Singgung Kinerja Bapenda, Bupati Inhil Ancam Bakal Tutup UPT

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal.

Hal itu disampaikan Haji Herman saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil tahun 2026, Kamis (13/3/25) lalu.

Haji Herman menyampaikan kritik tajam terkait kinerja pegawai di Bapenda. Ia menilai bahwa meskipun beban kerja di instansi tersebut berat, banyak pegawainya yang tidak bekerja secara optimal dalam meningkatkan PAD. 

"Bebannya berat kerja di Dispenda, jadi jangan bangga duduk di Dispenda tu, apalagi banyak pula liat macam-macam di dalam tu. Kalau tidak seperti inilah, PAD segini-gini juga," ujar Haji Herman.

Haji Herman yang memiliki pengalaman sebagai Kepala Dispenda sebanyak tiga kali, dua kali di tingkat kabupaten dan sekali di tingkat provinsi, menyoroti rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. 

Dari total anggaran Rp2 triliun, PAD yang dihasilkan hanya sekitar Rp250 miliar. Menurutnya, lemahnya ketegasan dalam pengelolaan pendapatan menyebabkan kondisi ini tetap stagnan.

Haji Herman menegaskan perlunya evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispenda yang dinilai tidak efektif. 

Sebagaimana data yang ia terima, bahwa belanja pegawai yang terlalu tinggi. Dari total APBD Rp1,7 triliun, sekitar Rp1,1 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, yang menurutnya tidak ideal.

"Hari ini saya perlu juga evaluasi UPT-UPT Disepnda ni kalau biaya operasionalnya lebih besar daripada pendapatannya tutup aja UPT-UPT tu sudah," tegasnya.

Ia mempertanyakan untuk apa ada Dispenda namun pembayaran pajak tetap dipersulit, baik dari dokumen, proses administrasi yang berbelit, dan perpindahan data yang pada akhirnya banyak yang enggan untuk kembali membayar pajak.

"Mau bayar pajak aja susah. Orang kalau mau bayar pajak tu beginilah, KTP lah, pindah pindah, orang tak mau lagi dia bayar pajak," ucap Herman.

Terakhir, Ia menyampaikan Struktur APBD yang baik itu 70:30, 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk belanja pegawai, atau minimal 51:49.

"Struktur APBD ini menurut yang bagus itu maunya 70:30, 70 persen untuk pembangunan 30 persen untuk gaji pegawai hari ini kita kebalikan 70 persennya untuk belanja pegawai." Tutupnya.

Pelindo Inhil Ikuti Rapat Ekspose Rencana Pembangunan Yang Komprehensif

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat ekspose rencana pembangunan yang komprehensif. 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, ini fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Inhil.

Rapat yang berlangsung pada Sabtu, 15 Maret 2025 di Ruang Jamuan Rumah Dinas Bupati Inhil ini, dihadiri oleh sejumlah Instansi terkait, termasuk Pelindo Tembilahan. Kehadiran Pelindo dalam rapat ini menegaskan komitmen perusahaan pelabuhan milik negara itu dalam mendukung rencana pembangunan daerah.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), para Asisten Setda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Kantor Bea Cukai Tembilahan, dan Manager Pelindo Cabang Tembilahan.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan di Inhil merupakan prioritas utama pemerintah provinsi. 

"Kabupaten Inhil memiliki potensi besar, Oleh karena itu, kita perlu mempercepat pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Keikutsertaan Pelindo, juga menunjukan bahwa pengembangan pelabuhan di daerah tersebut juga menjadi perhatian penting.

General Manager PT Pelindo (Persero) Regional 1 Tembilahan, Riky Armadi, menyatakan bahwa Pelindo siap mendukung penuh rencana pembangunan yang telah ditetapkan. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pelabuhan di Tembilahan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Rapat ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Inhil juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya sinergi ini diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Inhil dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Bea Cukai Tembilahan Perkuat Komitmen Dalam Mewujudkan WBBM dan Peningkatan Kinerja PPNPN

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Bea Cukai Tembilahan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu langkah yang diambil adalah dengan fokus pada penguatan integritas dan peningkatan kinerja Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di kantor tersebut.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Tembilahan menyampaikan materi terkait pentingnya menjaga sikap dan perilaku di masyarakat, memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa, serta senantiasa meningkatkan kinerja.

Dalam kegiatan tersebut, beliau juga mengingatkan seluruh pegawai untuk selalu bersyukur dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan prinsip integritas, seperti perjudian online dan pinjaman online.

“Penting bagi kita untuk menjaga etika kerja, saling mengingatkan satu sama lain, dan menghindari segala bentuk kegiatan negatif yang dapat merusak reputasi dan integritas organisasi,” ujar Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memperkuat kesadaran integritas di kalangan pegawai Bea Cukai Tembilahan, khususnya bagi PPNPN yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional kantor.

Diharapkan, dengan pendekatan ini, Bea Cukai Tembilahan dapat terus beroperasi dengan prinsip profesionalitas dan integritas yang tinggi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Polres Inhil Berhasil gagalkan Tersangka Pengedar Shabu di Kecamatan Tempuling

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Tim Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba) Polres Indragiri Hilir (Inhil) berhasil menggagalkan transaksi narkotika jenis shabu dan mengamankan seorang tersangka, setelah melakukan penyelidikan yang intensif berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Senin (17/3/25).

Pada hari Kamis, 13 Maret 2025, anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil menerima laporan dari warga mengenai adanya seorang pria berinisial N, kerap melakukan transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inhil, Riau.

Berdasarkan informasi tersebut, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora melalui Kasat Resnarkoba Polres Inhil, IPTU Gerry Agnar Timur , S.Tr.K., S.I.K., M.H., segera memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Penyelidikan yang dilakukan tim berhasil membuahkan hasil. Pada hari Minggu, 16 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba mencurigai keberadaan seseorang yang melintas di Jalan Lintas Provinsi, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling.

Setelah melakukan pengamatan dan pengejaran, tim berhasil menangkap saudara MNF, yang diduga terlibat dalam transaksi narkotika.

Ketika dilakukan penggeledahan terhadap saudara MNF dengan disaksikan oleh dua warga sekitar, ditemukan barang bukti berupa satu paket plastik putih bening dengan klep les merah yang berisi serpihan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Barang bukti tersebut langsung dibawa untuk diuji lebih lanjut.

Setelah dilakukan interogasi, saudara MNF mengakui bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang pria berinisial IJ, yang kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Saat ini, saudara MNF bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Inhil untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak Kepolisian Polres Inhil juga terus melakukan pengembangan terhadap jaringan peredaran narkotika ini dan berupaya untuk mengungkap pelaku lainnya.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora,S.I.K., M.H., melalui kasat narkoba polres Inhil IPTU Gerry Agnar Timur , S.Tr.K., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah aktif memberikan informasi terkait peredaran narkotika.

Mahasiswa Desak Bupati Inhil Evaluasi Dinas Perizinan dan Cabut Izin PT PWP

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demontrasi menuntut Bupati Indragiri Hilir (Inhil) mengevaluasi Dinas Perizinan dan cabut izin PT Pelita Wijaya Perkasa (PT PWP).

Demontrasi dan tuntut ini buntut dari ribuan hektare kebun kelapa masyarakat Kecamatan Enok rusak parah diserang hama kumbang yang diduga akibat replanting perusahaan sawit tersebut.

"Evaluasi Dinas DLHK dan Perizinan, kami menilai dinas terkait melakukan kelalaian," kata Ketum HMI Inhil, Muhammad Yusuf, Jumat (14/3/25).

Sementara itu, Korlap aksi, Mohd Idris, saat berorasi mengatakan bahwa PT PWP diduga telah melakukan kejahatan lingkungan. Dimana hampir 80% kebun kelapa masyarakat rusak parah.

"Hampir 80% kebun masyarakat rusak parah. Kami menuntut pertanggungjawaban dari pihak perusahaan," sebut Mohd Idris.

Lebih lanjut Mohd Idris mengatakan dengan rusaknya kebun tersebut, mengakibatkan masyarakat terseok-seok secara ekonomi, 90% masyarakat bergantung dari kebun kelapa.

"Kerusak kebun tersebut tidak sedikitpun upaya baik dari perusahaan untuk melakukan pemulihan dan ganti rugi. Kami dijajah di tanah sendiri," ungkapnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Inhil, Haji Herman, berkomitmen menindaklanjuti dan akan memediasikan ke pihak perusahaan bertanggungjawab atas rusaknya kebun kelapa masyarakat 

"Kita tindaklanjuti agar pihak perusahaan bertanggungjawab kepada masyarakat yang kebunnya terdampak hama kumbang," ungkapnya.

Mengenai ganti rugi dan kompensasi, Haji Herman tetap mendahulukan musyawarah masyarakat apakah tuntutannya berbentuk gati rugi atau digantikan dengan kebun plasma.

"Tergantung masyarakat nantinya, maunya seperti apa. Yang jelas persoalan ini harus diselesaikan," tegasnya.

Bukan hanya mengenai ganti rugi, Haji Herman juga akan menyelidiki keberpihakan OPD, yakni Dinas Perizinan dan DLHK dalam menangani kasus serangan hama kumbang yang sudah dalam ini.

Dimana sebelumnya, sudah beberapa kali digelar hearing di DPRD, pihak perusahaan tidak pernah hadir. Begitu juga pihak dinas terkait, yang memancing kemarahan masyarakat Kecamatan Enok.

"Jika OPD terkait ada indikasi bermain, baik Dinas Perizinan dan DLHK, akan kita tindaklanjuti dengan tegasnya," tukasnya.

"Begitu juga dengan pihak perusahaan, jika tidak mengindahkan pemerintah, akan kita cabut izinya," sambungnya.

Haji Herman menegaskan, mengenai penyelesaian kerusakan kebun masyarakat Enok merupakan tugas pemerintah, dan akan diselesaikan setelah lebaran dengan memanggil pihak terkait.

"Adik-adik tidak datang kesini pun akan kita tindaklanjuti, pemerintah punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan ini. Habis lebaran akan kita selesaikan." Tutupnya. 

Untuk diketahui, aksi demontrasi tersebut digelar oleh Mahasis HMI Inhil, GMNI, DPD YEY, dan Persatuan Mahasiswa Kecamatan Enok yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (Gempar).

Hingga berita ini dilansir, awak media belum mendapatkan konfirmasi dari pihak PT PWP mengenai hak jawabnya atas tudingan kerusakan kebun masyarakat akibat hama kumbang.

Lantaran Hampir Sepuluh Tahun Tidak Tersentuh Pembangunan, Warga Gang Syukurillah Jalan Sederhana bangun Jalan Secara Swadaya

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Lantaran hampir sepuluh tahun tidak tersentuh pembangunan, warga Gang Syukurillah Jalan Sederhana, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, bangun jalan secara swadaya. 

Pembangunan jalan ini, diperkirakan mencapai 200 meter dan dibangun secara bertahap dan bergotong royong oleh warga. Adapun sumber dananya berasal dari sumbangsih warga secara sukarela dan juga para darmawan.

Iwan Ketua Pemuda Gang Syukurillah mengatakan bahwa pembangunan jalan dilakukan atas inisiatif warga, menginggat kondisi jalan sudah sangat memgkhawatirkan. Sehingga jika tidak diperbaiki akan membahayakan pengendara dan anak-anak yang melintasinya.

" Kita khawatir jika tidak cepat diperbaiki, kondisinya jalan akan bertambah parah. Apalagi ditambah air hujan dan air pasang. Makanya warga disini berinisiatif untuk membangunnya secara swadaya dan bergotong royong bersama bekerja memperbaikinya " ungkap Iwan.

Dijelaskannya bahwa jalan Gang Syukurillah tersebut, merupakan akses penting bagi warga setempat. Karna di dalam gang tepatnya diujung terdapat sekolah PAUD dan tempat pengajian anak-anak, sementara ditengahnya ada tempat pengajian warga. 

" Oleh karena itu, kita berharap dengan bagusnya jalan ini nantinya, dapat membantu anak-anak untuk pergi mengaji dengan aman. Karna anak-anak mengaji disini tidak hanya warga setempat, tetapi kebanyakan dari luar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi amal jariyah buat kita semua " harap Iwan dan para warga.***

Buka FKP Rancangan Awal RKPD Inhil 2026, Haji Herman: Pemkab Akan Cermat Selesaikan Persoalan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Forum yang digelar di Kantor Bappeda Inhil, Jalan Akasia, Tembilahan, Kamis (13/3/2025) ini dibuka oleh Bupati Inhil Haji Herman dan dihadiri Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, jajaran OPD, serta camat, lurah, dan kepala desa yang mengikuti secara daring.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan bahwa RKPD 2026 merupakan tahun terakhir dari RPJPD 2024-2026 serta awal penyusunan RPJMD 2025-2029. 

Oleh karena itu, perencanaan harus cermat, tepat, dan prosedural agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

“APBD Kabupaten Inhil saat ini sebesar Rp1,7 triliun, dengan belanja tetap Rp1,1 triliun dan sisa Rp633,3 miliar. Seluruh OPD diminta memaksimalkan pemanfaatannya guna mendukung visi Indragiri Hilir Hebat, Gemilang dengan Pertanian Terpadu menuju Masyarakat Sejahtera,” ujar Bupati Herman.

Adapun strategi dan prioritas pembangunan yang ditekankan dalam RKPD 2026 meliputi:

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan serta pendidikan.

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas kerja.

Pengembangan potensi agroindustri daerah.

Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah.

ptimalisasi pendapatan asli daerah, terutama melalui pajak bumi dan bangunan.

Bupati juga menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah, sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendagri. 

Pemerintah akan mengurangi pengeluaran non-prioritas, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan anggaran digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan perencanaan yang matang, efisien, dan tepat sasaran, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Inhil,” tutup Bupati Herman.