Bea Cukai Tembilahan Wujudkan Eco Office dan Raih Piagam Platinum Dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Komitmen terhadap lingkungan bukan lagi sekadar slogan bagi Kantor Bea dan Cukai Tembilahan. Melalui penerapan program pengelolaan lingkungan kerja dengan konsep Eco Office yang konsisten dan menyeluruh, kantor ini berhasil mewujudkan lingkungan kerja yang ramah lingkungan sekaligus lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, energi dan anggaran. 

Upaya tersebut akhirnya berbuah manis dengan diraihnya Piagam Eco Office kategori Platinum dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan ini diberikan setelah Bea Cukai Tembilahan dinilai berhasil memenuhi seluruh indikator gedung kantor ramah lingkungan, mulai dari tata kelola sampah, efisiensi energi dan air, hingga penataan ruang kerja serta pengendalian kualitas udara.

Piagam tersebut diterima sebagai bukti keseriusan dan konsistensi dalam menjaga lingkungan. Selain itu, pelaksanaan Eco Office ini dalam rangka pemenuhan program Duta Transformasi Kantor Wilayah DJBC Riau tahun 2025.

Pengelolaan Sampah: Dari Pemilahan hingga Biopori

Upaya eco office dimulai dari hal paling mendasar : pengelolaan sampah. Bea Cukai Tembilahan menerapkan pemilahan sampah organik dan anorganik, menyediakan tempat sampah terpisah, mendaur ulang kertas dan plastik, serta membuat lubang biopori untuk mengurangi limbah organik. Langkah ini tak hanya menekan volume sampah, tetapi juga memberikan edukasi perilaku baru kepada pegawai—mengurangi barang sekali pakai dan membiasakan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Hemat Energi, Hemat Anggaran

Kebijakan penghematan energi listrik diterapkan secara bertahap namun konsisten. Lampu dan perangkat elektronik dimatikan saat tidak digunakan, lampu hemat energi dipakai di seluruh ruangan, dan pemanfaatan cahaya alami dioptimalkan. Penggunaan AC pun diatur dengan standar suhu efisien, yaitu 23 derajat Celsius, untuk menekan konsumsi energi dan emisi karbon. Prinsipnya sederhana: energi yang bijak dikelola, anggaran negara semakin efisien.

Efisiensi Penggunaan Air

Penghematan juga diterapkan pada pengelolaan air. Instalasi pipa rutin dicek untuk menghindari kebocoran, air bekas AC dimanfaatkan kembali, dan keran hemat air dipasang di berbagai titik. Pegawai diedukasi agar menggunakan air secukupnya dan menjaga ketersediaan air demi keberlanjutan lingkungan. Pola ini membentuk budaya hemat air yang diterapkan baik secara teknis maupun perilaku.

Tata Ruang Kerja yang Ergonomis

Interior kantor tak luput dari perhatian. Ruang kerja ditata rapi, bersih, dan ergonomis. Posisi meja diatur untuk mendukung pencahayaan dan sirkulasi udara, sehingga suasana kerja terasa lebih nyaman dan produktif. Penataan ini dipercaya membantu kesehatan pegawai serta meningkatkan efektivitas kerja tanpa perlu renovasi besar—cukup dengan menata ulang, dampaknya bisa sangat signifikan.

Kualitas Udara dan Tata Ruang Luar

Ventilasi ruangan dan filter udara dijaga agar tetap optimal, sementara tanaman hijau ditempatkan di sejumlah titik guna menjaga sirkulasi udara. Penggunaan bahan kimia berbau tajam dibatasi untuk menjaga kesehatan pernapasan pegawai. Di area luar, jalur pedestrian, drainase yang baik, parkir sepeda, dan ruang terbuka hijau disediakan agar lingkungan kantor tetap asri dan nyaman dikunjungi.

Buah dari Konsistensi

Penerapan eco office di Bea Cukai Tembilahan bukan sekadar pemenuhan standar, melainkan bagian dari budaya kerja baru yang terus ditanamkan. Dedikasi itu akhirnya mendapat pengakuan nasional melalui Piagam Eco Office kategori Platinum, menyatakan bahwa kantor ini telah menjadi contoh penerapan gedung ramah lingkungan di jajaran Kementerian Keuangan.

“Prestasi ini menjadi dorongan untuk terus melangkah maju. Kami berkomitmen bahwa menjaga lingkungan bukan tugas satu hari, melainkan kebiasaan yang dibangun setiap hari” tutup Setiawan Rosyidi, Kepala KPPBC TMP C Tembilahan.

Ketua PGRI Inhil H Fauzan Amrullah, SE., M.Si, Hadiri Apel Peringatan Hari HUT PGRI Ke-80

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Ketua H. Fauzan Amrullah, SE., M.Si, bersama dengan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Indragiri Hilir, telah menghadiri Apel Peringatan Hari Ulang Tahun PGRI Ke-80 dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025. Acara tersebut diadakan di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Riau.

Peringatan ini menjadi momen penting bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para guru di Indonesia, untuk merayakan dedikasi dan kontribusi mereka dalam mencerdaskan bangsa. Dalam sambutannya, Ketua H. Fauzan Amrullah mengungkapkan rasa syukur atas pelayanan dan pengabdian para guru yang telah berkontribusi banyak dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas.

Apel ini dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi pendidikan, pejabat pemerintah, dan para pendidik dari seluruh provinsi. Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kepada para guru, sekaligus sebagai ajang refleksi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

H. Fauzan Amrullah berharap, melalui peringatan ini, semangat guru dalam mendidik terus ditingkatkan, serta adanya sinergi antara pemerintah dan organisasi pendidikan untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

Acara diakhiri dengan doa bersama, diharapkan dapat memberikan berkah dan kekuatan bagi seluruh pendidik dalam menjalankan tugas mulia mereka.

Sambu Group Berhasil Menyapu Bersih Lima Penghargaan Sekaligus Untuk Kategori Ketertiban dan Kepatuhan Pelaporan Data

RIAUFAKTA.ID, INHIL - Sambu Group kembali menorehkan prestasi gemilang di penghujung tahun 2025. Dalam acara "Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik" yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir, Sambu Group berhasil menyapu bersih lima penghargaan sekaligus untuk kategori ketertiban dan kepatuhan pelaporan data.

Acara yang berlangsung di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, ini dihadiri oleh perwakilan pelaku usaha, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat. Agenda utama kegiatan ini adalah persiapan menyongsong Sensus Ekonomi 2026 serta diskusi mendalam mengenai peningkatan standar pelayanan publik dalam penyediaan data statistik yang akurat.

Dalam momen apresiasi, Sambu Group mendominasi panggung penghargaan atas dedikasinya dalam memberikan data yang tepat waktu dan akurat. Penghargaan tersebut mencakup dua kategori utama yang krusial bagi pemetaan ekonomi daerah.

Pada kategori Pengumpulan Data Survei Perkebunan Bulanan (SKB Online) Tahun 2025, perusahaan Sambu Group berhasil meraih posisi puncak adalah Terbaik 1: PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) dan Terbaik 2: PT Riau Sakti Trans Mandiri (RSTM). Dominasi Sambu Group semakin terlihat pada kategori Pengumpul Data Survei Industri Besar dan Sedang Tahun 2025, di mana tiga entitas bisnisnya menguasai tiga besar podium yaitu; Terbaik 1: PT Riau Sakti United Plantations (RSUP), Terbaik 2: PT Pulau Sambu di Guntung, Terbaik 3: PT Pulau Sambu di Kuala Enok

Corporate Communication Manager Sambu Group, Dwianto Arif, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada BPS Indragiri Hilir. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata dari integritas dan disiplin administrasi yang diterapkan oleh perusahaan. "Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh BPS Indragiri Hilir. Bagi Sambu Group, data bukan sekadar angka, melainkan fondasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kepatuhan kami dalam melaporkan data survei perkebunan maupun industri adalah bentuk dukungan konkret perusahaan terhadap pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, khususnya menyongsong Sensus Ekonomi 2026," ujar Dwianto Arif.

Sambu Group berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah dan nasional, tidak hanya melalui kontribusi ekonomi langsung, tetapi juga melalui tata kelola perusahaan yang baik dan transparan.

Prioritaskan Infrastruktur Warga, Humas Sambu Group Peninjauan Langsung ke Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Baru

RIAUFAKTA.ID, GUNTUNG - Komitmen PT Pulau Sambu (Guntung) dalam mendukung pembangunan wilayah kembali terlihat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyasar infrastruktur dasar masyarakat. Pada Kamis, 20 November 2025, Lurah Tagaraja bersama tim Humas Sambu Group melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan jalan baru di Jalan Kesehatan I, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum proses pekerjaan fisik dimulai.

Pembangunan jalan sepanjang 337 meter tersebut dialokasikan melalui program CSR PT Pulau Sambu dengan pagu anggaran Rp 674.800.000. Jalan ini merupakan akses vital yang menghubungkan pemukiman warga dengan pusat aktivitas sehari-hari, termasuk fasilitas pelayanan umum dan kawasan ekonomi masyarakat.

Peninjauan lapangan melibatkan Lurah Tagaraja, Hendri Jhon, SH, bersama Babinsa Koramil 06 Kateman, Sertu Lendi Pieter Sirimba. Dari pihak perusahaan, hadir perwakilan utama Humas Sambu Group, Ahlim Ginting, didampingi H. Kahar MZ dan Ade Barza. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen perusahaan dalam memastikan setiap langkah pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Lurah Hendri Jhon, SH, menyampaikan bahwa warga telah lama menantikan peningkatan akses jalan di kawasan tersebut. Ia mengapresiasi kontribusi PT Pulau Sambu yang secara berkelanjutan membantu pembangunan lingkungan sekitar. Menurutnya, kerja sama ini sangat membantu pemerintah kelurahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak, terutama dalam hal kelancaran mobilitas warga.

Sementara itu, Ahlim Ginting selaku perwakilan Humas Sambu Group menegaskan bahwa program CSR ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar operasional perusahaan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup warga. Peninjauan awal dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengerjaan nantinya berjalan tepat sasaran dan menghasilkan kualitas terbaik.

Pembangunan jalan hasil CSR PT Pulau Sambu ini diharapkan mampu mempercepat aktivitas ekonomi warga, meningkatkan akses layanan umum, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Sinergi antara pemerintah kelurahan, TNI, dan pihak perusahaan menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dapat mempercepat pembangunan yang sangat dibutuhkan warga.

Bea Cukai Tembilahan Gelar Visit Customer ke Sentra Pengolahan Gula Merah kelapa di Desa Pulau Palas

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN HULU - Dalam upaya mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar internasional, Bea Cukai Tembilahan menggelar kegiatan Visit Customer ke sentra pengolahan gula merah kelapa di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu Kamis (13/11) 

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bea Cukai Tembilahan, Setiawan Rosyidi, didampingi Humas Septian Aribowo dan sejumlah staf. Turut hadir pula perwakilan dari organisasi Perpekindo, Burhan, yang bersama-sama menunjukkan komitmen mendukung kemajuan UMKM lokal.

Sentra UMKM yang dikunjungi merupakan milik Wahyudi, seorang pengusaha muda yang dikenal dengan label Petani Milenial Inhil. Di tempat inilah, kelapa dari tanah Inhil diolah menjadi gula merah berkualitas tinggi yang telah menarik perhatian hingga ke mancanegara. Dengan peralatan sederhana namun terkelola rapi, produk gula merah Wahyudi kini telah menembus pasar ekspor, bahkan sampai ke negeri jiran, Malaysia.

Kepala Bea Cukai Tembilahan, Setiawan Rosyidi, mengaku terkesan dengan semangat dan pencapaian yang diraih oleh UMKM binaan lokal ini. Ia tidak menyangka bahwa di pelosok Desa Pulau Palas telah tumbuh industri kecil yang mampu menembus pasar ekspor. “Kami sangat bangga dan terkejut, ternyata ada potensi luar biasa di sini. Ini bukti nyata bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah internasional,” ujarnya penuh semangat.

Dalam kesempatan itu, Bea Cukai Tembilahan memberikan apresiasi dan dukungan kepada Wahyudi beserta para pelaku UMKM lainnya agar terus meningkatkan kualitas produksi dan memperluas pasar. Setiawan menegaskan bahwa pihaknya siap membantu dari sisi fasilitasi ekspor, perizinan, hingga pendampingan administrasi agar proses ekspor berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Wahyudi, pemilik usaha, mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan dan perhatian yang diberikan Bea Cukai Tembilahan. Menurutnya, dukungan dari instansi pemerintah dan organisasi seperti Perpekindo menjadi penyemangat bagi dirinya dan para pelaku UMKM lainnya untuk terus berkembang. “Kami ingin membuktikan bahwa produk dari desa juga bisa mendunia,” ujarnya penuh optimisme.

Kegiatan Visit Customer ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi industrial assistance—mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha agar mampu naik kelas dan menembus pasar ekspor. Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam program “UMKM Go to Ekspor” yang tengah digalakkan di berbagai daerah.

Selain melihat langsung proses produksi, rombongan Bea Cukai juga berdialog dengan para pekerja dan masyarakat sekitar. Mereka membahas berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, mulai dari permodalan, pemasaran, hingga kendala teknis ekspor. Diskusi ini menjadi ruang kolaborasi untuk mencari solusi agar produk lokal memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global.

Melalui kegiatan seperti ini, Bea Cukai Tembilahan berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dukungan berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan lebih banyak UMKM yang berorientasi ekspor, sehingga potensi ekonomi daerah dapat tumbuh pesat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir.

Bea Cukai Tembilahan Kembali Menorehkan Prestasi Gemilang Sepanjang Januari hingga Oktober 2025

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan kembali menorehkan prestasi gemilang sepanjang Januari hingga Oktober 2025. 

Berbagai capaian luar biasa berhasil diraih, mulai dari optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas pelayanan, hingga pengawasan ketat di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Tembilahan, Setiawan Rosyidi, menyampaikan bahwa prestasi ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran pegawai dalam menjalankan tiga fungsi utama Bea Cukai: revenue collector, trade facilitator, dan community protector. Sinergi ini menciptakan kinerja yang solid di tengah tantangan ekonomi global.

Selama sepuluh bulan terakhir, Bea Cukai Tembilahan berhasil membukukan penerimaan negara sebesar Rp18,23 miliar dari sektor kepabeanan dan cukai. 

Angka tersebut menjadi bukti nyata komitmen instansi ini dalam menjaga stabilitas penerimaan negara melalui berbagai langkah strategis dan inovasi layanan.

Pada aspek pelayanan, Bea Cukai Tembilahan mencatat total 103.090 dokumen yang telah diproses sepanjang Januari–Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, meliputi 1.987 dokumen ekspor, 45 dokumen impor, 98.770 dokumen fasilitas kepabeanan, serta 2.288 dokumen pengangkutan internasional. Seluruh layanan diberikan secara cepat, transparan, dan tanpa biaya.

Di bidang pengawasan, kinerja Bea Cukai Tembilahan juga menunjukkan hasil signifikan. Tercatat 110 kegiatan patroli dan operasi, termasuk 25 patroli laut dan 103 operasi gempur rokok ilegal. Pengawasan ini berperan penting dalam memerangi penyelundupan dan peredaran barang berbahaya yang mengancam masyarakat.

Dari penegakan hukum tersebut, sejumlah penyelundupan berhasil digagalkan, antara lain 11,3 kg sabu-sabu, 35 butir ekstasi, 30 kg sisik trenggiling, 15 ton mangga ilegal, hingga berbagai barang elektronik serta tekstil ilegal. Selain itu, petugas juga mengamankan 7 juta batang rokok ilegal dan 138.855 liter minuman mengandung etil alkohol tanpa izin.

Akumulasi penindakan tersebut menghasilkan nilai barang mencapai Rp36,38 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp7,58 miliar. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Bea Cukai Tembilahan dalam menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat.

Tak hanya fokus pada penerimaan dan pengawasan, Bea Cukai Tembilahan turut aktif menjalankan kegiatan sosial bertajuk “Bea Cukai Tembilahan Berbakti Untuk Negeri”. Hingga Oktober 2025, program tersebut telah menyalurkan 12 hibah ambulans air bagi daerah-daerah terpencil di Indragiri Hilir, sebagai bentuk komitmen hadir untuk masyarakat. 

Kepala Kantor Setiawan Rosyidi menegaskan bahwa seluruh capaian ini lahir dari kolaborasi erat dengan para stakeholder, serta dukungan penuh dari masyarakat.

Menakar Langkah RUPS BRKS: Figur Irwan Nasir Dinilai Tepat Pimpin Transformasi Bank Syariah Daerah

 

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU — Polemik penunjukan pengurus baru Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Batam terus menuai sorotan publik. Namun, di tengah pro dan kontra yang muncul, sejumlah pengamat menilai keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut sudah berada di jalur yang tepat serta mencerminkan proses seleksi yang transparan dan profesional.

Salah satunya datang dari pengamat ekonomi dan perbankan Peri Akri Domo, yang menilai kepercayaan pemegang saham kepada Irwan Nasir untuk menduduki posisi strategis di BRKS merupakan langkah yang rasional dan berbasis pada rekam jejak.

“Penunjukan Irwan Nasir sudah sangat tepat. Ia bukan hanya berpengalaman sebagai mantan Bupati Kepulauan Meranti dua periode, tetapi juga memiliki rekam jejak panjang di dunia keuangan dan pemerintahan,” ujar Domo dalam catatan tertulisnya bertajuk “BRKS, Harus di Tangan Ahlinya”, dikutip Jumat (7/11/25).

Menurut Domo, Irwan Nasir bukan sosok baru bagi BRKS. Selama lebih dari satu dekade, ia terlibat aktif sebagai pemegang saham sekaligus figur yang kerap dipercaya Gubernur Riau pada masanya untuk memberikan supervisi kepada jajaran komisaris serta berkoordinasi langsung dengan direksi.

“Dengan latar belakang magister ekonomi pembangunan dari UGM, beliau memahami betul bagaimana mengelola lembaga keuangan daerah agar tetap tangguh, berdaya saing, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat,” kata Domo.

Domo menambahkan, perdebatan mengenai administrasi dan mekanisme rekrutmen komisaris BRKS—baik komisaris independen maupun komisaris utama—yang ramai diperbincangkan belakangan ini, sejatinya hanya persoalan teknis.

“Dalam struktur Perseroda dan Perseroan Terbatas memang ada perbedaan mekanisme administratif. Itu hal teknis yang bisa segera disesuaikan, tidak perlu dibesar-besarkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya figur pemimpin yang memiliki jaringan luas di tengah kompetisi dunia perbankan yang kian ketat.

“Sebagai mantan kepala daerah dua periode, Irwan Nasir tentu punya akses yang luas, baik di tingkat daerah maupun nasional. Jaringan inilah yang bisa menjadi modal besar bagi BRKS untuk melaju sebagai lokomotif ekonomi Riau,” tambahnya.

Sementara itu, pemerhati komunikasi dan keuangan A. Suhendra, S.Ikom, menegaskan bahwa proses seleksi calon pengurus BRKS telah melalui tahapan panjang dan transparan, melibatkan lembaga profesional dan sejumlah akademisi.

“Prosesnya dimulai dari pengumuman terbuka ke publik, lalu dilanjutkan dengan seleksi administrasi, ujian kompetensi, dan wawancara yang dilaksanakan oleh LPPI Jakarta sebagai lembaga resmi pelaksana teknis,” jelas Suhendra.

Menurut dia, peserta seleksi juga diwajibkan mengikuti ujian tulis dan mempresentasikan makalah di hadapan tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari tokoh masyarakat dan akademisi di bidang ekonomi dan keuangan. Dari tahapan tersebut, jumlah peserta kemudian mengerucut menjadi 50 orang yang dinyatakan lolos untuk tahap berikutnya.

“Hasil akhir seleksi ini kemudian dibawa ke forum RUPS-LB, di mana seluruh 21 kepala daerah pemegang saham BRKS melakukan pembahasan bersama untuk menentukan nama-nama calon pengurus yang akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya.

Suhendra juga menanggapi munculnya berbagai tudingan di ruang publik yang menyebut proses seleksi BRKS sarat dengan unsur kedekatan atau kepentingan politik.

“Kalau melihat tahapan dan mekanisme yang dijalankan, sangat sulit kalau dikatakan ada unsur balas budi atau kedekatan. Filter-nya ketat dan transparan, semua diuji oleh lembaga profesional. Jadi tidak benar jika dikaitkan dengan istilah-istilah seperti ‘jatah preman’ atau kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ia menilai, publik seharusnya menunggu hasil akhir proses fit and proper test oleh OJK, karena dari sana akan terlihat siapa saja calon pengurus yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan akan disetujui untuk ditetapkan dalam RUPS-LB berikutnya.

“Jadi, mari kita lihat proses ini secara objektif. BRKS adalah lembaga keuangan daerah yang kini telah bertransformasi menjadi bank syariah, tentu membutuhkan manajemen yang kuat dan berintegritas,” tambah Suhendra.

Dengan beragam pandangan dan perhatian publik yang mengiringi proses ini, para pengamat berharap BRKS dapat terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam setiap tahapannya.

Domo menilai, BRKS kini memiliki momentum besar untuk memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah. “Kuncinya adalah pada kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan memiliki visi jelas terhadap pembangunan ekonomi syariah di Riau dan Kepri,” katanya.

Jika proses seleksi berjalan sesuai koridor dan hasilnya mendapat legitimasi OJK, BRKS diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu bank daerah syariah terkemuka di Indonesia.

Diduga Travel Umrah Tak Berizin Marak di Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau marak menawarkan dan mempromosikan jasa travel umrah kepada masyarakat dengan iming-iming biaya dibawah standar Kementerian Agama (Kemenag).

Maraknya penawaran biaya travel umrah murah tersebut menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan besar berbagai pihak. Kuat dugaan adanya praktek bisnis tanpa izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Salah seorang warga Tembilahan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, travel umrah tak berizin merupakan masalah serius yang harus ditindaklanjuti oleh pihak berwenang sebelum menimbulkan korban penipuan.

"Inikan banyak yang menawarkan travel umrah, entah biro dari mana. Tentu dikhawatirkan melibatkan pelaku penipuan, dengan modus seperti penawaran harga terlalu murah dengan promosi menggiurkan," katanya kepada ke awak media, Senin (3/11/25).

Dikatakannya lagi, biro perjalanan umrah wajib mengantongi izin PPIU. Izin resmi dari Kemenag ini bukan sekedar formalitas, melainkan jaminan legalitas bahwa travel tersebut memenuhi standar hukum, administrasi, dan pelayanan jamaah.

"Biro perjalanan umrah bisa dipidana jika tidak mengantongi izin PPIU. Karena mereka mengumpulkan uang dari masyarakat. Tidak boleh mengumpulkan uang atas dalih perjalan umroh, terkecuali ada izin PPIU," terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, setiap biro perjalanan umrah yang mengumpulkan uang dari jemaah, maksimal tiga bulan setelah pelunasan wajib diberangkatkan. Jangan sampai jamaah yang sudah setor uang gagal berangkat dikarenakan adanya permasalahan izin.

"Setiap mengumpulkan uang dari jemaah, tiga bulan setelah pelunasan wajib diberangkatkan. Jangan sampai ada permasalahan administrasi yang bisa merugikan jamaah," sambungnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa hanya PPIU yang memiliki izin resmi dari Kemenag yang berwenang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Sedangkan yang tidak memiliki izin bisa dipidana.

"Pasal 115 melarang pihak yang tidak memiliki izin sebagai PPIU untuk mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 tahun atau denda hingga Rp6 miliar,” tegasnya.

Namun kenyataannya masih banyak travel yang nekat beroperasi tanpa izin PPIU. Alasannya macam, ada yang ingin cepat membuka usaha, menganggap proses perizinan terlalu rumit, atau tidak memahami aturan. Padahal resiko menjalankan travel tanpa izin jauh lebih besar.

Calon jemaah dapat melindungi diri dengan cara memeriksa legalitas travel di situs Kemenag RI, mewaspadai tawaran harga yang tidak masuk akal, menghindari pembayaran ke rekening pribadi, serta memastikan adanya kantor fisik dan perjanjian tertulis. 

"Jika menjadi korban, laporkan ke kepolisian atau Kementerian Agama." Tutupnya.

Untuk diketahui, hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mengkonfirmasi pihak Kemenag Inhil untuk meminta data berapa jumlah travel umrah yang sudah memiliki/mengantongi izin PPIU. Dan akan mendesak pihak terkait untuk menertibkan biro perjalanan umrah tanpa izin resmi.