LAMR Inhil Angkat Bicara Terkait Aktivitas di Pantai Solop dan dinilai Telah Melanggar Norma Adab Serta Nilai-Nilai Adat Istiadat Melayu

RIAUFAKTA.ID, TENMBILAHAN - Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) dan Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) angkat bicara terkait aktivitas keramaian yang terjadi di Pantai Solop dan dinilai telah melanggar norma adab, kesopanan, serta nilai-nilai adat istiadat Melayu.

Ketua DPH LAMR Inhil, Datuk Seri Asmadi, SH, menegaskan bahwa setiap ruang publik di daerah Melayu harus tetap berlandaskan pada nilai budaya, agama, dan kearifan lokal yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan apabila ada kegiatan atau perilaku di ruang publik yang tidak mencerminkan adab dan kesopanan sesuai dengan nilai-nilai Melayu. Negeri ini dikenal dengan marwahnya sebagai negeri beradat dan beragama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MKA LAMR Inhil, Datuk Seri Muammar Khadafi, menilai bahwa fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh pihak terkait.

“Adat Melayu sangat menjunjung tinggi nilai kesantunan, etika, dan norma sosial. Jika hal-hal yang melanggar itu dibiarkan, maka dikhawatirkan akan merusak tatanan nilai yang selama ini kita jaga bersama,” tegasnya.

Ia juga menambahkan pentingnya langkah tegas dari pemerintah dan penyelenggara kegiatan.

“Kami meminta adanya evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali di kemudian hari,” tambah Datuk Seri Muammar Khadafi.

LAMR Inhil juga meminta kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan pembenahan, pengawasan, serta penertiban terhadap aktivitas di lokasi wisata, agar tetap berjalan sesuai dengan norma yang berlaku.

“Kami mendorong adanya langkah konkret, baik berupa regulasi, pengawasan lapangan, maupun pembinaan kepada masyarakat dan pelaku kegiatan. Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang,” tambah Datuk Seri Asmadi.

Selain itu, LAMR Inhil mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah daerah dengan tetap menjunjung tinggi nilai adat, budaya, dan agama dalam setiap aktivitas, khususnya di ruang publik.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga negeri ini tetap beradab. Mari kita rawat bersama nilai-nilai luhur Melayu sebagai jati diri daerah,” tutup Datuk Seri Muammar Khadafi.

IKA SMANSA Tembilahan Gelar Buka Puasa Bersama Majelis Guru Dan Serta Silaturahmi Antar Pengurus Alumni

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Ikatan Alumni SMA Negeri 1 (IKA SMANSA) Tembilahan menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dirangkai dengan pembagian takjil, temu kangen bersama majelis guru, serta silaturahmi antar pengurus alumni, Rabu (11/3/26) di Elite Hotel Tembilahan.

Kegiatan yang dimulai pukul 17.30 WIB tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara para alumni SMA Negeri 1 Tembilahan dengan para guru serta sesama pengurus IKA SMANSA Tembilahan di bulan suci Ramadan.

Ketua IKA SMANSA Tembilahan, Elda Suhanura, SH, MH, mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini tidak hanya sekadar agenda seremonial, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan keluarga besar alumni SMA Negeri 1 Tembilahan.

Menurutnya, momentum Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di antara para alumni lintas angkatan.

“Melalui kegiatan ini kita ingin memperkuat tali silaturahmi antara pengurus IKA SMANSA, para alumni, serta majelis guru yang selama ini telah berjasa mendidik kita. Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk mempertemukan kembali keluarga besar SMANSA,” ujar Elda.

Buka Bersama kali ini juga dihadiri Ketua Dewan Penasehat SMANSA Tembilahan, Drs. H. Tantawi Jauhari, MP. Dalam kesempatan ini, Tantawi memberikan wejangan kepada seluruh Pengurus IKA SMANSA Tembilahan agar selalu menghormati guru dan menjaga soliditas sesama alumni. 

“Jadikan momentum buka bersama ini untuk selalu menjaga silaturrahmi sesama alumni. “hormatilah guru yang sudah mendidik kita selama dibangku sekolah. Jasa mereka sangat besar, “ pungkas Tantawi yang juga nSekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara itu, Ketua Panitia Buka Bersama IKA SMANSA Tembilahan, Robby Kaduhup, menjelaskan bahwa kegiatan ini diawali dengan pembagian takjil kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan Ramadan.

Setelah kegiatan berbagi takjil, acara dilanjutkan dengan kajian Islami dan tausiyah, kemudian buka puasa bersama seluruh pengurus dan tamu undangan.

“Kami ingin kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual. Karena itu kami memulai dengan berbagi takjil kepada masyarakat,” kata Robby.

Ia juga menambahkan bahwa panitia mengundang majelis guru SMA Negeri 1 Tembilahan agar kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi lintas generasi antara alumni dan para pendidik.

“Yang paling penting dari kegiatan ini adalah mempererat hubungan antar pengurus dan alumni, sekaligus menjadi ajang temu kangen dengan majelis guru. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan membawa manfaat bagi organisasi maupun masyarakat,” ujarnya.

Bersama Menjaga Negeri, Melayani Sepenuh Hati dan Selamat Datang Bapak Eko Budi Setiawan Kepala Bea Cukai Tembilahan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pergantian kepemimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Momentum tersebut kini hadir di KPPBC TMP C Tembilahan dengan hadirnya Bapak Eko Budi Setiawan sebagai Kepala Kantor yang baru. Momen ini bukan sekadar serah terima jabatan, melainkan titik awal penguatan komitmen dalam menjaga marwah institusi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa.

Sebagai institusi yang memegang peran strategis di wilayah perbatasan dan perdagangan, Bea Cukai Tembilahan dituntut untuk senantiasa adaptif terhadap perubahan. Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika arus barang menuntut seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Kepemimpinan baru diharapkan membawa semangat pembaruan yang konstruktif dan progresif.

Kegiatan perkenalan dan dialog yang dilakukan Kepala Kantor kepada seluruh pegawai menjadi langkah awal membangun komunikasi yang terbuka dan produktif. Forum tersebut bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga ruang menyamakan persepsi, memperkuat integritas, serta meneguhkan komitmen kolektif dalam menjalankan amanah institusi. Pondasi organisasi yang kokoh lahir dari kepercayaan dan sinergi di antara seluruh jajaran.

Semangat kepabeanan diterjemahkan melalui pelaksanaan empat fungsi utama Bea Cukai. Pertama, sebagai Community Protector, Bea Cukai berperan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya yang dapat merugikan kesehatan, keamanan, dan perekonomian nasional. Pengawasan yang optimal menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.

Kedua, sebagai Revenue Collector, Bea Cukai bertanggung jawab mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Penerimaan tersebut menjadi salah satu pilar pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, integritas dan akuntabilitas merupakan harga mati dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ketiga, sebagai Trade Facilitator, Bea Cukai berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan guna memperlancar arus perdagangan. Kemudahan layanan dan kepastian prosedur menjadi faktor penting dalam mendukung iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Keempat, sebagai Industrial Assistance, Bea Cukai turut mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui berbagai fasilitas dan kemudahan kepabeanan. Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk nasional serta memperkuat struktur ekonomi daerah dan nasional.

Bersama kepemimpinan baru, Bea Cukai Tembilahan mempertegas komitmen untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan kinerja, serta memperluas sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat “Bersama Menjaga Negeri, Melayani Sepenuh Hati”, kami optimistis dapat mewujudkan pelayanan yang semakin unggul demi terwujudnya Bea Cukai Makin Baik. Bea Cukai Tembilahan, berbakti untuk negeri.

Lapas Tembilahan Laksanakan Razia Rutin Kamar Hunian Sebagai Langkah Deteksi Dini Gangguan keamanan dan ketertiban

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan kembali melaksanakan razia rutin kamar hunian sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, Jumat (13/02/26).

Kegiatan yang menyasar kamar 07, 10, dan 11 Blok Mahoni ini dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB, diawali dengan briefing kepada seluruh tim pengamanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta regulasi terkait tata tertib dan pengamanan Lapas dan Rutan.

Razia dilakukan dengan mengeluarkan seluruh warga binaan dari kamar hunian untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas.

Tim kemudian memeriksa seluruh bagian kamar secara menyeluruh dan teliti guna memastikan tidak terdapat barang terlarang.

Sementara itu, warga binaan dikumpulkan di lapangan untuk diberikan pengarahan terkait pentingnya menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku di dalam Lapas.

Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian, yakni 6 sendok besi, 1 kipas angin, 8 paku, 7 botol kaca, 2 gunting kuku, dan 1 cermin kaca. Selanjutnya, Kepala Lapas Kelas IIA Tembilahan, Prayitno, bersama Kasi Administrasi Kamtib dan jajaran keamanan memberikan pengarahan kepada warga binaan. 

Dalam arahannya, Kalapas menegaskan agar tidak ada pelanggaran, terutama terkait narkotika,Handpone ilegal dan minuman keras,serta menekankan bahwa pelanggaran berat akan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan.

Kegiatan razia dan pengarahan berlangsung aman dan kondusif. Hasil kegiatan telah dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut. 

Lapas Tembilahan berkomitmen untuk terus melaksanakan razia rutin secara berkala sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan serta mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang tertib dan kondusif.

Kupas RAPBD Inhil 2026: Sejauh Mana Anggaran Mampu Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah

RIAUFAKTA.ID - Indragiri Hilir, 21 Januari 2026 — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Seperti tahun-tahun sebelumnya, RAPBD ini diharapkan menjadi instrumen yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Namun, sebagaimana biasanya, ada banyak pertanyaan yang muncul terkait keefektifan dan prioritas alokasi dana yang ada.

Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Meski anggaran untuk sektor infrastruktur tercatat cukup besar, apakah itu sudah cukup untuk menanggulangi tantangan utama yang dihadapi masyarakat Inhil, seperti akses jalan yang masih banyak rusak di beberapa kawasan, atau pelayanan kesehatan yang belum merata?

Peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, misalnya, bisa dipandang sebagai langkah positif. Namun, perlu dilihat lebih jauh, apakah dana tersebut akan benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas pengajaran, membangun sarana dan prasarana yang memadai, ataukah hanya sekadar untuk menutup kekurangan yang bersifat administratif? Terlebih, kualitas pendidikan di daerah yang mayoritas masih bertumpu pada sektor pertanian dan kelautan harus bisa mendukung pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam sektor-sektor tersebut.

Di sisi lain, sektor ekonomi yang menjadi salah satu andalan dalam RAPBD 2026 juga tidak lepas dari sorotan. Dengan sektor unggulan seperti kelapa sawit dan perikanan, pemerintah daerah diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi lokal. Namun, investasi yang terkonsentrasi pada sektor ini justru berisiko menambah ketimpangan sosial-ekonomi, di mana masyarakat yang tidak terlibat langsung dengan industri besar akan semakin tertinggal. Program-program pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil harus benar-benar dioptimalkan agar roda ekonomi masyarakat Inhil dapat berputar lebih merata.

Sementara itu, program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. Alokasi anggaran untuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan UMKM memang mendapatkan perhatian khusus, tetapi efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Dalam laporan sebelumnya, beberapa program pemberdayaan masyarakat justru dinilai kurang tepat sasaran dan tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Salah satu isu yang tak kalah penting adalah pengawasan anggaran. Di tengah besarnya dana yang dialokasikan untuk berbagai sektor, masih ada kekhawatiran bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran akan kembali menjadi masalah. Sejauh ini, sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah adanya praktik penyalahgunaan anggaran. Padahal, pengawasan yang ketat dan transparansi adalah kunci dalam memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kemajuan daerah, bukan malah disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak.

Dalam konteks ini, DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan perlu lebih aktif dalam memberikan penilaian kritis terhadap penggunaan anggaran. Masyarakat juga harus diberikan ruang lebih luas untuk ikut mengawasi agar anggaran yang disahkan benar-benar berpihak kepada rakyat.

Namun, tentu saja RAPBD Inhil 2026 ini juga harus dilihat dalam konteks tantangan yang dihadapi daerah. Sebagai kabupaten yang terletak di pesisir dan memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, Inhil menghadapi masalah yang cukup rumit, mulai dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam hingga masalah infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya merata. Untuk itu, RAPBD 2026 harus mampu menjawab masalah-masalah tersebut dengan kebijakan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Dengan potensi besar yang dimiliki, Inhil tentu memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih visioner dan berkelanjutan. Pembangunan harus bisa mengakomodasi kebutuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Di sinilah RAPBD 2026 bisa menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merancang masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Inhil.

Secara keseluruhan, RAPBD Inhil 2026 memiliki ambisi besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana anggaran tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran? Apakah prioritas anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat atau hanya menjadi bagian dari rutinitas tahunan yang tak banyak mengubah keadaan?

Hanya dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, RAPBD 2026 Inhil bisa menjadi langkah maju menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan legislatif harus benar-benar bekerja keras untuk memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan bukan hanya sekadar angka, tetapi bisa menjadi solusi nyata bagi permasalahan yang ada di daerah ini.

Bangun Tanggul 3.800 Meter, Sambu Group Dukung Keberlanjutan Ekosistem Kelapa Inhil

Foto : Tanggul Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Inhil

RIAUFAKTA.ID, KATEMAN - Sambu Group, sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah lama tumbuh dan berkembang di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui anak usahanya, PT Riau Sakti United Plantations (RSUP), Sambu Group merealisasikan pembangunan tanggul sepanjang 3.800 meter di Parit Peralin Jaya, Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang secara resmi diserahterimakan kepada pemerintah desa dan masyarakat pada 10 Januari 2026.

Pembangunan tanggul ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap ketahanan lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Parit Peralin Jaya memiliki peran penting sebagai jalur air bagi masyarakat Desa Penjuru, sehingga penguatan tanggul menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir, abrasi, serta dampak lingkungan lainnya yang berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Foto : Serah Terima Tanggul Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Inhil

Lebih jauh, keberadaan tanggul ini memiliki fungsi penting dalam melindungi kebun kelapa masyarakat Desa Penjuru. 

Stabilitas tata air yang lebih terjaga membantu mencegah genangan berkepanjangan dan intrusi air yang dapat merusak pohon kelapa. Dengan demikian, petani kelapa di wilayah tersebut dapat menjalankan aktivitas pertanian dengan lebih aman dan produktif, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem kelapa yang menjadi fondasi ekonomi lokal dan bagian penting dari rantai ekosistem kelapa di Indragiri Hilir.

Kepala Desa Penjuru, Salehudin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT RSUP dan Sambu Group atas kontribusi nyata yang diberikan melalui pembangunan dan serah terima tanggul tersebut. Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat desa dalam menghadapi tantangan lingkungan yang selama ini dirasakan. 

“Pembangunan tanggul ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Penjuru. Selain membantu mengurangi risiko banjir, keberadaan tanggul juga memberikan rasa aman bagi warga yang tinggal di sekitar parit serta mendukung kelangsungan aktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat, termasuk kebun kelapa milik petani. Kami mengapresiasi kepedulian PT RSUP dan Sambu Group yang terus berkontribusi bagi desa kami,” ujar Salehudin.

A. Ginting, selaku Humas Sambu Group, menjelaskan bahwa pembangunan dan serah terima tanggul ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, sebagai perusahaan PMDN yang bergerak dalam industri berbasis kelapa, Sambu Group memandang keberhasilan usaha harus berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem kelapa. “Melalui program CSR, Sambu Group berupaya hadir memberikan solusi yang nyata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Pembangunan tanggul di Desa Penjuru yang telah diserahterimakan pada 10 Januari 2026 merupakan hasil sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan, mendukung petani kelapa, serta memastikan keberlanjutan ekosistem kelapa di Indragiri Hilir,” jelas A. Ginting.

Dengan terealisasinya pembangunan dan serah terima tanggul sepanjang 3.800 meter di Parit Peralin Jaya, diharapkan ketahanan lingkungan Desa Penjuru semakin kuat, kebun kelapa rakyat tetap terlindungi, risiko bencana dapat ditekan, serta terjalin hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat.

Tesso Nilo: Pelajaran Kemanusiaan dan Konservasi yang Terlambat

RIAUFAKTA.ID – Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau kembali menjadi sorotan publik. Konflik antara petani kecil, negara, dan habitat gajah memperlihatkan persoalan mendasar dalam tata kelola kawasan konservasi di Indonesia. Ribuan keluarga petani telah lama bermukim, berkebun, dan membangun kehidupan sosial di wilayah yang kini ditegaskan sebagai kawasan lindung. Ketika penertiban dan relokasi dilakukan, konflik pun tak terelakkan.

Dalam satu dekade terakhir, kawasan Tesso Nilo mengalami tekanan berat akibat perambahan, pembukaan kebun, dan degradasi habitat. Berbagai laporan lembaga konservasi serta pemberitaan media nasional menunjukkan bahwa habitat gajah Sumatera semakin terfragmentasi. Hilangnya ruang jelajah mendorong satwa keluar dari hutan dan berkonflik dengan manusia, terutama petani yang menggantungkan hidup dari lahan pertanian.

Namun konflik ini tidak bisa dilihat secara hitam putih. Petani kecil bukan satu-satunya pihak yang harus dipersalahkan. Banyak di antara mereka datang ketika pengawasan kawasan masih lemah, batas wilayah belum jelas, dan negara belum hadir secara konsisten. Dalam tekanan ekonomi yang tinggi, sebagian petani tergoda membuka lahan, kerap melalui bujuk rayu pihak bermodal yang memanfaatkan kerentanan dan keterbatasan informasi masyarakat.

Pertanyaan mendasar pun muncul. Mengapa penegakan hukum dan penataan kawasan baru dilakukan setelah ribuan keluarga membangun kehidupan sosial yang relatif mapan? Mengapa pencegahan sejak dini, edukasi, dan pengawasan tidak berjalan efektif sejak awal? Keterlambatan negara membaca situasi inilah yang kemudian melahirkan konflik kemanusiaan sekaligus krisis konservasi.

Di sisi lain, pelanggaran hukum dengan alasan ekonomi tetap tidak dapat dibenarkan. Pembukaan lahan di kawasan konservasi berdampak langsung pada rusaknya habitat satwa dan meningkatnya konflik manusia dan gajah. Petani kecil ke depan perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran keuntungan instan yang mengabaikan risiko hukum dan lingkungan. Peristiwa di Tesso Nilo menunjukkan bahwa pihak yang paling diuntungkan dari praktik ilegal bukanlah petani, melainkan aktor bermodal yang kerap luput dari sanksi tegas.

Konservasi tidak dapat dijalankan dengan meniadakan kemanusiaan. Gajah membutuhkan ruang hidup yang aman dan berkelanjutan, tetapi manusia juga membutuhkan kepastian hidup, akses ekonomi, dan keadilan sosial. Pendekatan represif tanpa solusi jangka panjang hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Dalam konteks pemulihan Tesso Nilo, Satgas PKH perlu menjalankan proses yang terbuka dan transparan. Mekanisme relokasi dan reforestasi harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat terdampak, termasuk keluarga yang akan menerima dampak baru atas kebijakan tersebut. Keterlibatan masyarakat sejak awal melalui persetujuan dan sosialisasi dasar kebijakan mutlak diperlukan. Bukan sebaliknya, memaksa warga menerima dan menjalankan kebijakan yang diputuskan secara tertutup. Keadilan dan keberlanjutan konservasi hanya akan tercapai bila hak masyarakat dihormati, bersamaan dengan perlindungan habitat satwa.

Tesso Nilo memberi pelajaran penting bagi kawasan konservasi lain di Indonesia. Negara harus hadir lebih awal melalui pencegahan, pengawasan, penegakan hukum yang adil, serta pemberdayaan masyarakat. Sanksi tegas semestinya diarahkan kepada aktor intelektual dan pemodal yang mendorong perambahan, bukan semata-mata kepada petani kecil. Pada saat yang sama, masyarakat perlu dilibatkan dalam pemulihan kawasan dengan skema yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Jika negara terus datang terlambat, hutan akan rusak, satwa semakin terancam, dan manusia tersingkir dari ruang hidupnya. Konservasi sejati hanya akan tercapai ketika perlindungan alam berjalan seiring dengan perlindungan kemanusiaan, bukan saling meniadakan.

Dipercaya Pimpin PW MOI Inhil, Fitra Andriyan: Solid, Profesional dan Berintegritas

 

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pengalaman mengajarkan ketenangan, kebijaksanaan menuntun langkah, dan keramahan membuka jalan persaudaraan. 

Prinsip inilah yang melekat pada sosok Fitra Andriyan, yang kini dipercaya menahkodai Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Kabupaten Indragiri Hilir bersama M.Ardiansyah S.kom CEO Kilas Riau sebagai Sekretaris serta Yopi Agustriansyah Pemilik Group Riau Todays sebagai Bendahara.

Kepercayaan tersebut bukan datang tanpa alasan. Rekam jejak, dedikasi, serta pengalaman panjangnya Fitra Andriyan dalam dunia jurnalistik dinilai mampu menjadi pondasi kuat dalam membangun organisasi pers yang solid, profesional, dan berintegritas.

Dalam pernyataannya, Fitra Andriyan menegaskan bahwa PW MOI Inhil harus menjadi rumah bersama bagi wartawan, meningkatkan profesionalisme, etika jurnalistik, serta semangat kebersamaan.

Pria kelahiran tahun 1981 yang pernah mengenyam pendidikan salah satu universitas ternama di Yogyakarta ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, independensi pers, serta peran media sebagai pilar demokrasi.

“PW MOI harus menjadi rumah besar bagi wartawan yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada publik. Bersama kita perangi berita hoaks untuk Indragiri Hilir Hebat,” ujarnya, saat dihubungi media, Rabu 24 Desember 2026.