup oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE., MT., di Lapangan Upacara Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Minggu (18/10/2026) malam.

Dalam sambutannya, Bupati Herman mengapresiasi inisiatif Polsek GAS yang menghadirkan pendekatan keagamaan sebagai sarana menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Menurutnya, keterlibatan kepolisian dalam kegiatan pembinaan keagamaan merupakan bentuk pendekatan yang dapat mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Melalui dakwah, pesan tentang pentingnya menjaga ketertiban, membangun kerukunan, serta menciptakan lingkungan yang aman dapat disampaikan dengan cara yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran kepolisian di tengah masyarakat, sesuai dengan slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi kamtibmas, khususnya di Kecamatan Gaung Anak Serka,” ujar Bupati.

Bupati Herman juga menyampaikan bahwa Lomba Da’i Kamtibmas yang digelar Polsek GAS tersebut merupakan kegiatan pertama sejenis yang diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Atas inisiatif tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang telah memberikan ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan berdakwah sekaligus menyampaikan pesan-pesan positif kepada lingkungan sekitarnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda yang berkelanjutan, sehingga nilai-nilai agama tidak hanya dipelajari, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui tema yang diangkat, Bupati juga berharap dakwah dapat menjadi jembatan untuk memperkuat kesadaran bersama dalam menjaga keamanan, menciptakan suasana yang sejuk dan harmonis, serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Keikutsertaan 46 pelajar dari jenjang SD dan SMP menjadi bagian penting dalam upaya membangun karakter generasi muda sejak dini. Selain mengasah kemampuan berbicara di depan umum, perlombaan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pesan keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban.

Bupati Herman berharap para peserta dapat terus mengembangkan potensi diri dan menjadikan ilmu agama sebagai pedoman dalam bersikap. Dukungan orang tua, guru, tokoh agama, dan lingkungan pendidikan juga diperlukan agar pembinaan karakter generasi muda dapat berlangsung secara konsisten.

Kegiatan penutupan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Inhil, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Inhil, Camat Gaung Anak Serka, Kapolsek GAS, Ketua BAZNAS Inhil, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, perwakilan Danramil 05/Gaung Anak Serka, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para pelajar dari berbagai sekolah di Kecamatan Gaung Anak Serka.

Melalui penyelenggaraan Lomba Da’i Kamtibmas, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, serta mendukung tumbuhnya generasi muda yang berakhlak dan bertanggung jawab.

Datuk Sri Setia Amanah Bupati Inhil Ajak LAMR Junjung Adab dan Utamakan Kemaslahatan Bersama

RIAUFAKTA.ID, ADV - Datuk Sri Setia Amanah Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman, menyaksikan pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Kateman, Sabtu (17/10).

Pemasangan tanjak, penyematan selempang dan penyerahan keris, menjadi isyarat pemberian amanah kepada yang terpilih. Doa dan restu pun diberi dalam prosesi adat tepuk tepung tawar yang menjadi khas budaya melayu.

Setelah dilantik dan dihantar dengan doa, Datuk Sri Setia Amanah, Herman, berharap, pengurus LAMR Kateman dapat menjaga nilai kemelayuan dalam memakmurkan negeri.

"Para Ulama, Umara dan Pendahulu di Bumi Lancang Kuning, telah mewariskan kepada kita, akan pentingnya mendahulukan adab dalam berkehidupan dan mengutamakan musyawarah mufakat demi mencapai kemaslahatan umat," tutur Bupati Inhil, Herman.

Prinsip ini yang diharapkan Datuk Sri Setia Amanah dapat dipegang para pemangku kepentingan di Inhil.

"Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan bersama, setiap pemangku kepentingan kami harap duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, sehingga tercipta sinergi yang kokoh antara kita semua dalam membangun negeri," tambah Herman.

Serupa yang disampaikan Tokoh Melayu Riau, Rusli Zainal, ia sebutkan bahwa LAMR tidak boleh dipandang sebagai wadah etnis atau kesukuan, tetapi lembaga sosial yang bergerak untuk kepentingan masyarakat.

Prosesi pengukuhan dilangsungkan oleh Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Kabupaten Inhil, Datuk Sri Muammar Ghaddafi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Kabupaten Inhil, Datuk Sri Asmadi dan jajaran pengurus.

Serap Aspirasi Warga Sungai Buluh, Bupati Herman Bahas Infrastruktur hingga Pengembangan Kampung Nelayan

RIAUFAKTA.ID, ADV - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, menyerap langsung aspirasi masyarakat Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta penguatan perekonomian masyarakat pesisir dalam kunjungan kerjanya, Kamis (15/10/2026).

Dalam pertemuan bersama masyarakat tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari pembangunan tanggul, harga kelapa, revitalisasi sekolah, hingga kebutuhan bantuan alat tangkap dan minyak bagi nelayan. Pengembangan Desa Sungai Buluh sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi salah satu agenda pembahasan.

Bupati Herman mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan usulan pembangunan secara langsung kepada pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.

“Dalam diskusi kita pada hari ini, saya berharap adanya masukan dan saran yang bisa kita carikan solusinya bersama guna menunjang kemajuan daerah kita, terutama sekali Desa Sungai Buluh ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan terus berupaya agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa-desa yang membutuhkan perhatian dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.

“Saya memaklumi semua keluh kesah kita. Meski sedikit demi sedikit, namun berkesinambungan, mengingat luasnya wilayah Inhil tentunya kita akan berbagi agar semua merasakan sentuhan pembangunan,” ungkapnya.

Selain berdialog dengan masyarakat, Bupati Herman juga meninjau sejumlah fasilitas dan lokasi pembangunan di Desa Sungai Buluh. Peninjauan tersebut meliputi lokasi yang direncanakan menjadi kawasan Kampung Nelayan, pembangunan puskesmas, pengerjaan revitalisasi sekolah, serta tempat penampungan udang.

Desa Sungai Buluh sendiri merupakan salah satu dari tujuh desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas nelayan, mengembangkan perekonomian masyarakat pesisir, serta mendorong terbentuknya kawasan perikanan yang lebih maju dan sejahtera.

Dalam kunjungan itu, Bupati Herman didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Inhil, Sekretaris Dinas Pertanian, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP).

Melalui dialog dan peninjauan lapangan tersebut, berbagai aspirasi serta kondisi fasilitas di Desa Sungai Buluh menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Herman Tekankan Penanganan Narkoba, Kejari Inhil Siapkan Layanan Antar Barang Bukti

RIAUFAKTA.ID, ADV – Bupati Indragiri Hilir, Herman, menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Rabu (14/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Herman menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menangani penyalahgunaan narkoba demi melindungi generasi muda.

Menurutnya, penanganan narkoba bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif masyarakat. Ia mengimbau masyarakat agar segera menyampaikan informasi kepada pihak terkait apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui penanganan yang tepat, termasuk layanan kesehatan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan.

“Kita semua harus berperan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Johannes Harysuandy Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya memusnahkan barang bukti dari 70 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah untuk periode April hingga Agustus 2026.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan total berat sekitar 600 gram, telepon genggam, timbangan digital, senjata tajam berupa parang, kurma, serta pakaian korban dalam perkara pemerkosaan. Pemusnahan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan jenis barang bukti.

Johannes mengatakan, pemusnahan barang bukti ditargetkan berlangsung tiga kali dalam setahun. Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan program layanan pengantaran barang bukti kepada masyarakat yang berhak menerima kembali barang miliknya.

“Wilayah Indragiri Hilir sangat luas, terpisah oleh sungai yang cukup luas dan daratan yang cukup luas. Kami melihat masyarakat di daerah yang sangat jauh, kalau diminta mengambil barang bukti di Tembilahan, akan menambah beban biaya mereka,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut, Kejari Inhil berupaya mengantarkan barang bukti setidaknya ke kecamatan atau desa terdekat. Jika memungkinkan dan dapat dijangkau, barang bukti bahkan akan diantarkan langsung ke rumah penerima.

Program ini diharapkan dapat meringankan beban biaya masyarakat sekaligus meningkatkan pelayanan kejaksaan kepada masyarakat di wilayah Indragiri Hilir.

Bupati Herman Dukung Penanganan Narkoba, Kejari Inhil Siapkan Layanan Antar Barang Bukti

RIAUFAKTA.ID, ADV – Bupati Indragiri Hilir, Herman, menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Rabu (14/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Herman menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menangani penyalahgunaan narkoba demi melindungi generasi muda.

Menurutnya, penanganan narkoba bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif masyarakat. Ia mengimbau masyarakat agar segera menyampaikan informasi kepada pihak terkait apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui penanganan yang tepat, termasuk layanan kesehatan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan.

“Kita semua harus berperan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Johannes Harysuandy Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya memusnahkan barang bukti dari 70 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah untuk periode April hingga Agustus 2026.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan total berat sekitar 600 gram, telepon genggam, timbangan digital, senjata tajam berupa parang, kurma, serta pakaian korban dalam perkara pemerkosaan. Pemusnahan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan jenis barang bukti.

Johannes mengatakan, pemusnahan barang bukti ditargetkan berlangsung tiga kali dalam setahun. Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan program layanan pengantaran barang bukti kepada masyarakat yang berhak menerima kembali barang miliknya.

“Wilayah Indragiri Hilir sangat luas, terpisah oleh sungai yang cukup luas dan daratan yang cukup luas. Kami melihat masyarakat di daerah yang sangat jauh, kalau diminta mengambil barang bukti di Tembilahan, akan menambah beban biaya mereka,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut, Kejari Inhil berupaya mengantarkan barang bukti setidaknya ke kecamatan atau desa terdekat. Jika memungkinkan dan dapat dijangkau, barang bukti bahkan akan diantarkan langsung ke rumah penerima.

Program ini diharapkan dapat meringankan beban biaya masyarakat sekaligus meningkatkan pelayanan kejaksaan kepada masyarakat di wilayah Indragiri Hilir.

DPRD Inhil Setujui Perubahan APBD 2026, Pemkab Sampaikan Pendapat Akhir Bupati

RIAUFAKTA.ID, ADV  – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) bersama DPRD Inhil menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.

Penyelesaian pembahasan tersebut ditandai dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Inhil Masa Persidangan VII Tahun Sidang 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Inhil, Rabu (30/9/2026).

Pada rapat tersebut, Bupati Inhil H. Herman, SE., MT diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil Drs. H. Tantawi Jauhari, MM., CGRE untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, ST., M.Si dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat serta anggota DPRD Inhil.

Sebelum pengambilan keputusan, rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Inhil terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD dan penyampaian pendapat akhir Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Membacakan pendapat akhir Bupati, Sekda Tantawi Jauhari menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembahasan perubahan APBD telah dilaksanakan melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Menurutnya, berbagai pandangan, koreksi, saran dan masukan yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.

“Catatan-catatan tersebut akan menjadi perhatian, baik dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun maupun sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang,” ujar Sekda.

Ia menambahkan, masukan yang diperoleh selama pembahasan tidak hanya menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen anggaran, tetapi juga menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Inhil turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Inhil atas kontribusi, perhatian, serta pemikiran yang diberikan selama proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Monev TP PKK Kuindra, Katerina Susanti Herman Dorong Penguatan Program dan Inovasi

RIAUFAKTA.ID, ADV, (29/9/2026) - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Katerina Susanti Herman melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TP PKK Kecamatan Kuindra, Selasa 29 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat sejauh mana pelaksanaan program kerja TP PKK Kecamatan Kuindra selama tahun 2026, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dalam arahannya, Katerina mengajak jajaran TP PKK Kecamatan Kuindra bersama-sama mengevaluasi program kerja yang telah disusun, baik yang sudah terlaksana maupun yang masih belum terealisasi.

“Mari kita lihat bersama program kerja yang telah disusun, mana yang sudah terlaksana dan mana yang belum. Kalau masih ada yang belum terlaksana, kita lihat kendalanya dan kita cari solusinya bersama. Yang terpenting, 10 Program Pokok PKK tetap terlaksana sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah,” ujarnya.

Selain mengevaluasi program kerja, Katerina juga mengingatkan jajaran TP PKK Kecamatan Kuindra untuk turut menguatkan lima inovasi TP PKK Kabupaten Inhil yang telah dikembangkan sebagai gerakan sosial di tengah masyarakat.

Kelima inovasi tersebut yakni Sekail Umpan melalui gerakan sedekah pakaian layak, Kasih Terdahsyat dengan sedekah telur, Kanda Rinduku melalui sedekah buku, Gerakan Jumat Sedekah Sampah, serta Kasih Jelita berupa gerakan sedekah minyak goreng bekas.

Bupati Inhil Diwakili Plt Asisten I Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Ranperda Perubahan APBD 2026

RIAUFAKTA.ID, ADV (28/09/2026) — Bupati Indragiri Hilir mengutus Plt. Asisten I Setda Inhil, H. Afrizal, untuk menghadiri Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Masa Persidangan VII Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Inhil, Senin (28/9/2026).

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Asmadi, memimpin langsung persidangan yang beragendakan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tersebut.

Pihak Sekretariat DPRD mencatat sebanyak 24 dari total 45 anggota dewan hadir memenuhi daftar persidangan. "Kehadiran anggota dewan telah memenuhi kuorum untuk melanjutkan jalannya rapat," ujarnya saat pimpinan rapat membuka persidangan secara resmi.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, masukan konstruktif, serta apresiasi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 yang disodorkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

"Seluruh masukan dan catatan strategis ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran daerah," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir langsung menghimpun seluruh poin pandangan dari tiap-tiap fraksi tersebut. 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir langsung menghimpun seluruh poin pandangan dari tiap-tiap fraksi tersebut. Pemkab Inhil menjadikan seluruh catatan fraksi sebagai bahan pertimbangan utama dalam merumuskan jawaban resmi pemerintah, 

 "Jawaban resmi tersebut nantinya akan kami sampaikan pada agenda rapat paripurna berikutnya," tambahnya. 

Jalannya persidangan ini turut disaksikan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhil, pimpinan instansi vertikal, serta para tamu undangan.

Sambut IDAI Riau, Bupati Herman dan Ketua TP PKK Inhil Dukung Deteksi Dini Jantung Anak

RIAUFAKTA.ID, ADV -  (27/9/2026) - Upaya memperkuat deteksi dini gangguan kesehatan pada anak mendapat perhatian di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Riau hadir di Tembilahan untuk memberikan layanan pemeriksaan dan skrining penyakit jantung pada anak di RSUD Puri Husada Tembilahan, Minggu 27 September 2026.

Kehadiran tim dokter anak tersebut menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial yang menyasar langsung masyarakat. Melalui pemeriksaan dan skrining, kondisi kesehatan anak dapat diketahui lebih awal, terutama untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya gangguan jantung yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut.

Rombongan IDAI Provinsi Riau sebelumnya diterima Bupati Inhil, Herman, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Katerina Susanti Herman, di Rumah Dinas Bupati Inhil. Dalam kesempatan itu, Bupati dan Ketua TP PKK turut menjamu para dokter sebelum rombongan melanjutkan agenda pelayanan kesehatan di RSUD Puri Husada.

Bagi Pemerintah Kabupaten Inhil, keterlibatan tenaga medis spesialis dalam pelayanan langsung kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam memperluas akses pemeriksaan kesehatan anak. Terlebih, penyakit jantung pada anak membutuhkan perhatian sejak dini agar kondisi yang ditemukan dapat segera dikonsultasikan dan ditindaklanjuti secara medis.

Bupati Inhil, Herman, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan bakti sosial tersebut. Ia menilai kesehatan anak merupakan bagian penting dari pembangunan kualitas sumber daya manusia, sehingga upaya pencegahan dan pemeriksaan sejak dini perlu mendapat perhatian.

Sekda Inhil Bersama OPD Gotong Royong Bersihkan Kawasan Islamic Center

RIAUFAKTA.ID, ADV  — Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari, bersama Staf Ahli Bupati Muammar Qaddafi dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan gotong royong membersihkan kawasan Islamic Center Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (25/9/2026).

Gotong royong dilakukan dengan membersihkan halaman serta lingkungan sekitar bangunan Islamic Center. Kegiatan tersebut turut melibatkan ASN dan jajaran OPD yang secara bersama-sama melakukan pembersihan di kawasan tersebut.

Sekda Inhil Tantawi Jauhari mengatakan, kegiatan gotong royong merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan lingkungan Islamic Center.

“Kegiatan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan gotong royong, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih ringan dan lingkungan menjadi lebih bersih,” ujarnya.

Ia berharap semangat gotong royong dan kebersamaan tersebut terus terjaga, khususnya dalam menjaga fasilitas publik yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan, di mana jajaran pemerintah daerah bersama-sama membersihkan kawasan Islamic Center sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan fasilitas publik.

KUPA dan PPAS Perubahan 2026 Disepakati, Penganggaran Inhil Diselaraskan dengan Kondisi Keuangan Daerah

RIAUFAKTA.ID, ADV , (24/9/2026) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama DPRD Kabupaten Inhil menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna Ke-18 DPRD Kabupaten Inhil, Kamis 24 September 2026.

Bupati Inhil Herman, hadir langsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Inhil Iwan Taruna. Rapat turut dihadiri 30 anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Agenda rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan TA 2026 yang disampaikan Juru Bicara DPRD, Sumarno.

Usai penyampaian laporan Banggar, Bupati Herman bersama pimpinan DPRD melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan TA 2026 sebagai bentuk kesepakatan bersama terhadap arah kebijakan penganggaran daerah.

Bupati menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS merupakan instrumen penyesuaian kebijakan anggaran terhadap dinamika yang berkembang selama pelaksanaan APBD 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan perubahan asumsi kebijakan umum anggaran dan mengacu pada perubahan RKPD sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Perubahan kebijakan penganggaran diperlukan ketika kondisi aktual daerah mengalami perkembangan dari asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itu, KUA dan PPAS perlu disesuaikan agar arah pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, penyesuaian menjadi bagian dari upaya menjaga agar kebijakan penganggaran daerah tetap responsif terhadap kondisi keuangan dan perkembangan daerah. Proses penyusunannya juga telah melalui pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Kesepakatan ini merupakan hasil dari pembahasan yang dilakukan secara intensif antara pemerintah daerah dan DPRD. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, KUPA dan PPAS Perubahan TA 2026 menjadi landasan bagi tahapan selanjutnya dalam proses perubahan APBD Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waspada Karhutla dan Perkuat Disiplin ASN, Pemkab Inhil Tekankan Tanggung Jawab Bersama

RIAUFAKTA.ID, ADV , (7/9/2026) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendorong seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memperkuat disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, H. Muamar Gaddafi, saat memimpin apel gabungan mewakili Plh. Bupati Inhil di Lapangan Upacara Kantor Bupati Inhil, Senin 7 September 2026.

Apel diikuti para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Tembilahan, Camat Tembilahan Hulu, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Dalam amanat Plh. Bupati yang disampaikannya, Muamar Gaddafi menegaskan bahwa kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Inhil perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Upaya pencegahan dan penanganan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi membutuhkan kepedulian dan peran aktif seluruh unsur pemerintahan sesuai tugas dan kewenangannya.

“Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan, penanganan, serta memberikan dukungan terhadap langkah-langkah penanggulangan karhutla sesuai tugas dan kewenangannya,” demikian pesan yang disampaikan dalam amanat tersebut.

Selain persoalan karhutla, jajaran ASN juga kembali diingatkan mengenai pentingnya disiplin kerja. Kepatuhan terhadap jam kerja, kesungguhan dalam menjalankan tugas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi bagian penting yang harus diwujudkan setiap aparatur.

Disiplin, menurut amanat tersebut, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam memastikan roda pemerintahan berjalan tertib dan pelayanan publik tetap optimal.

Pemkab Inhil Normalisasi Parit 600 Meter, Perkuat Sumber Air untuk Penanganan Karhutla

RIAUFAKTA.ID, ADV  — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memperkuat kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membuka akses sumber air di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan.

Upaya tersebut kembali ditinjau langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Inhil, Yuliantini, S.Sos., M.Si., Minggu (6/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengerjaan sumber air yang sebelumnya direncanakan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni normalisasi parit menggunakan alat berat excavator sepanjang sekitar 600 meter. Pengerjaan ini diarahkan untuk membuka dan memperlancar akses menuju sumber air yang dapat dimanfaatkan tim saat melakukan pemadaman karhutla.

“Alhamdulillah, sesuai dengan planning kita kemarin untuk mencari sumber air dalam penanganan karhutla, hari ini sudah ada excavator. Kita lakukan dengan membuat atau menormalisasi parit kurang lebih 600 meter,” ujar Yuliantini saat meninjau lokasi.

Menurut Yuliantini, ketersediaan sumber air menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung respons cepat petugas ketika terjadi kebakaran lahan. Karena itu, normalisasi parit diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi tim untuk memperoleh air di sekitar lokasi rawan karhutla.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan hasil yang baik. Dan tentunya kita juga berharap Allah menurunkan hujan,” katanya.

Selain memastikan pengerjaan berlangsung, Yuliantini turut mengecek kondisi serta kesiapan personel yang masih berjibaku di lapangan. Ia mengapresiasi kerja bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di Kabupaten Inhil.

Apresiasi tersebut disampaikan kepada TNI, Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, relawan, tenaga kesehatan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta berbagai unsur lainnya yang terus melakukan penanganan di lapangan.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang sampai hari ini masih terus bekerja dan berjuang menangani karhutla. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya.

Yuliantini juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang turut memberikan dukungan terhadap upaya penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.

Di sisi lain, ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.

Yuliantini menegaskan, pencegahan harus menjadi bagian utama dalam menghadapi ancaman karhutla karena dampaknya tidak hanya menyentuh lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kebakaran lahan ini merugikan kita semua. Lingkungan terdampak, kesehatan terdampak, ekonomi juga terdampak,” tegasnya.

Pemkab Inhil berharap sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, masyarakat dan seluruh pihak terkait dapat terus diperkuat, terutama dalam mencegah munculnya titik api baru selama kondisi kemarau.

Bapenda Inhil Imbau Wajib Pajak Segera Lunasi PBB-P2 Sebelum Jatuh Tempo 30 September

RIAUFAKTA.ID, ADV – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hilir mengingatkan seluruh masyarakat dan wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum batas jatuh tempo pada 30 September 2026.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, Efrizon, Kamis (3/9/2026), sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Efrizon mengimbau seluruh wajib pajak agar tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas waktu yang telah ditetapkan.

“Kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 dan tidak menunggu hingga mendekati jatuh tempo. Batas akhir pembayaran PBB-P2 adalah 30 September 2026,” ujar Efrizon.

Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang masih tersedia untuk melakukan pengecekan status pembayaran sekaligus menentukan kanal pembayaran yang paling mudah dan sesuai.

Untuk memudahkan wajib pajak memperoleh informasi terkait PBB-P2, Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir menyediakan layanan Info Pajak yang dapat diakses secara daring melalui laman:

https://bapenda.inhilkab.go.id/infopajak

Melalui layanan tersebut, wajib pajak dapat mengecek status dan histori pembayaran PBB-P2 dengan mudah. Masyarakat cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mengetahui informasi terkait status serta riwayat pembayaran PBB-P2.

Selain menyediakan layanan pengecekan informasi, Bapenda Inhil juga memberikan sejumlah pilihan kanal pembayaran PBB-P2.

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui kantor BRK Syariah atau Kantor Pos terdekat.

Sementara bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan dan fleksibilitas, pembayaran PBB-P2 juga dapat dilakukan secara online melalui berbagai kanal pembayaran yang tersedia pada layanan SIPON (Sistem Pembayaran Pajak Online) Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir.

Layanan SIPON dapat diakses melalui laman:

https://bapenda.inhilkab.go.id/sipon

“Dengan tersedianya layanan informasi dan berbagai pilihan kanal pembayaran, masyarakat tidak perlu menunggu hingga mendekati jatuh tempo. Wajib pajak dapat terlebih dahulu mengecek status pembayarannya, kemudian memilih kanal pembayaran yang paling mudah dan sesuai,” kata Efrizon.

Ia menambahkan, pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena itu, Bapenda Inhil mengajak seluruh masyarakat dan wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 untuk segera melakukan pembayaran sebelum batas waktu berakhir.

“Ayo Bayar PBB-P2 Tepat Waktu. Jatuh Tempo 30 September 2026,” pungkas Efrizon.

Diskominfopers Inhil Sosialisasikan Portal TTE, Pejabat Diminta Jaga Keamanan Akun

RIAUFAKTA.ID, ADV, (1/9/2026) – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi Portal Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kabupaten Inhil, Selasa 1 September 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Coaching Clinic dan diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan layanan tanda tangan elektronik dalam mendukung proses administrasi pemerintahan yang semakin terdigitalisasi. Melalui portal tersebut, proses penggunaan TTE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus tetap memperhatikan aspek keamanan.

Kepala Diskominfopers Inhil, Dhoan Dwi Anggara, dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga keamanan akun TTE yang telah diberikan kepada pejabat maupun pelaksana fungsional. Menurutnya, akun tersebut merupakan akses pribadi yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain.

“Setiap pejabat atau pelaksana fungsional yang memiliki akun TTE harus menjaga keamanan akunnya dan tidak membiarkan akun tersebut disalahgunakan oleh orang lain,” tegas Dhoan.

Ia mengingatkan, keamanan akun menjadi bagian penting dalam penerapan tanda tangan elektronik karena setiap dokumen yang ditandatangani secara elektronik berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemilik akun.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat pemaparan mengenai tata cara penggunaan Portal Layanan TTE Kabupaten Inhil, termasuk mekanisme layanan serta pentingnya menjaga keamanan akun. Sosialisasi ini sekaligus menjadi ruang bagi peserta untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman terkait penggunaan TTE dalam mendukung administrasi pemerintahan berbasis digital.