DPD PW MOI Inhil Desak Pemkab Inhil Umumkan Rincian Mata Anggaran APBD Tahun 2026: Jangan Lagi Ada yang Ditutup-Tutupi

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW MOI) Kabupaten Indragiri Hilir, secara tegas mendesak Pemkab Inhil untuk membuka secara detail seluruh mata anggaran APBD pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPD PW MOI Inhil, Fitra Andriyan, menyatakan bahwa keterbukaan anggaran bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan demi mencegah potensi penyimpangan keuangan daerah.

“Jangan ada lagi mata anggaran yang tertutup atau sulit diakses publik. APBD adalah uang rakyat, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegas Fitra Kamis, 19/02/2026.

Menurutnya, tanggung jawab transparansi tidak hanya berada di tangan pihak eksekutif sebagai pelaksana program. Fitra juga mendorong pihak legislatif sebagai lembaga yang memiliki fungsi budgeting dan pengawasan berperan aktif guna menjalankan amanat rakyat sesuai konstitusi.

Selain itu kata dia, publik juga berhak mengetahui secara rinci perencanaan, pembahasan, hingga realisasi anggaran di setiap dinas.

"Selama ini akses terhadap rincian mata anggaran masih terbatas dan tidak sepenuhnya mudah dipahami masyarakat. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kecurigaan publik dan memperlemah kepercayaan terhadap pemerintah daerah," lanjutnya.

Menurutnya, kewajiban transparansi itu telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

DPD PW MOI Inhil juga mengingatkan bahwa keterbukaan anggaran akan memperkuat sistem pengawasan, termasuk mendukung pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP), yang sedang di lakukan saat ini, guna mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi, mark-up, maupun penyalahgunaan wewenang.

“Jika pemerintah daerah serius ingin membangun good governance dan clean government, maka bukalah seluruh rincian mata anggaran masing-masing OPD kepada publik. Transparansi adalah bukti keberanian moral dan integritas,” tegasnya.

Sebagai organisasi pers, DPD PW MOI Inhil memastikan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan profesional.

Desakan itu kata dia, bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan demi memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip hukum dan kepentingan masyarakat.

DPD PW MOI Inhil berharap momentum bulan ramadhan sebagai bulan kejujuran pemerintah daerah. Untuk itu PW MOI meminta pemerintah daerah segera mengumumkan mata anggaran APBD kepada masyarakat kabupaten indragiri hilir.

"Bulan Ramadhan merupakan momentum kejujuran, untuk itu kita mendesak agar pemerintah daerah segera mengumumkan mata anggaran di masing-masing OPD agar masyarakat tidak menilai ada sesuatu yang ditutup-tutupi," pungkasnya.***

Alhamdulillah, Bupati Inhil H Herman Sumbangkan Dua Ekor Lembu untuk Haul Syekh Abdurrahman Siddiq

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Alhamdulillah, wujud kecintaan kepada ulama dan penghormatan terhadap warisan dakwah Islam kembali ditunjukkan oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, dengan menyumbangkan dua ekor lembu untuk pelaksanaan Haul Syekh Abdurrahman Siddiq.

Sumbangan tersebut disambut dengan penuh rasa syukur oleh panitia haul dan masyarakat.

Bantuan ini bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, namun juga menjadi simbol kuat dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan yang sarat nilai spiritual, sejarah, dan keteladanan akhlak.

Syekh Abdurrahman Siddiq dikenal sebagai ulama besar, pejuang dakwah, dan tokoh penyebar Islam yang berpengaruh di Indragiri Hilir.

Peringatan haul beliau setiap tahunnya menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat keilmuan, keikhlasan, serta perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.

Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, sumbangan dua ekor lembu ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk jamuan jamaah haul, sekaligus menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

“Semoga apa yang disumbangkan menjadi ladang pahala, membawa keberkahan bagi daerah, dan semakin menguatkan kecintaan generasi muda Inhil kepada ulama dan ajaran Islam,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.

Masyarakat pun mendoakan agar Bupati H. Herman senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, serta keistiqamahan dalam memimpin Kabupaten Indragiri Hilir dengan amanah, adil, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

Haul Syekh Abdurrahman Siddiq bukan hanya agenda tahunan, tetapi juga pengingat bahwa kemajuan daerah harus berjalan seiring dengan kuatnya nilai iman, adab, dan keteladanan para ulama.(Fhilay)

Kabar Gembira, TPP PPPK Inhil Masuk dalam Rancangan RAPBD 2026

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Kabar gembira datang bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten Inhil memastikan bahwa anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tenaga PPPK telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Inhil Tahun 2026.

Kabar ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir, H Tantawi Jauhari, saat dikonfirmasi media pada Selasa (9/12/2025).

Dengan dimasukkannya TPP PPPK dalam rancangan anggaran tahun 2026 menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur, khususnya tenaga PPPK yang selama ini menantikan adanya alokasi tambahan penghasilan.

“InsyaAllah ada,”jawab singkat Tantawi Jauhari. 

Dengan adanya kepastian ini, tenaga PPPK di Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan semakin bersemangat dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Untuk diketahui, Bupat Herman dan Pimpinan DPRD Kabupaten Inhil telah melaksanakan penandatanganan terhadap persetujuan bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2026, pada Rapat Paripurna ke - 33 DPRD Kabupaten Inhil Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025.

Berikut rincian Ringkasan RAPBD Inhil 2026 setelah persetujuan dan penandatanganan oleh Pemerintah dan DPRD Inhil. 

1. PENDAPATAN:

   · Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 334.292.279.152

   · Pendapatan Daerah (Transfer dll): Rp 2.036.916.910.758

   · TOTAL PENDAPATAN: Rp 2.371.209.189.910

2. BELANJA DAERAH:

   · Total Belanja: Rp 2.241.286.316.569,91

3. PEMBIAYAAN:

   · Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya: Rp 204.369.405.811,91

   · Penyertaan Modal: Rp 0

   · Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan: Rp 0

Soal Pinjaman Daerah Rp200 M, Ketua BAPERA Inhil Yakin Pemerintah Punya Perhitungan Matang

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN — Polemik rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Inhil menyatakan keyakinannya bahwa langkah tersebut telah melalui perhitungan yang matang dan strategis.

Menurut Ketua BAPERA Inhil, H Ardiansyah, keputusan pemerintah daerah untuk mengajukan pinjaman bukanlah tindakan gegabah, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026. 

“Saya percaya pemerintah daerah telah melakukan kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan,” ujarnya, Senin (1/12/2025). 

Di sisi lain, Ketua BAPERA Inhil menilai bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana rutin APBD, terlebih untuk proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. 

“Pinjaman inikan digunakan untuk proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan pelayanan publik, maka itu adalah investasi jangka panjang,” jelas H Ardiansyah. 

Tokoh yang akrab disapa H Iyan ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah, sembari tetap mengedepankan fungsi kontrol dan transparansi. 

“Kritik itu penting, tapi mari kita juga beri ruang bagi pemerintah untuk bekerja. Yang terpenting, semua proses harus terbuka dan akuntabel,” tambahnya.

Ketua BAPERA Sambut Baik Kebijakan Bupati Inhil

Disamping keyakinannya terhadap Pemda Inhil atas perhitungan yang matang dalam rencana pinjaman daerah, Ketua BAPERA juga mengaku menyambut baik kebijakan Bupati Inhil, H Herman tersebut. 

Menurut H Iyan, kebijakan itu juga merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah tidak tersendat di tengah pengetatan fiskal nasional. Sedangkan kebutuhan pembangunan skala prioritas di Inhil sudah mendesak untuk kepentingan masyarakat.

"Setelah mencermati keuangan daerah (APBD_red), saya secara pribadi sangat mendukung kebijakan Bupati untuk merealisasikan pembangunan prioritas," katanya.

Ia jua menegaskan bahwa kebijakan Bupati Inhil harus didukung semua kalangan, karena ketersediaan APBD sangat minim, ditambah lagi ruang fiskal daerah kian terbatas akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) atas kebijakan pemerintah pusat. Menilik dari ketersediaan anggaran tersebut, sulit pembangunan bisa terealisasi maksimal.

"Ini adalah pilihan dan resiko yang diambil oleh Bupati untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Karena pembangunan tidak boleh terhenti ditengah tekanan fiskal," tutup H Iyan.

Bupati H. Herman Lepas Pawai Ta’aruf Milad ke-113 Muhammadiyah di Tembilahan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, menghadiri sekaligus melepas peserta Pawai Ta’aruf Milad ke-113 Muhammadiyah Kabupaten Indragiri Hilir yang digelar pada Minggu, 16 November 2025 di kompleks Perguruan Muhammadiyah, Jalan Pendidikan Tembilahan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Inhil Hj. Katerina Susanti serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Bupati H. Herman menyampaikan apresiasi atas peran Muhammadiyah dalam membina umat dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. “Semoga Muhammadiyah terus mengokohkan umat Islamiyah dan memajukan umat. Tembilahan adalah kota ibadah, mari kita tonjolkan kegiatan keagamaan,” ungkap Bupati.

Usai memberikan sambutan dan melepas peserta pawai, Bupati Inhil bersama Ketua TP-PKK Hj. Katerina Susanti dan jajaran Forkopimda melakukan penanaman pohon sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pelestarian lingkungan. Rombongan kemudian meninjau kegiatan pengobatan gratis yang menjadi rangkaian acara milad.

Kegiatan ini tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga memperkuat semangat dakwah dan kepedulian sosial di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dana TKD 2026 Terendah Sepanjang Sejarah, Bupati Inhil: Jemput Bola ke Pusat Bukan Lagi Pilihan, Tapi Keharusan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN — Pemerintah pusat resmi memangkas alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas banyaknya penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh sejumlah pemerintah daerah.

“Alasan utama pemotongan adalah karena banyak penyelewengan. Tidak semua dana digunakan dengan benar,” tegas Purbaya dalam pertemuan di Gedung Keuangan Negara Surabaya, Kamis (2/10).

Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi transfer ke daerah pada RAPBN 2026 diajukan sebesar Rp 650 triliun, atau turun hingga Rp 214,4 triliun dari outlook APBN 2025 yang sebesar Rp 864.4 triliun. Selain itu, penurunan dari outlook APBN 2025 ke RAPBN 2026 sebesar 24,6% juga merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Postur APBN dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk Transfer ke Daerah (TKD) dari tahun 2020-2026 (Rp Triliun)

762.530,20 - LKPP 2020

785.707,60 - LKPP 2021

816.234,80 - LKPP 2022

881.430,50 - LKPP 2023

1.359.393,40 - LKPP 2024

919,9 - APBN 2025

864,1 - Outlook 2025

650 - RAPBN 2026.

Kendati demikian, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa total belanja untuk program daerah justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun, melalui skema belanja langsung kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas penyerapan anggaran dan memperbaiki tata kelola. Ia membuka peluang penambahan dana transfer jika daerah mampu menunjukkan kinerja yang bersih dan terukur.

“Kalau daerah bisa menyerap dengan baik dan transparan, saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah alokasi,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, Bupati Kabupaten Indragiri (Inhil) H Herman justru memandang kebijak tersebut merupakan langkah untuk menciptakan pemimpin dan birokrasi yang handal. Dari Fiskal justru akan memperlihatkan pejabat yang “Tak pandai Kerja”.

Kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah yang dijalankan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi banyak daerah kebijakan ini mungkin terasa sebagai pil pahit, terutama karena sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi ketertinggalan pembangunan.

Selain itu, Bupati Inhil juga menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh kepala dinas dan pejabat teknis agar tidak pasif menghadapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan aktif dan strategi jemput bola ke kementerian dan lembaga pusat untuk mengamankan dukungan anggaran tambahan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD murni. OPD harus mampu menunjukan kapsitas yang kuat, berbasis data, dan sesuai dengan prioritas nasional. Jemput bola ke pusat bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Bupati kepada awak media.

Terakhir Bupati Inhil mengingatkan agar OPD terkait bisa tetap bekerja maksimal dengan mengikuti kebijakan baru tersebut.

"jika OPD terkait tidak mampu maksimal mengikuti kebijakan baru ini nantinya, tentu akan kembali dilakukan evaluasi terhadap fostur birokrasi di Inhil," tutupnya.