-->

Friday, November 20, 2026

Wamenhan Apresiasi Komitmen Plt Bupati Kuansing dalam Penertiban Kawasan Hutan


RIAUFAKTA.ID, TELUK KUANTAN – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam mendukung penertiban dan penataan kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut Richard, Kuansing merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, terutama para petani yang selama ini menggarap lahan di sekitar kawasan tersebut.

Ia menegaskan, upaya pemerintah dalam penertiban kawasan hutan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

"Yang kita dorong bukan sekadar penertiban, tapi penataan. Negara harus hadir, masyarakat harus dilindungi, dan hutan harus tetap terjaga. Itu hanya bisa jalan kalau daerah mau terbuka dan mau berkoordinasi," ujar Richard.

Sementara itu, Plt Bupati Kuansing, H. Mukhlisin, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program Satgas PKH. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendataan kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan serta sosialisasi kepada para petani agar dapat menyampaikan laporan secara sukarela.

Pemkab Kuansing juga mendorong penyelesaian persoalan penguasaan lahan melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah, di antaranya program Perhutanan Sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta penataan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Cipta Kerja.

Mukhlisin menegaskan, pemerintah daerah menginginkan agar seluruh proses penataan kawasan hutan berjalan secara transparan, berbasis data, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

"Pemkab Kuansing siap berkoordinasi. Kami ingin masyarakat kami punya kepastian hukum, dan hutan kami juga terjaga. Semua kita serahkan pada mekanisme dan aturan yang berlaku," katanya.

Apresiasi juga disampaikan Richard terhadap keterbukaan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam membangun koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas PKH.

Ia menjelaskan, keberadaan Satgas PKH bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan menjalankan upaya penertiban aset negara sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum bagi para petani yang telah lama menggarap lahan.

"Kita ingin hutan selamat, rakyat juga selamat. Kuncinya ada di data yang jujur dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah," tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kehutanan RI, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI, Kepala BPKP RI, Jampidsus, Kabareskrim, Plt Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, jajaran Satgas PKH, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuansing.

(Hendri)

Hulu Mulai Surut, Air Sungai Kuantan di Wilayah Hilir Justru Meningkat


RIAUFAKTA.ID, Kuansing -Meskipun ketinggian muka air Sungai Kuantan di wilayah hulu mengalami penurunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mengingatkan masyarakat yang tinggal di dataran rendah maupun di sepanjang bantaran Sungai Kuantan agar tetap waspada dan berhati-hati.

“Kami mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Sungai Kuantan maupun di dataran rendah agar tetap waspada dan berhati-hati. Kita tidak tahu sampai kapan curah hujan ini akan berlangsung,” ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kuansing, H. Yulizar, M.S.Sos., M.Si,Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima jurnalis, kondisi air di wilayah hilir Sungai Kuantan saat ini justru mengalami kenaikan di sejumlah kecamatan. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Kuantan Mudik, Gunung Toar, Kuantan Tengah, Benai, Pangean, Kuantan Hilir, Inuman, hingga Cerenti.

Kenaikan ketinggian air juga dilaporkan terjadi di kawasan Kota Teluk Kuantan. Kondisi tersebut turut terpantau melalui unggahan akun Facebook Mr Delima.

“Info terkini air Kuantan di Kota Teluk Kuantan mengalami kenaikan,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.

( Hendri )

Thursday, July 23, 2026

Pemerintah Daerah Gencar Lakukan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Demi Wujudkan Hunian Sehat Warga



RIAUFAKTA.ID, CONGONG LUAR - Komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak terus diwujudkan. Salah satunya melalui kegiatan pendataan rumah tidak layak huni di wilayah pesisir dan pemukiman rawan, seperti yang dilakukan petugas di Kelurahan Congong Luar, Kecamatan Congong.

Dari hasil penelusuran di lapangan, tim pendata harus menelusuri jalan setapak dari papan kayu yang kondisinya sudah lapuk dan berada di atas perairan berlumpur. Hal ini dilakukan agar data yang masuk benar-benar valid dan tepat sasaran.

Dalam salah satu dokumentasi, terlihat Pak Sekcam kecamatan concong berjalan hati-hati di atas jembatan kayu sempit di antara rumah-rumah panggung. Di foto lain, petugas bersama warga berdiri di depan rumah panggung dengan dinding dari anyaman daun nipah dan atap seng yang sebagian sudah ditutup terpal. Kondisi bangunan tersebut masuk dalam kategori rumah tidak layak huni karena rawan, tidak permanen, dan berisiko terhadap kesehatan penghuni. 

"Pendataan ini penting sebagai dasar kami mengusulkan bantuan bedah rumah dan program perumahan untuk masyarakat. Kami harus turun langsung ke lapangan, tidak bisa hanya dari data di meja," ujar salah satu petugas saat melakukan verifikasi.

Lurah Congong Luar menyampaikan bahwa pendataan ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga pesisir. Data yang dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat melalui program rumah layak huni.

Warga menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka berharap hasil pendataan ini segera ditindaklanjuti agar hunian yang selama ini ditempati bisa direnovasi menjadi lebih aman dan sehat.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh data rumah tidak layak huni di kecamatan pesisir rampung pada tahun 2026. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah verifikasi dan pengusulan penerima bantuan.

Dengan semangat "tidak ada warga yang tertinggal", upaya pendataan ini menjadi langkah awal perjuangan pemerintah daerah untuk memastikan setiap keluarga di Congong Luar memiliki rumah yang layak, aman, dan sehat untuk ditempati.

Monday, July 13, 2026

Bea Cukai Tembilahan Mencatat Capaian Kinerja yang Positif Hingga Triwulan II Tahun 2026


RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan mencatat capaian kinerja yang positif hingga Triwulan II Tahun 2026. Berbagai indikator menunjukkan peningkatan, mulai dari penerimaan negara, penguatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, hingga asistensi serta fasilitasi kepada pengguna jasa sebagai upaya mendukung kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi penerimaan negara yang berhasil dihimpun Bea Cukai Tembilahan mencapai Rp17.242.639.000 atau 149,33 persen dari target sebesar Rp12.434.681.651. Penerimaan tersebut berasal dari Bea Masuk sebesar Rp9.383.486.000, Bea Keluar Rp6.713.472.000, Cukai Rp863.557.000, serta penerimaan dari denda sebesar Rp282.124.000.

Di bidang pengawasan, Bea Cukai Tembilahan berhasil melakukan berbagai penindakan terhadap barang ilegal. Barang hasil penindakan meliputi 2.330.840 batang rokok ilegal, 1.118,23 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, 82 unit telepon seluler, 20 buah tas, satu potong pakaian, lima unit alat kesehatan, delapan set alat perkapalan, lima ampul narkotika, tujuh ampul obat ilegal, 920 tablet, tujuh botol obat ilegal, serta 16 unit perkakas.

Dari seluruh kegiatan penindakan tersebut, nilai barang hasil penindakan mencapai Rp5.061.842.400 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp2.077.517.501. Capaian ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai Tembilahan dalam melindungi masyarakat sekaligus mengamankan penerimaan negara dari peredaran barang ilegal.

Sementara itu, pada aspek asistensi dan fasilitasi kepabeanan, Bea Cukai Tembilahan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing pelaku usaha. Hingga akhir Juni 2026, nilai devisa yang difasilitasi mencapai Rp624.292.220.891. Selain itu, terdapat fasilitas Bea Masuk Ditangguhkan sebesar Rp32.362.201.790, BMAD Ditangguhkan Rp5.095.131.669, PPh Tidak Dipungut Rp17.002.660.309, dan PPN Tidak Dipungut sebesar Rp74.425.158.421.

Kepala KPPBC TMP C Tembilahan, Eko Budi Setiawan, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bea Cukai Tembilahan yang didukung oleh sinergi dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya diukur dari tingginya penerimaan negara, tetapi juga dari efektivitas pengawasan serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pengguna jasa.

"Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai Tembilahan dalam menjalankan fungsi sebagai trade facilitator, industrial assistance, community protector, dan revenue collector secara seimbang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, serta memberikan kepastian hukum demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penerimaan negara," ujar Eko Budi Setiawan.

Melalui capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 tersebut, Bea Cukai Tembilahan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, pengawasan yang efektif, serta membangun sinergi dengan seluruh pihak. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola kepabeanan dan cukai yang semakin baik, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional dengan semangat "Bea Cukai Makin Baik."

Thursday, July 2, 2026

Tren Aktivis Eskpor Kelapa Inhil ke Malaysia Melemah, Diprediksi Harga Kelapa Turun




RIAUFAKTA.ID, SUNGAI GUNTUNG - Aktivis ekspor kelapa bulat Indragiri Hilir ke Negara Malaysia cenderung dinamis dan mengalami penyesuaian volume atau mengalami penurunan.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP Sungai Guntung, Capt. Yovan Siahaan, seperti dikutip dari goriau.

Menurutnya, arus keluar komoditas kelapa dari Pelabuhan Sungai Guntung dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan pola yang cenderung menurun. 

Berdasarkan pencatatan dokumen operasional pelabuhan, aktivitas ekspor kelapa bulat ke Malaysia menunjukkan tren penurunan sangat signifikan.

Namun, aktivitas pelayaran dan bongkar muat kelapa di Pelabuhan Sungai Guntung masih tetap berjalan, masih melayani pembelian komoditas kelapa.

Bahkan pelabuhan masih melayani pengiriman antarpulau dan ekspor dalam skala besar. Hanya saja permintaan dari Malaysia menunjukkan penurunan.

Data pelabuhan mencatat, volume ekspor kelapa tujuan Malaysia dari Maret ke April 2026, merosot sekitar 78,43 persen hanya dalam waktu satu bulan. 

Sedangkan pada Mei 2026, volume pengiriman turun sekitar 42,02 persen dibanding Maret 2026 lalu. Artinya permintaan luar negeri menurun.

Kurangnya permintaan pasar luar negeri tersebut, harga kelapa diprediksi akan mengalami pelemahan dan penurunan.

Tuesday, June 30, 2026

Kadis PMD Yuliargo Imbau Kades se-Inhil Sukseskan Sensus Ekonomi 2026


RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir, Yuliargo, mengimbau seluruh kepala desa di wilayahnya untuk aktif mengajak masyarakat menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.  

Menurut Yuliargo, sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dunia usaha dan keluarga di Indonesia. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi.  

“Dengan adanya data akurat dari Sensus Ekonomi, pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran, seperti pengembangan UMKM, penyediaan infrastruktur, hingga pembinaan usaha masyarakat. Jika dunia usaha berkembang, maka peluang kerja akan bertambah dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” jelasnya.  

Yuliargo menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam memberikan data yang jujur kepada petugas sensus. Ia juga menegaskan bahwa BPS menjamin kerahasiaan data responden dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak atau pemeriksaan lainnya.  

Ia berharap seluruh kepala desa di Indragiri Hilir dapat menjadi motor penggerak dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sensus ini. “Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai wujud komitmen bersama membangun perekonomian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

© Copyright 2019 Riaufakta.id | All Right Reserved