Soal Pinjaman Daerah Rp200 M, Ketua BAPERA Inhil Yakin Pemerintah Punya Perhitungan Matang

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN — Polemik rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Inhil menyatakan keyakinannya bahwa langkah tersebut telah melalui perhitungan yang matang dan strategis.

Menurut Ketua BAPERA Inhil, H Ardiansyah, keputusan pemerintah daerah untuk mengajukan pinjaman bukanlah tindakan gegabah, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026. 

“Saya percaya pemerintah daerah telah melakukan kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan,” ujarnya, Senin (1/12/2025). 

Di sisi lain, Ketua BAPERA Inhil menilai bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana rutin APBD, terlebih untuk proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. 

“Pinjaman inikan digunakan untuk proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan pelayanan publik, maka itu adalah investasi jangka panjang,” jelas H Ardiansyah. 

Tokoh yang akrab disapa H Iyan ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah, sembari tetap mengedepankan fungsi kontrol dan transparansi. 

“Kritik itu penting, tapi mari kita juga beri ruang bagi pemerintah untuk bekerja. Yang terpenting, semua proses harus terbuka dan akuntabel,” tambahnya.

Ketua BAPERA Sambut Baik Kebijakan Bupati Inhil

Disamping keyakinannya terhadap Pemda Inhil atas perhitungan yang matang dalam rencana pinjaman daerah, Ketua BAPERA juga mengaku menyambut baik kebijakan Bupati Inhil, H Herman tersebut. 

Menurut H Iyan, kebijakan itu juga merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah tidak tersendat di tengah pengetatan fiskal nasional. Sedangkan kebutuhan pembangunan skala prioritas di Inhil sudah mendesak untuk kepentingan masyarakat.

"Setelah mencermati keuangan daerah (APBD_red), saya secara pribadi sangat mendukung kebijakan Bupati untuk merealisasikan pembangunan prioritas," katanya.

Ia jua menegaskan bahwa kebijakan Bupati Inhil harus didukung semua kalangan, karena ketersediaan APBD sangat minim, ditambah lagi ruang fiskal daerah kian terbatas akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) atas kebijakan pemerintah pusat. Menilik dari ketersediaan anggaran tersebut, sulit pembangunan bisa terealisasi maksimal.

"Ini adalah pilihan dan resiko yang diambil oleh Bupati untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Karena pembangunan tidak boleh terhenti ditengah tekanan fiskal," tutup H Iyan.

Bupati H. Herman Lepas Pawai Ta’aruf Milad ke-113 Muhammadiyah di Tembilahan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, menghadiri sekaligus melepas peserta Pawai Ta’aruf Milad ke-113 Muhammadiyah Kabupaten Indragiri Hilir yang digelar pada Minggu, 16 November 2025 di kompleks Perguruan Muhammadiyah, Jalan Pendidikan Tembilahan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Inhil Hj. Katerina Susanti serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Bupati H. Herman menyampaikan apresiasi atas peran Muhammadiyah dalam membina umat dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. “Semoga Muhammadiyah terus mengokohkan umat Islamiyah dan memajukan umat. Tembilahan adalah kota ibadah, mari kita tonjolkan kegiatan keagamaan,” ungkap Bupati.

Usai memberikan sambutan dan melepas peserta pawai, Bupati Inhil bersama Ketua TP-PKK Hj. Katerina Susanti dan jajaran Forkopimda melakukan penanaman pohon sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pelestarian lingkungan. Rombongan kemudian meninjau kegiatan pengobatan gratis yang menjadi rangkaian acara milad.

Kegiatan ini tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga memperkuat semangat dakwah dan kepedulian sosial di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dana TKD 2026 Terendah Sepanjang Sejarah, Bupati Inhil: Jemput Bola ke Pusat Bukan Lagi Pilihan, Tapi Keharusan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN — Pemerintah pusat resmi memangkas alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas banyaknya penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh sejumlah pemerintah daerah.

“Alasan utama pemotongan adalah karena banyak penyelewengan. Tidak semua dana digunakan dengan benar,” tegas Purbaya dalam pertemuan di Gedung Keuangan Negara Surabaya, Kamis (2/10).

Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi transfer ke daerah pada RAPBN 2026 diajukan sebesar Rp 650 triliun, atau turun hingga Rp 214,4 triliun dari outlook APBN 2025 yang sebesar Rp 864.4 triliun. Selain itu, penurunan dari outlook APBN 2025 ke RAPBN 2026 sebesar 24,6% juga merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Postur APBN dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk Transfer ke Daerah (TKD) dari tahun 2020-2026 (Rp Triliun)

762.530,20 - LKPP 2020

785.707,60 - LKPP 2021

816.234,80 - LKPP 2022

881.430,50 - LKPP 2023

1.359.393,40 - LKPP 2024

919,9 - APBN 2025

864,1 - Outlook 2025

650 - RAPBN 2026.

Kendati demikian, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa total belanja untuk program daerah justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun, melalui skema belanja langsung kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas penyerapan anggaran dan memperbaiki tata kelola. Ia membuka peluang penambahan dana transfer jika daerah mampu menunjukkan kinerja yang bersih dan terukur.

“Kalau daerah bisa menyerap dengan baik dan transparan, saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah alokasi,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, Bupati Kabupaten Indragiri (Inhil) H Herman justru memandang kebijak tersebut merupakan langkah untuk menciptakan pemimpin dan birokrasi yang handal. Dari Fiskal justru akan memperlihatkan pejabat yang “Tak pandai Kerja”.

Kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah yang dijalankan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi banyak daerah kebijakan ini mungkin terasa sebagai pil pahit, terutama karena sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi ketertinggalan pembangunan.

Selain itu, Bupati Inhil juga menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh kepala dinas dan pejabat teknis agar tidak pasif menghadapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan aktif dan strategi jemput bola ke kementerian dan lembaga pusat untuk mengamankan dukungan anggaran tambahan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD murni. OPD harus mampu menunjukan kapsitas yang kuat, berbasis data, dan sesuai dengan prioritas nasional. Jemput bola ke pusat bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Bupati kepada awak media.

Terakhir Bupati Inhil mengingatkan agar OPD terkait bisa tetap bekerja maksimal dengan mengikuti kebijakan baru tersebut.

"jika OPD terkait tidak mampu maksimal mengikuti kebijakan baru ini nantinya, tentu akan kembali dilakukan evaluasi terhadap fostur birokrasi di Inhil," tutupnya.

Bupati Inhil Herman Serahkan 996 SK PPPK, CPNS, dan PNS IPDN Tahun 2025

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir, Herman, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada 996 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan IPDN, serta PNS IPDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jalan Akasia No. 1 Tembilahan, pada Senin (29/9/2025).

Adapun rincian formasi tersebut meliputi:

PPPK Guru: 99 orang

PPPK Tenaga Kesehatan: 370 orang

PPPK Tenaga Teknis: 494 orang

CPNS IPDN: 2 orang

PNS IPDN: 1 orang

Bupati Herman menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya berharap kepada seluruh PPPK, CPNS, dan PNS yang baru menerima SK agar berkomitmen melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Jalankan amanah ini dengan disiplin, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” ungkap Bupati Herman.

Lebih lanjut, Bupati Herman juga menekankan pentingnya kehadiran aparatur baru ini untuk memperkuat pelayanan publik di daerah.

“Kehadiran saudara-saudara di tengah birokrasi Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu memberikan energi baru, meningkatkan kualitas kerja, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Pengangkatan ratusan aparatur tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi di berbagai sektor, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir.

Menjaga Tuah, Melindungi Marwah: Saatnya Selamatkan Mangrove dan Kelapa Rakyat Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Indragiri Hilir di Provinsi Riau mungkin lebih dikenal sebagai “negara kelapa” dengan hamparan 423.934 hektare kebun kelapa, salah satu yang terluas di Indonesia. Dari sinilah sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya. Namun, di balik angka produktivitas dan potensi ekonomi itu, ada krisis ekologi besar yang sedang berjalan, diam-diam menggerogoti fondasi kehidupan, kerusakan hutan mangrove.

Kabupaten ini memiliki 131.658 hektare hutan mangrove, terluas di Riau. Mangrove di sini bukan sekadar tanaman tepi laut, melainkan benteng alami yang menahan abrasi dan intrusi air laut, pelindung bagi kebun kelapa dan lahan pertanian pesisir. Saat benteng ini jebol, seluruh sistem sosial-ekonomi ikut runtuh.

Data pemetaan berbasis citra satelit oleh Eco Nusantara dan BDPN menunjukkan 75 ribu hektare kebun kelapa sudah terdampak intrusi air laut. Banyak yang rusak total, tidak lagi menghasilkan. Dengan rata-rata nilai ekonomi Rp30 juta per hektare per tahun, kerugian yang ditanggung masyarakat mencapai Rp2,25 triliun setiap tahun. 

Angka ini bukan sekadar statistik, di lapangan ia berarti dapur yang tak lagi mengepul, sekolah yang tak lagi mampu dibayar, dan masa depan yang kabur.

Contoh paling nyata ada di Desa Kuala Selat, tempat 144 keluarga kehilangan mata pencaharian karena kebun kelapa mereka mati. Data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mencatat hilangnya daratan pesisir dan kebun kelapa dalam skala ribuan hektare. Di Dusun Sungai Bandung, ratusan hektare kebun kelapa lenyap akibat kenaikan permukaan laut dan kerusakan tanggul.

Kerusakan mangrove memicu lingkaran setan, mangrove rusak, intrusi air laut meningkat, kebun kelapa mati, pendapatan menurun, penebangan mangrove semakin masif, hasil laut berkurang, praktik tangkap ikan destruktif meningkat, kualitas hidup merosot, masalah sosial membesar.

Bagi masyarakat adat Suku Duanu, yang selama berabad-abad menjaga keseimbangan alam, ini adalah bencana ganda. Perubahan iklim mengurangi hasil tangkapan nelayan, sementara alat tangkap destruktif seperti setrum, racun, sondong, dan trawl mini merusak habitat sungai dan laut.

Masalahnya, kewenangan pengelolaan hutan, termasuk mangrove, berada di tangan Kementerian Kehutanan serta Pemerintah Provinsi. Namun, dampak sosial-ekonomi yang muncul tetap menjadi tanggung jawab moral Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Ketiadaan koordinasi efektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten justru membuat kebijakan berjalan di ruang-ruang terpisah, sementara masyarakat pesisir terus menanggung kerugian.

Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu segera menyusun Peraturan Daerah yang memayungi tata kelola pesisir dan mangrove dengan prinsip keadilan, kelestarian, dan keberlanjutan. Tanpa regulasi yang kuat, kebijakan akan terus terjebak pada proyek jangka pendek yang mengorbankan masa depan.

Pemulihan mangrove harus menjadi prioritas nasional. Rehabilitasi partisipatif, penegakan hukum terhadap penebangan ilegal, penyediaan alternatif bahan bakar dan kayu, pengembangan ekonomi pesisir berbasis ekowisata atau perikanan berkelanjutan, serta koordinasi lintas pemerintah dan lembaga adalah kunci.

Mangrove Indragiri Hilir bukan hanya soal ekologi, tapi soal keberlangsungan ekonomi, identitas budaya, dan masa depan generasi. Jika kita membiarkannya hilang, kita sedang menggali kubur bagi pesisir Riau dan bagi kita semua yang hidup dari kekayaan laut Indonesia.

Mangrove adalah benteng terakhir. Dan benteng ini sedang sekarat.

Sempena Milad Riau ke-68, dengan semangat kepemimpinan baru Gubernur Riau dan Bupati Indragiri Hilir, rakyat menanti langkah konkret dan terobosan yang bukan hanya menyelamatkan mangrove, tetapi juga memulihkan kejayaan kelapa rakyat. 

Inilah saatnya membuktikan bahwa menjaga tuah dan melindungi marwah berarti menjaga alam dan menghidupkan kembali harapan masyarakat pesisir mewujudkan Inhil yang benar-benar hebat.

Bupati Inhil Bersama Gubri Hadiri Peringatan Hari Mangrove se-Dunia 2025 di Desa Belaras Barat

RIAUFAKTA.ID, MANDAH - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman bersama Gubernur Riau Haji Abdul Wahid hadiri peringatan Hari Mangrove se-Dunia Tahun 2025.

Pelaksanaan Hari Mangrove se-Dunia Tahun 2025 yang digelar oleh Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) Indragiri Hilir dipusatkan di Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah.

Kegiatan diawali dengan melaksanakan penanaman pohon mangrove secara simbolis. Adapun tema kegiatan "Lindungi Mangrove, Selamatkan Bumi dari Riau Untuk Iklim Dunia.

Gubernur Riau, Haji Abdul Wahid, menyampaikan bahwa gerakan pelestarian mangrove hari ini adalah tonggak peradaban baru di pesisir Riau. Ini bukan kegiatan seremonial, tapi melindungi ekosistem pesisir.

"Ini merupakan upaya kita bersama dalam melestarikan alam hutan mangrove di pesisir Inhil," kata Abdul Wahid, Sabtu (26/7/2025).

Sementara itu, Bupati Inhil, Haji Herman, mengatakan bahwa mangrove merupakan penyangga terhadap abrasi. Melindungi terjadinya pengikisan bibir laut dan sungai di pesisir Inhil.

"Inhil ini rawan terjadinya longsor akibat terjadinya abrasi. Maka dari itu perlunya penanaman pohon mangrove sebagai bentuk melindungi alam," ucap Haji Herman.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut juga dilaksanakan peluncuran pesantren ekologi Al-Furqon oleh Gubernur Haji Abdul Wahid bersama Bupati Inhil Haji Herman dan Kapolda Riau.

Kegiatan itu dihadiri ribuan masyarakat, warga, pelajar, mahasiswa, hingga aktivis lingkungan hadiri perayaan Hari Mangrove se-Dunia ini.

Turut juga dihadiri Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian LHK, Diah Murti Ningsih, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiono.

Dihadiri juga Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan; serta jajaran Kejati, BIN, KSOP, Anggota DPRD Provinsi Riau dan unsur Forkopimda Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten Inhil serta Camat Kecamatan Mandah.