Persoalan Hama Kumbang, Bupati Inhil Saksikan Proses Mediasi Masyarakat dengan PT THIP

RIAUFAKTA.ID, ADV - Persoalan antara masyarakat dengan PT THIP akibat serangan hama kumbang terhadap kebun masyarakat Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran akibat replanting dari perusahaan, kini menemukan jalan tengah. 

Melewati berbagai proses mediasi, kedua belah pihakpun menandatangani kesepakatan bersama pada Jumat 7 Maret 2025, yang disaksikan langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, Haji Herman, Kapolres, Pejabat Pemkab Inhil, Camat dan Forkopimcam Pelangiran, serta unsur terkait. 

Selain penandatanganan kesepakatan, dalam pertemuan di Gedung Olahraga Desa Tanjung simpang kecamatan pelangiran ini, juga dilaksanakan penyerahan tali asih dari PT.THIP kepada masyarakat.

Bupati Hermanpun apresiasi langkah tanggungjawab perusahaan, dengan harapan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima.

"Di Desa Tanjung Simpang ini ada 46 batang parit kebun yang terserang hama kumbang dan tanaman yang mati kurang lebih 22 ribu tanaman. Karena itu PT. THIP akan memberi bantuan bertahap mulai dari Maret hingga bulan Juni", ujar Bupati

Dengan proses 4 tahapan ini, masyarakat diharapkan Bupati dapat bersabar menunggu giliran bantuan. 

"Saya rasa ini adalah solusi untuk kebaikan bersama, dan tentunya perlu waktu untuk menyelesaikan semua bantuan ini. Saya harap masyarakat dapat bersabar dan tenang, Insyaallah semua dapat", tutup Herman.

Dekranasda Inhil Promosikan Kerajinan Lokal ke Hotel-Hotel di Tembilahan

RIAUFAKTA.ID, ADV – Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Indragiri Hilir, Hj Katerina Susanti Herman, mulai aktif mempromosikan berbagai produk kerajinan khas Inhil, seperti batik, songket, dan anyaman, Kamis (06/03/25)

Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa hotel di Tembilahan, sebagai upaya memperkenalkan hasil karya pengrajin lokal kepada masyarakat, khususnya para tamu dan wisatawan yang datang ke Inhil.

"Hari ini, saya dan tim Dekranasda langsung turun ke lapangan, mendatangi beberapa hotel di Tembilahan," ujar Hj Katerina Susanti Herman.

"Saya ingin memastikan bahwa produk-produk kerajinan khas Inhil bisa mendapat tempat, tidak hanya di kalangan masyarakat lokal tetapi juga bagi pendatang," sambungnya.

Menurutnya, keterlibatan pihak hotel dalam memajukan industri kerajinan daerah sangat penting. 

"Kami berharap hotel-hotel di Tembilahan bisa menjadi salah satu sarana untuk mempromosikan hasil karya pengrajin kita,"

"Dengan begitu, wisatawan yang menginap di sini bisa lebih mengenal keunikan dan keindahan kerajinan khas Indragiri Hilir," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Dekranasda Inhil juga ingin membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pemerintah daerah, guna memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. 

"Kami tidak hanya ingin mengenalkan, tetapi juga mendorong agar produk-produk ini bisa lebih bernilai jual dan menjadi kebanggaan daerah," kata Katerina.

Dekranasda Inhil berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan memperluas pemasaran produk lokal. 

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya daerah serta membuka peluang ekonomi bagi para perajin di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bupati Inhil Ikuti Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 Secara Virtual Bersama KPK RI

RIAUFAKTA.ID, ADV  - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, mengikuti peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. 

Acara ini diadakan secara serentak dengan mengundang berbagai kepala daerah di seluruh Indonesia dan pejabat penting dari berbagai instansi terkait.

Peluncuran yang berlangsung pada tanggal 5 Maret 2025 ini digelar melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh Bupati secara langsung dari Ruang E-Bilik Diskominfopers Inhil.

Selain Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, acara ini juga diikuti pejabat tinggi lainnya serta perwakilan dari berbagai daerah yang turut serta secara virtual.

Dalam kesempatan ini, Bupati Inhil Haji Herman menyampaikan apresiasi tinggi atas diluncurkannya indikator MCP tahun 2025 yang menurutnya sangat penting dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. 

"Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Saya sangat mendukung dan menyambut baik adanya inisiatif dari KPK yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Inhil," ujar Bupati Herman.

Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan terhadap tingkat integritas serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, serta pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan. 

Indikator MCP diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma anti-korupsi.

Acara ini diawali dengan sambutan dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, yang menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan KPK untuk memperkuat upaya preventif dalam memberantas korupsi di Indonesia. 

Menurutnya, kesuksesan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada tindakan tegas, tetapi juga pada upaya pencegahan yang melibatkan seluruh pihak dalam pemerintahan.

“Peluncuran indikator MCP 2025 ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya akan memperkuat pengawasan terhadap potensi korupsi, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Semua pihak harus berperan aktif dalam mendukung implementasi program ini,” tegas Sang Made Mahendra Jaya.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia yang ikut serta dalam peluncuran secara virtual. 

Keikutsertaan Bupati Inhil Haji Herman menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program KPK untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Indikator MCP sendiri merupakan alat evaluasi yang disusun oleh KPK sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya praktik korupsi di setiap tahapan pemerintahan.

Dengan adanya indikator ini, setiap daerah dapat melakukan pemantauan terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh daerah di Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Ke depannya, diharapkan MCP dapat menjadi acuan penting bagi setiap pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Dengan demikian, peluncuran Indikator MCP 2025 ini merupakan langkah penting dalam upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Inhil, yang terus berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik.

Bupati Inhil akan Evaluasi Belanja Dinas, yang Tidak Urgen Dicoret

RIAUFAKTA.ID, ADV - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, akan mengevaluasi semua anggaran belanja pada semua Dinas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Haji Herman saat berpidato di Rapat Paripurna ke-7 dalam rangka serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Inhil masa jabatan 2025-2030 di Gedung DPRD) Inhil, Senin (3/3/2025).

“Belanja pada Dinas dan Badan serta hal lain yang masuk dalam APBD Inhil tahun 2025 akan dilihat ulang. Jika ditemukan ada yang tidak urgen atau yang tidak skala prioritas akan dicoret dan dipangkas," kata Haji Herman.

Kebijakan Haji Herman tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

"Prinsip asas manfaat dan skala prioritas wajib diterapkan dalam rangka mematuhi instruksi Presiden Prabowo tentan efesiensi anggaran," terangnya.

Haji Herman mengatakan, kondisi keuangan Kabupaten Inhil saat ini sangat kecil. Bahkan beberapa tahun belakang Pemkab Inhil  terus mengalami defisit anggaran yang tidak sedikit. Bahkan melebihi batas komulatif.

Haji Herman mengibaratkan, kesediaan anggaran Pemkab Inhil saat ini seperti besar pasak dari pada tiang. Maka dari itu Haji Herman mendorong Pemkab Inhil harus mendahulukan pembangunan prioritas.

"Artinya kita besar pengeluaran dari pada pendapatan. Maka dari itu kita akan mendahulukan yang berskala prioritas," tukasnya.

Bupati Herman Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi 2025 Secara Virtual

RIAUFAKTA.ID, ADV – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) rutin terkait pengendalian inflasi tahun 2025 secara virtual.

Kegiatan ini berlangsung di ruang video conference (vidcon) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Inhil, Selasa (4/3/2025) pagi. 

Turut hadir mendampingi Bupati Inhil, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Inhil, Ketua DPRD Inhil, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Inhil, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, serta pihak terkait lainnya.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. 

Dalam pemaparannya, Mendagri menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 3 Maret 2025. 

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, serta -0,48% secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.

Mendagri menilai bahwa meskipun terjadi deflasi, kondisi daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik. 

“Secara pribadi, saya melihat data ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat relatif cukup baik,” ujar Tito Karnavian.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan deflasi pada Februari 2025. 

Beberapa di antaranya adalah adanya diskon tarif listrik, peningkatan produksi cabai merah dan cabai rawit, penurunan harga jagung di tingkat peternak, penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di beberapa wilayah, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. 

“Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga komoditas dan kebijakan pemerintah turut berperan dalam tren deflasi bulan ini,” jelas Amalia.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bupati Inhil Hadiri Press Release Statistik Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

RIAUFAKTA.ID, ADV - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, menghadiri acara press release resmi data statistik inflasi Kota Tembilahan untuk bulan Februari 2025 serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024. 

Acara yang dilaksanakan di Aula Bappeda Inhil, Jalan Akasia, Tembilahan, ini juga dihadiri oleh Penjabat Sekda Inhil, Ketua BPS Inhil, Kepala Bappeda Inhil, serta pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Inhil.

Dalam sambutannya, Bupati Inhil Haji Herman menyampaikan pentingnya informasi terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi bagi perencanaan pembangunan daerah. 

"Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir," kata Haji Herman, Senin (3/3/2025).

Acara ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi ekonomi daerah, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPS Inhil juga memaparkan hasil survei dan analisis terkini yang menunjukkan tren inflasi di Kota Tembilahan serta sektor-sektor yang menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir.

Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait data dan kebijakan ekonomi yang dibahas dalam press release tersebut.