Petani dan IKAMI Gelar Demontrasi Tolak Pungutan Ekspor Kelapa, Acang: Mohon Kebijak PE Tidak Diberlakukan

 

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Suara keberatan atas kebijakan Pungutan Ekspor (PE) kelapa kembali menggema dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung kelapa terbesar di Indonesia. 

Ikatan Petani Kelapa Rakyat Inhil (IPKR) bersama Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia (IKAMI) Sulsel Cabang Inhil turun ke jalan menyuarakan aspirasi dan desakan kepada pemerintah pusat agar membatalkan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Dalam aksi yang digelar di Kantor DPRD Inhil, Selasa (27/5/2025), para petani tidak hanya menolak secara tegas PE kelapa, tetapi juga menuntut moratorium ekspor kelapa bulat dicabut dan harga kelapa di tingkat petani distandarisasi minimal Rp5.500 per butir. 

Mereka juga menuntut keadilan jika kebijakan pungutan ekspor tetap diberlakukan, yakni agar tidak hanya dikenakan pada kelapa bulat, tetapi juga pada produk turunan dan komponen lainnya dalam rantai distribusi.

Ketua IPKR yang juga tokoh petani Inhil, Zainuddin Acang, turut memimpin aksi menyatakan bahwa kelapa bukan sekadar komoditas, melainkan identitas dan sumber penghidupan utama masyarakat Inhil. 

"Kami minta DPRD Inhil menjadi corong aspirasi ini hingga ke pemerintah pusat. Jika tidak ada respons, kami siap membawa perjuangan ini ke Jakarta," ujarnya dengan nada tegas.

Keluhan lain datang dari IKAMI Sulsel yang menyoroti merosotnya harga kelapa yang sebelumnya sempat menyentuh Rp7.000 per butir, kini anjlok hingga Rp4.000. 

Bahkan, beberapa tahun lalu harga sempat terjun bebas hingga Rp1.000, yang membuat banyak petani beralih ke kelapa sawit. "Hamparan kelapa dunia bisa hilang identitasnya jika ini dibiarkan,” kata Ketua Ikami.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Inhil, Ir. Junaidi An, menyampaikan bahwa lembaganya telah sejak awal mencermati persoalan ini secara serius. 

Ia menyebut DPRD Inhil telah melakukan rapat penanganan kelapa sejak Februari lalu dan kini telah merumuskan empat poin aspirasi utama masyarakat untuk disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau, DPR RI, dan kementerian terkait.

"DPRD Inhil tidak tinggal diam. Kami sudah menyusun berita acara rapat dengar pendapat, dan akan bersurat secara resmi. Aspirasi ini kami teruskan ke DPRD Provinsi Riau dan DPR RI, khususnya ke anggota-anggota dapil Inhil dan Riau 1. Kami ingin persoalan ini mendapat perhatian serius di tingkat yang lebih tinggi," ujar Junaidi.

Ia juga menekankan bahwa persoalan kelapa ini bukan sekadar soal harga, tetapi soal keberlanjutan ekonomi dan keadilan dalam rantai pasok. Menurutnya, kehadiran negara dalam melindungi petani tidak bisa ditawar-tawar.

Langkah strategis DPRD Inhil ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan aspirasi lokal dengan kebijakan nasional. Di tengah tantangan global dan fluktuasi harga komoditas, kepekaan terhadap suara petani menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi regulatif yang adil dan berpihak.

H. Ikbal Sayuti Dorong Perda Perlindungan Petani Kelapa di Tengah Wacana Pungutan Ekspor

 

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir, H. Ikbal Sayuti, mengambil langkah tegas dalam memperjuangkan nasib petani kelapa. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini duduk di Komisi II DPRD Riau ini secara resmi mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan petani kelapa sebagai bentuk respon terhadap keresahan yang muncul di tengah masyarakat tani, menyusul rencana pemerintah pusat yang akan memberlakukan pungutan ekspor terhadap komoditas kelapa. Minggu (25/5/25).

Dalam keterangannya, Ikbal menyampaikan bahwa kebijakan pungutan ekspor, jika tidak disertai regulasi yang berpihak kepada petani, dikhawatirkan akan semakin menekan pendapatan petani kelapa, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal sebagai sentra kelapa rakyat terbesar di Indonesia. Menurutnya, petani sudah lama menghadapi persoalan klasik seperti harga jual yang rendah, minimnya akses pembiayaan, hingga ketergantungan terhadap tengkulak.

"Selama ini, petani kelapa sudah bekerja keras menjaga produksi dan kualitas, tapi hasil yang mereka terima jauh dari layak. Jika pungutan ekspor diberlakukan tanpa kompensasi yang jelas, itu sama saja menambah penderitaan mereka. Karena itu, kami mendorong Perda yang dapat memberi perlindungan dan kepastian bagi para petani," tegas Ikbal .

Perda yang diinisiasi ini nantinya akan mengatur sejumlah poin strategis, seperti:

Penetapan harga dasar kelapa di tingkat petani untuk menghindari fluktuasi harga yang merugikan.

Fasilitasi akses pembiayaan dan subsidi, termasuk bantuan sarana produksi dan peremajaan tanaman kelapa.

Perlindungan hukum terhadap petani dari praktik tengkulak dan permainan harga pasar oleh oknum tertentu.

Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, penyuluhan, dan kemitraan usaha dengan pelaku industri hilir.

Insentif bagi koperasi atau BUMDes yang aktif dalam pengolahan hasil kelapa dan pemberdayaan petani.

Lebih lanjut, Ikbal menyampaikan bahwa draf awal Perda ini akan segera dibahas bersama tim ahli dan sejumlah organisasi petani, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

“Saya percaya, jika petani kuat, maka daerah juga akan maju. Kelapa bukan hanya komoditas, tapi juga identitas ekonomi masyarakat Indragiri Hilir. Kita harus berdiri bersama mereka,” ujar Ikbal menutup pernyataannya.

Usulan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan pemerhati pertanian yang menilai bahwa perlindungan terhadap petani kelapa melalui kebijakan daerah sangat diperlukan, terlebih dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpastian kebijakan ekspor nasional.

Bea Cukai Tembilahan Berhasil Gagalkan Upaya Pemasukan Buah Mangga Segar ilegal Ke Wilayah Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Bea Cukai Tembilahan berhasil gagalkan upaya pemasukan buah mangga segar ilegal ke wilayah Indragiri Hilir pada Rabu (21/05).

Kepala Kantor Bea Cukai Tembilahan, Setiawan Rosyidi mengatakan penindakan tersebut berawal dari diterimanya informasi intelijen akan adanya rencana aktivitas bongkar buah mangga segar ilegal di sebuah dermaga sungai di wilayah Pengalihan, Keritang.

Dari hasil penindakan, petugas mengamankan 15.000 kg buah mangga segar yang tidak melalui prosedur karantina dan dilindungi dokumen yang sah. 

Diperkirakan nilai barang tersebut sebesar Rp300.000.000, dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp100.000.000, belum termasuk aspek jaminan keamanan dan kesehatan masyarakat.

Saat ini, petugas telah membawa seluruh barang bukti ke Kantor Bea Cukai Tembilahan

yang selanjutnya diserahterimakan kepada Badan Karantina Indonesia UPT Balai Karantina

Hewan Ikan dan Tumbuhan Riau untuk diproses sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penggagalan tersebut, menurut Setiawan merupakan wujud nyata Bea Cukai

Tembilahan dalam melaksanakan fungsi community protector, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia yang tidak melalui prosedur karantina dan tidak dilengkapi dokumen resmi yang dipersyaratkan.

"Bea Cukai Tembilahan terus berkomitmen menjaga wilayah perairan dan pintu masuk

negara dari lalu lintas barang ilegal yang dapat membahayakan keamanan serta kesehatanm asyarakat dan lingkungan", tutup Setiawan

Petani Inhil Akan Gelar Aksi Demontrasi Tolak Kebijak Pungutan Ekspor Kelapa Bulat

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Masyarakat petani kelapa bulat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau merespon kebijak pemerintah pusat berencana menerbitkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) untuk komoditas kelapa.

Rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI) tersebut dinilai akan memberatkan Masyarakat petani Inhil yang mayoritas petani kelapa. Informasi dari ITB bahwa PE kalapa sebesar 20-30 persen.

Ketua Ikatan Petani Kelapa Rakyat Inhil (IPKR), Zainuddin Acang, secara tegas menolak kebijakan Mendag menerapkan PE terhadap komoditas kelapa bulat yang saat ini sedang digodok oleh Pemerintah Pusat.

"Kami Masyarakat petani dengan tegas menolak kebijak PE tersebut. Kami menilai PE akan memberatkan petani Inhil," kata Acang sapaan akrabnya, Rabu (21/5/2025).

Menurut Acang, jika PE sebesar 20-30 persen kelapa bulat diterapkan maka secara tidak langsung akan memberatkan petani dan penjual kelapa yang akan berdampak kepada proses eskpor kelapa bulat ke luar negeri. 

"Tentu saja ini akan mempengaruhi dan 'mematikan' pedagang/petani yang membawa kelapa bulat keluar (ekspor_red). Akhirnya tidak ada alternatif lain bagi petani kecuali menjual kelapanya ke industri (Sambu_red)," terangnya.

Menelisik dari dampak kebijakan PE tersebut, Acang mengatakan bahwa harga jual kelapa diprediksi akan kembali terjun bebas. Dimana saat ini harga kelapa berkisar Rp3.500/ kilogram yang sebelumnya tembus Rp7.000/kilogram.

"Maka dapat dipastikan harga kelapa akan terjun bebas sesuai dengan selera mereka. Karena eskpor kelapa akan memberatkan petani. Mau tidak mau petani kembali menjual ke Sambu," sambungnya.

Mewakili petani Inhil, Acang menyampaikan bahwa Masyarakat setuju diberlakukan dan diterapkan Pungutan Ekspor (PE) dengan cacatan Pemerintah Pusat wajib menetapkan harga standar pembelian industri kelapa minimal Rp4.000/kg ditingkat Petani.

"Pada intinya kami berharap kepada Pemerintah menetapkan standarisasi harga kelapa minimal Rp4.000 agar ada kepastian harga," ungkapnya.

Jika kebijakan penetapan standarisasi harga kelapa tidak diterapkan, Acang berharap kepada pemerintah tetap membuka kran ekspor sebagai alternatif agar harga kelapa tetap stabil. 

IPKR BERSAMA MAHASISWA AKAN GELAR AKSI DEMONTRASI TOLAK KEBIJAKAN PE EKSPOR 

Rencana kebijakan Pungutan Ekspor (PE) oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI) ditolak oleh Ikatan Petani Kelapa Rakyat Inhil (IPKR) dan Mahasiswa Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau.

Kebijakan PE kalapa bulat sebagai alternatif dari moratorium/pembatasan ekspor yang sempat diusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan alasan kurangnya bahan baku dalam negeri akibat dibukanya kran ekspor.

Namun kebijakan tersebut dinilai memberatkan para petani dan pedagang kelapa bulat Inhil. Maka dari itu Ikatan Petani Kelapa Rakyat Inhil (IPKR) bersama Mahasiswa Indragiri Hilir akan menggelar aksi demontrasi tolak penerapan PE kelapa.

"Kami akan menggelar aksi demontrasi pada Selasa 27 Mei 2025 di Kantor DPRD Inhil," kata Ketua IPKR, Zainuddin Acang, Rabu (21/5/2025).

Acang menyerukan kepada Masyarakat petani Inhil untuk ikut serta dalam aksi demontrasi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat agar kran ekspor tetap dibuka dan menunda kebijakan Pungutan Ekspor kelapa bulat.

Secara tegas Acang mengatakan bahwa aksi demontrasi tersebut murni inisiatif dari Petani bersama Mahasiswa tanpa sponsor dan tidak ada muatan dan atau unsur politis, murni memperjuangkan kesejahteraan Petani Inhil. Dimana sejak kran ekspor dibuka, harga kelapa bisa dinikmatin Petani.

"Tidak ada unsur politis, apalagi mau memprovokasi. Yang kami harapkan alternatif agar harga kelapa tetap stabil. Silahkan terapkan PE, akan tetapi dimohon untuk menerapkan standarisasi harga jual kelapa," ungkapnya.

Acang berharap kran ekspor tetap dibuka. Namun ekspor kelapa bukan tujuan akhir, tapi pintu menuju kesejahteraan masyarakat petani, mempertahankan harga jual kalapa yang layak ditingkatkan petani sembari menunggu kebijakan standarisasi harga kelapa dari Pusat.

ALASAN KEMENPERIN USULKAN PUNGUTAN EKSPOR KELAPA BULAT 

Beberapa bulan terkahir harga kelapa bulat melonjak setelah kran ekspor dibuka lebar oleh Pemerintah Pusa. Volume ekspor kelapa meningkat tajam sehingga pasokan bahan baku dalam negeri menipis dan harga melonjak.

Pemerintah Pusat awalnya mengusulkan moratorium/pembatasan ekspor kelapa, namun ditolak berbagai pihak. Lalu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan Pungutan Ekspor (PE) ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hal tersebut guna meredam gejolak harga kelapa di pasar domestik. Kebijakan ini direncanakan berlaku mulai pekan ini dan menjadi alternatif dari moratorium ekspor yang sempat diusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Dikutip dari lama Kompas, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa kebijakan PE akan digunakan sebagai instrumen untuk menekan volume ekspor kelapa tanpa harus melarang aktivitas ekspor secara total.

Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan luar negeri yang menyebabkan pasokan dalam negeri menipis yang akan berdampak kepada industri dalam negeri pengelolaan kelapa bulat.

“Kalau tidak salah, minggu ini kita akan tetapkan kebijakan PE. Jadi kita gunakan mekanisme pungutan ekspor terlebih dahulu,” ujar Budi seperti dilansir Kompas, Senin (19/5/2025).

Pada intinya, wacana moratorium ekspor kelapa bulat yang sempat bergulir akhirnya tidak jadi diterapkan. Untuk mengatur laju ekspor komoditas ini, pemerintah memilih mekanisme Pungutan Ekspor (PE).

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan tingginya harga kelapa bulat di pasar ekspor membuat para petani lebih memilih mengekspor komoditas tersebut secara mentah. 

Dalam beberapa waktu terakhir, kelapa banyak diekspor dalam bentuk mentah ke Cina. Di negara tersebut, kelapa diolah lebih lanjut menjadi santan atau susu campuran kopi. Produk olahan ini menyebabkan permintaan kelapa meningkat di pasar Cina.

Cegah Penyebaran DBD, Dinkes Inhil Gencar Lakukan Fogging

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir bersama UPT Puskesmas Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, laksanakan kegiatan fogging atau pengasapan nyamuk.

Fogging ini secara menyeluruh di wilayah sekitar Puskesmas Tembilahan Hulu sebagai upaya konkret dalam menanggulangi penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Fogging dilakukan secara intensif hingga ke lorong-lorong permukiman warga, selokan, dan genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti, vektor penyebar virus DBD, Selasa (21/5/2025) pagi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, Rahmi Indrasuri, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam upaya pencegahan DBD.

“Kami Dinas Kesehatan bersama Kelurahan Tembilahan Hulu lakukan gerakan bersama, yaitu PSM. Kami menggali peran serta masyarakat dalam pencegahan DBD, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Tembilahan Hulu," kata Kadinkes.

"Mudah-mudahan dengan adanya PSM dalam bentuk fogging ini, bisa menjadi salah satu langkah pemutusan rantai penyebaran nyamuk demam berdarah,” sambungnya.

Ia juga berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami berharap masyarakat semakin teredukasi dan mampu memelihara kesehatan lingkungan, mulai dari rumah tangga hingga lingkungan sekitar. Dengan begitu, kasus DBD bisa kita atasi bersama,” tambahnya.

Ketua RT 01 RW 06 Kelurahan Tembilahan Hulu, Abdul Muis, turut menyambut baik kegiatan fogging ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang sudah turun langsung ke lingkungan kami," Abdul Muis.

"Fogging ini sangat membantu, karena sudah ada beberapa warga yang khawatir dengan penyebaran nyamuk belakangan ini,” sambungnya.

Menurut data terbaru, kasus DBD di Kabupaten Inhil tercatat mencapai 211 kasus sejak Februari hingga 21 Mei 2025. 

Dari jumlah tersebut, enam orang dinyatakan meninggal dunia akibat komplikasi DBD. Pihak Dinas Kesehatan memastikan bahwa seluruh pasien telah mendapat penanganan medis di Puskesmas maupun rumah sakit terdekat.

Website Dinas Pariwisata Riau Dihack, Ada Berisi Foto Wanita Setengah Telanjang

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Heboh tampilan beranda website Dinas Pariwisata Provinsi Riau, berisi foto wanita yang berpakaian seksi seksi setengah telanjang.

Parahnya lagi, foto tersebut tampil di halaman depan website pariwisata.riau.go.id dan terpampang dengan jelas.

Tampilan website Dinas Pariwisata Riau seperti itu, diketahui sudah terjadi sejak beberapa hari lalu.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rakhmat mengakui hal tersebut. Ia menyebut, saat ini kondisi website Dinas Pariwisata Riau sedang diretas.

"Itu di-hack, ini kita mau take down saja," ujar Roni, Rabu (30/4/2025).

Dikatakannya, admin website tersebut sedang bekerja untuk melakukan take down. Pihaknya mengupayakan website tersebut bisa di take down hari ini.

"Ya, kita usahakan hari ini bisa di take down," pungkasnya.

Sumber : https://www.cakaplah.com/berita/baca/122857/2025/04/30/website-dinas-pariwisata-riau-dihack-ada-gambar-wanita-setengah-telanjang/#sthash.fL2m290s.dpbs

Bupati Inhil Hadiri Haul Jama' Pendiri Madrasah dan Khataman Al-Qur’an di Teluk Pinang

RIAUFAKTA.ID, TELUK PINANG - Madrasah Abbasiyah di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, menggelar acara peringatan Haul Jama’ Pendiri Madrasah dan Khataman Al-Qur’an pada Rabu (30/4/25). 

Kegiatan religius ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, Haji Herman, yang disambut hangat oleh barisan siswa dan siswi Madrasah dengan penuh semangat dan antusiasme.

Dalam sambutannya, Haji Herman menyampaikan rasa syukur dan bahagianya dapat hadir di tengah-tengah keluarga besar Madrasah Abbasiyah.

"Saya merasa bahagia dan bersyukur sekali karena pada kesempatan ini dapat hadir dan bersilaturahmi dengan hadirin sekalian, khususnya segenap keluarga besar Madrasah Abbasiyah di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka ini," kata Haji Bupati.

Bupati juga menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan acara haul dan khataman Al-Qur’an. Ia menekankan pentingnya momentum ini sebagai sarana untuk mendoakan para pendiri madrasah yang telah wafat serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

"Melalui haul jama ini, kita tidak hanya bisa mendoakan para pendiri Madrasah Abbasiyah yang telah wafat, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta mempererat silaturahmi di antara kita semua," lanjutnya.

Ia juga menyoroti manfaat kegiatan khataman Al-Qur’an, yang menurutnya dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mencintai dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Bupati menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam membangun peradaban dan mengentaskan kebodohan serta kemiskinan. Ia memuji keberadaan Madrasah Abbasiyah yang turut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Keberadaan lembaga pendidikan seperti Madrasah Abbasiyah sangat strategis dalam mencetak generasi penerus yang unggul, berkarakter mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," tuturnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Herman berpesan kepada seluruh siswa dan siswi untuk terus meningkatkan semangat belajar, menguasai ilmu agama dan umum, serta memadukan IPTEK dan IMTAQ dalam kehidupan.

Bupati Inhil H Herman Gemakan Selawat bersama Gus Roudhy Al Mustofha

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman gemakan selawat bersama Gus Roudhy Al Mustofha, Khadimul Majelis Preman Langit Community, dalam gelaran Halal Bihalal yang berlangsung Selasa (29/4) malam.  

Diantara ratusan majelis selawat di Gedung Engku Kelana Tembilahan itu, tampak hadir pula Ketua TP. PKK Katerina Susanti, perwakilan Unsur Forkopimda, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Inhil, tokoh agama dan pihak terkait lainnya. 

Kehadiran Bupati dan jajaran, dikatakan Ketua PC NU Inhil, Abdul Hamid, menjadi penyemangat bagi pihaknya untuk melaksanakan kegiatan serupa pada waktu mendatang. 

Bupati Hermanpun menyambut baik niat tersebut, karena Bupati meyakini selawat adalah amalan istimewa. 

"Insyaallah kami selalu dukung acara seperti ini, apalagi selawat adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Dengan banyaknya berselawat menimbulkan kerinduan kepada Nabi Muhammad dan meningkatkan hubungan kepada Allah SWT. Jadi harus dihayati betul tiap selawat yang dilantunkan, yang terpenting kita tergetkan tiap hari harus baca selawat", kata Bupati Herman dalam sambutannya. 

Selanjutnya Orang Nomor Satu di Inhil ini apresiasi antusias jemaah yang mayoritasnya terdiri dari anak muda tersebut.

"Saya lihat anak-anak kita di Inhil ini banyak yang suka selawat, misalnya baca maulid simtudduror atau berhabsy, membaca burdah dan banyak jenis selawat lain.  Semoga dengan acara ini, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW akan terus bertambah", harap Herman. 

Keutamaan orang berselawat juga disampaikan Gus Roudhy Al Musthofa, sebelum ia memimpin rangkaian selawat sebagai acara inti dalam Halal Bihalal tersebut.

“Jadilah anak muda yang keren tapi akhlaknya baik dan terus berupaya memperbaiki diri, menautkan hati kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ngopi boleh, nongkrong ayok, tapi tetap semangat diajak selawatan, karena sekali kita berselawat Allah akan ciptakan puluhan malaikat yang memohon ampunan atas dosa kita”, ujar Gus Roudhy.

Lebih lanjut, Gus Roudhy yang juga pimpinan Pondok Pesantren Kandangan An-Nahdiyah Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak ini, menjelaskan makna halal bihalal.

“Ramadan sampai Syawal adalah upaya meningkatkan hablumminallah dan hablumminnanas. Dengan puasa kita mengharap ampunan dosa kepada Allah, tapi ingat kita punya dosa terhadap sesama manusia yang hanya bisa diampuni jika kita sendiri yang minta maaf, inilah makna halal bihalal sebenarnya yang sering kita laksanakan selama syawal" tambah Gus Roudhy.

DPRD Riau H. Ikbal Sayuthi Ingatkan PT Sambu Tidak Berjalan Sendiri, Libatkan Petani!

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 3.000 karyawan oleh PT Sambu Group mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Indragiri Hilir, Ikbal Sayuthi, menilai langkah tersebut sebagai kebijakan keliru yang berpotensi memukul perekonomian masyarakat, khususnya petani kelapa.

Menurut Ikbal, akar persoalan yang dihadapi perusahaan bukan hanya kekurangan pasokan bahan baku, melainkan kegagalan dalam membangun kemitraan yang berkeadilan dengan petani.

"PT Sambu tidak boleh berjalan sendiri. Libatkan petani sebagai mitra strategis. Ketika petani mengalami kesulitan, perusahaan harus hadir membantu. Jangan menunggu produksi terganggu baru bertindak," ujar Ikbal, Selasa (29/4/25).

Ikbal menyebut, rendahnya harga beli kelapa dari perusahaan menjadi salah satu penyebab menurunnya minat petani untuk menjual hasil panen ke pabrik. Jika harga beli sama atau bahkan lebih rendah dari harga pokok produksi (HPP), maka petani akan merugi.

“Misalnya HPP kelapa Rp3.000 per butir, maka perusahaan seharusnya membeli dengan harga di atas itu agar petani tetap memperoleh keuntungan,” katanya.

Lebih lanjut, Ikbal menyoroti bahwa pohon kelapa tidak dapat dipanen secepat tanaman sawit, yakni hanya 3–4 kali dalam setahun. Jika harga ditekan, pendapatan petani makin tergerus.

Bahkan saat ini, lanjut Ikbal, banyak petani kelapa di Indragiri Hilir meninggalkan lahannya karena pohon yang sudah tua dan tidak produktif. Sebagian petani beralih menanam sawit atau merantau ke daerah lain untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

“Indragiri Hilir menyumbang sekitar 70 persen produksi kelapa nasional. Jika potensi ini dibiarkan hilang, yang dirugikan bukan hanya petani, tetapi kita semua,” tegasnya.

Dukung Swasembada Pangan, Dandim 0314/Inhil Hadiri Penanaman Padi Serentak di Tempuling

RIAUFAKTA.ID, TEMPULING - Komandan Kodim 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, S.H., M.Han., menghadiri kegiatan penanaman padi secara serentak di Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kamis (24/4/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis mendukung target swasembada pangan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), khususnya dalam peningkatan produksi komoditas padi dan jagung.

Penanaman padi ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, unsur Forkopimda Inhil, sejumlah Kepala OPD, Camat dan Forkopimcam Tempuling, Lurah Pangkalan Tujuh, serta Ketua dan anggota Kelompok Tani Karya Maju.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Inhil menekankan pentingnya sinergi dalam membangkitkan sektor pertanian daerah.

"Kita berharap Kabupaten Inhil ke depan mampu menjadi salah satu lumbung padi nasional, khususnya di Provinsi Riau," ujar Yuliantini. 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, petani, maupun sektor swasta, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. 

"Sinergi yang baik adalah kunci kesejahteraan masyarakat melalui pertanian," tambahnya.

Sementara itu, Dandim 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, S.H., M.Han. menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung program swasembada pangan nasional. 

Ia mengungkapkan bahwa Kodim 0314/Inhil saat ini tengah melakukan optimalisasi lahan pertanian di berbagai kecamatan sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan petani. 

"Kami berharap melalui kegiatan ini, semangat para petani untuk mengolah lahan dan menanam semakin meningkat, sehingga target ketahanan pangan daerah dapat tercapai dengan optimal," ujarnya.

Sebagai informasi, hingga April 2025, capaian tanam padi di Kabupaten Indragiri Hilir telah mencapai 10.450 hektare.

Sementara itu, realisasi tanam jagung hingga Maret 2025 tercatat seluas 39,1 hektare. Angka ini menunjukkan komitmen dan kerja keras berbagai pihak dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah.

Perjuangan Standarisasi Harga Kelapa, Haji Ikbal Sayuti Kunjungi Kementerian Pertanian

RIAUFAKTA.ID, JAKARTA - Perjuangkan standarisasi kelapa, Anggota DPRD Provinsi Riau, H Ikbal Sayuti, bersama Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI).

Wakil rakyat kelahiran Kecamatan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) itu berupaya agar Kementan mengeluarkan kebijakan menetapkan standarisasi harga kelapa dengan tujuan harga jual kelapa masyarakat Riau tidak mengalami fluktuasi.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya serius memperjuangkan nasib petani kelapa, khususnya terkait standarisasi harga kelapa yang hingga kini dinilai belum berpihak pada petani," kata Haji Ikbal Sayuti yang merupakan anggota Komisi II DPRD Riau itu, Rabu (23/4/2025) lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif itu, Haji Ikbal menyampaikan langsung keresahan para petani kelapa Riau khususnya Inhil yang kerap kali dirugikan akibat fluktuasi harga yang tidak menentu. 

Politisi muda itu menekankan bahwa salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan harga kelapa tersebut adalah kuatnya pengaruh oligarki pasar yang mengontrol harga di tingkat petani sehingga terjadinya monopoli harga oleh perusahaan.

"Tujuan kami jelas, yakni memperjuangkan keadilan harga bagi para petani kelapa agar mereka tidak terus-menerus menjadi korban permainan pasar oleh para pemodal besar. Petani harus dilindungi dengan regulasi yang jelas dan berpihak," jelasnya.

Selain itu dikatakan tokoh Inhil selatan (Insel) itu, bagaimana meningkatkan produktivitas petani dan lahan-lahan yang mati, sehingga lahan-lahan yang rusak bisa di gunakan lagi masyarakat untuk berkebun.

"Insyaallah juga ada bantuan peremajaan dan bibit kelapa. Namun juga dengan adanya efisiensi tentunya tidak bisa merata namun sebagian kecil dibantu," terangnya.

Ikbal juga menyampaikan tentang moratorium ekspor kelapa agar tidak ditutup oleh pemerintah, karena dengan adanya ekspor tentunya harga kelapa semakin tinggi. Petani kelapa di Riau khususnya kabupaten Inhil selama ini sudah cukup puas berpuluh-puluh tahun merasakan harga kelapa dengan murah.

"Dulu lebih mahal telur ayam dibandingkan dengan kelapa, jadi dengan adanya ekspor yang dibuka tentunya memberikan kesempatan untuk para petani bisa menikmati hasil dan bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, jadi saya sebagai anak petani sangat tidak setuju kran ekspor ditutup," ujarnya.

“Insyaallah dalam waktu dekat saya bersama Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia akan mengunjungi Kementerian Perdagangan untuk membahas Moratorium ekspor kelapa,” sambung Ikbal Sayuti.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari STII dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia turut menyampaikan data dan fakta di lapangan mengenai rendahnya harga beli kelapa di tingkat petani yang tidak sebanding dengan nilai jual di pasar nasional maupun internasional. 

Mereka juga mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga atau mekanisme pengawasan khusus yang bertugas memantau dan menetapkan harga kelapa secara berkala berdasarkan acuan yang adil.

Menanggapi hal itu, pihak Kementerian Pertanian menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kepedulian para wakil rakyat dan organisasi tani terhadap nasib petani. 

Kementerian berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut melalui kajian teknis dan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Langkah seperti ini sangat penting, karena suara petani harus sampai ke pengambil kebijakan. Pemerintah pusat tentu tidak bisa berjalan sendiri, sinergi dengan DPRD dan organisasi tani akan menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan,” ujar salah satu pejabat Kementerian.

Haji Ikbal juga menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan akhir, tetapi awal dari rangkaian langkah konkret untuk memperjuangkan regulasi harga komoditas kelapa yang berpihak kepada rakyat kecil. 

Ia berharap, dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan koperasi petani.

Dengan langkah ini, diharapkan akan tercipta sistem perdagangan kelapa yang transparan, adil, dan menjamin keberlanjutan hidup para petani kelapa di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang menjadi salah satu sentra utama produksi kelapa nasional.

Bupati Inhil Akan Menuntaskan Tunda Bayar Tahun Anggaran 2024 Kepada Para Rekanan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan menuntaskan tunda bayar kegiatan tahun 2024 kepada para rekanan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Inhil, Haji Herman, saat Rapat Paripurna ke 9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Ruangan Banggar DPRD Inhil.

"InsyaAllah seluruh tunda bayar akan kita bayarkan kepada rekanan," kata Haji Herman saat Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Inhil Terhadap LKPJ Tahun 2024, Senin (21/4/2025).

Haji Herman menegaskan, pembayaran utang kegiatan Tahun 2024 dengan pihak ketiga merupakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan di Tahun 2025 ini.

"Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan efesiensi, mudah-mudahan seluruh tunda bayar itu akan kita akomodir (dibayarkan_red)," terangnya.

Mengenai terjadinya tunda bayar di tahun 2024, dikarenakan keuangan daerah Inhil mengalami defisit anggaran  kurang lebih sebesar 400 miliar.

Kondisi defisit tahun 2024 tersebut dikarenakan antara pendapatan dan belanja tidak balance (seimbang), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai pembiayaan tidak mencukupi.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna ke 9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Ruangan Banggar DPRD Inhil dihadiri Bupati Inhil Haji Herman didampingi Wakil Bupati Inhil Yuliantini, Ketua DPRD Inhil bersama jajaran, Prokopimda, serta seluruh OPD dilingkungan Pemkab Inhil.

Asisten II Setda Inhil Junaidi Ismail Hadiri Rakor Rutin Pengendalian Inflasi

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman yang diwakili oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidi Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat serta Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan. 

Kegiatan ini digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh para Gubernur, Bupati, serta Wali Kota se-Indonesia. 

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi serta mendukung program prioritas nasional.

"Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya strategis dalam pengentasan kemiskinan. 

Oleh karena itu, diperlukan penyiapan peserta didik dan sinergi antar pemerintah daerah dalam pelaksanaannya," ujar Tito Karnavian.

Asisten II Setda Inhil, Junaidi Ismail, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil siap mendukung penuh program-program pusat, khususnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Kami di daerah akan segera menindaklanjuti hasil rapat ini dengan melakukan koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan optimal dan terintegrasi dengan upaya pengentasan kemiskinan di Inhil," ungkap Junaidi.

Dalam rapat tersebut juga dibahas perkembangan inflasi nasional per Maret 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi tahun ke tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03 persen, sementara inflasi bulan ke bulan mencapai 1,65 persen. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-34 dari 186 negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia.

"Ini adalah capaian yang patut kita syukuri, namun tetap perlu diwaspadai agar inflasi tidak melonjak di tengah dinamika global," ujar Mendagri Tito.

Pemerintah daerah diimbau untuk terus melakukan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Wabup Inhil Serahkan Bantuan ke 1026 Jiwa Korban Banjir Desa Lahang Hulu

RIAUFAKTA.ID, GAUNG - Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan pasca bencana.

Menjumpai para korban, Wabup Inhil, Yuliantini, mengungkapkan rasa prihatin atas musibah yang terjadi. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah. 

"Terus terang saya sedih melihat kejadian banjir yang menimpa sejumlah desa di Inhil, termasuk di Lahang Hulu ini," kata Yuliantini, Selasa (25/3) siang.

"Apalagi terjadi saat bulan Ramadan, tentu menjadi ujian tersendiri bagi korban," sambungnya.

Dirinya berharap, bantuan berupa paket sembako yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat. 

"Semoga apa yang kami berikan hari ini, sedikit banyak dapat membantu bapak/ibu sekalian, ya,"

"Kami doakan bapak/ibu kuat menghadapi semua ini", ungkap Wabup Yuliantini. 

Selain menyerahkan bantuan, Yuliantini yang hadir didampingi dinas terkait, Camat dan Forkopimcam Gaung serta anggota DPRD ini, juga membuka dialog dengan masyarakat. 

"Kami ingin mendengar keluh kesah masyarakat, terkait persoalan banjir ini, dengan harapan kitemukan solusi agar ke depannya banjir tidak terulang kembali," imbuh Yuliantini. 

Selain penyerahan bantuan kebutuhan pokok, dalam kesempatan ini, juga dilaksanakan layanan kesehatan untuk masyarakat guna mengantisipasi munculnya penyakit akibat banjir.

Pemerintah Inhil Menggelar Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Penanganan Banjir di Wilayah Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait penanganan banjir yang tengah melanda wilayah Inhil. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sekda,dan dipimpin oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidy Ismail.

Rapat dihadiri oleh unsur Forkopimda, para asisten, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Riau Kepri Syariah (BRK), PLN ULP Tembilahan, dan Pelindo Tembilahan.

Dalam arahannya, Junaidy Ismail menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan banjir. Ia juga mengingatkan bahwa proses penanganan banjir memerlukan dukungan dari pihak perbankan, dan mengajak BNI, BRI, dan BRK untuk berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang terdampak. 

"Kami berharap semua pihak dapat memberikan sumbangsih dalam upaya ini," tambahnya.

"Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi banjir dan memberikan bantuan kepada yang terdampak," ujar Junaidy. 

Lebih lanjut, Junaidy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk ikut berkontribusi dalam membantu warga yang terkena dampak banjir. 

"Setiap kontribusi, sekecil apapun, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan," tegasnya.

Dengan upaya kolaboratif, diharapkan penanganan banjir di wilayah Inhil dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Asisten II Setda Inhil, Junaidy Ismail Pimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Penanganan Banjir di Wilayah Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait penanganan banjir yang tengah melanda wilayah Inhil. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sekda,dan dipimpin oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidy Ismail.

Rapat dihadiri oleh unsur Forkopimda, para asisten, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Riau Kepri Syariah (BRK), PLN ULP Tembilahan, dan Pelindo Tembilahan.

Dalam arahannya, Junaidy Ismail menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan banjir. Ia juga mengingatkan bahwa proses penanganan banjir memerlukan dukungan dari pihak perbankan, dan mengajak BNI, BRI, dan BRK untuk berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang terdampak. 

"Kami berharap semua pihak dapat memberikan sumbangsih dalam upaya ini," tambahnya.

"Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi banjir dan memberikan bantuan kepada yang terdampak," ujar Junaidy. 

Lebih lanjut, Junaidy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk ikut berkontribusi dalam membantu warga yang terkena dampak banjir. 

"Setiap kontribusi, sekecil apapun, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan," tegasnya.

Dengan upaya kolaboratif, diharapkan penanganan banjir di wilayah Inhil dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Haji Herman Resmi Membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2026

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang telah dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga forum konsultasi publik dan forum lintas perangkat daerah. 

Berbagai usulan yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) menjadi bahan utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Haji Herman menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Ia menyoroti peran perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Inhil dan menegaskan pentingnya keterbukaan serta kejujuran perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak.

"Kami berharap adanya transparansi dan kepatuhan dari perusahaan dalam membayar pajak," ujar Bupati Herman, kata Haji Herman di Aula Bappeda Inhil, Senin (24/3) pagi.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif melalui berbagai mekanisme, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Inhil.

Musrenbang RKPD ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Ketua DPRD Inhil, Penjabat Sekretaris Daerah Inhil, Kepala Bappeda, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Inhil, serta Kepala Bappeda Provinsi Riau yang bergabung secara virtual. Selain itu, turut hadir Kepala Bappeda dari beberapa kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dan Kabupaten Tebo dari Provinsi Jambi.

Bupati Inhil Tegaskan Pemasangan Portal Untuk Batasi Angkutan Berat di Jalan Lintas Rengat- Tembilahan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) terkait pemasangan portal di Jalan Lintas Rengat - Tembilahan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Inhil ini dipimpin langsung oleh Bupati Inhil, H. Herman, SE, MT, didampingi Wakil Bupati Yuliantini, Sabtu (22/03/2025). 

Turut hadir dalam rakor ini Pj Sekda Inhil, Dandim 0314/Inhil, Kasat Intel Polres Inhil, Asisten II, para OPD terkait, Camat Kempas, Camat Tempuling, Camat Keritang, para kepala desa, serta perwakilan perusahaan batubara dan CPO (Crude Palm Oil).

Dalam rapat tersebut, Bupati Inhil Herman menegaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat angkutan batu bara dan CPO yang melebihi kapasitas. Ia juga menawarkan kepada pihak perusahaan untuk memanfaatkan stockpile bekas PT Riau Bara Harum (RBH) sebagai lokasi alternatif penyimpanan sementara.

"Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur jalan tetap terjaga. Oleh karena itu, kami menawarkan opsi pemanfaatan stockpile bekas PT Riau Bara Harum sebagai solusi," 

"Kami juga meminta pihak perusahaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa yang dilalui angkutan berat serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat," ujar Bupati Herman.

Selain itu, Bupati Herman menginstruksikan dinas terkait untuk segera memasang portal guna membatasi kendaraan berat yang melintas di ruas jalan tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Yuliantini menyoroti kerusakan jalan yang semakin parah akibat tingginya volume kendaraan berat.

"Hampir 50 persen jalan di Inhil mengalami kerusakan berat akibat lalu lintas kendaraan berat. Ada sekitar 250 kendaraan yang beroperasi setiap harinya di jalur ini. Jadi selama ini, ke mana bapak-bapak semua? Jalan rusak ini sudah lama terjadi, tapi kontribusi perusahaan di mana?" tegas Yuliantini.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan harus berkomitmen dalam menjaga infrastruktur jalan dan berkontribusi dalam perbaikannya.

Rapat ini belum menghasilkan keputusan final, namun pemerintah meminta pihak perusahaan segera melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi terbaik guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Asisten II Junaidy Ismail Himbau Masyarakat Untuk Menjaga Persatuan dan Keharmonisan di Bulan Ramadhan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Memasuki hari ke-19 bulan suci Ramadhan 1446 H, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) menggelar acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Inhil. 

Acara ini berlangsung di kediaman rumah dinas Bupati Inhil pada Rabu, 19 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Inhil diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Junaidy Ismail, membacakan sambutan tertulis dari Bupati Inhil. 

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan.

"Saya mengimbau kepada semua pihak, terutama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, untuk terus menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan guna menciptakan situasi yang kondusif, aman, damai, dan harmonis," ujar Junaidy Ismail saat membacakan sambutan Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam membangun serta memajukan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

"Mari kita semua jadikan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan kualitas spiritualitas kita," lanjutnya.

Acara ini turut diisi dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh Ustadz Delfa Hariyadi, kemudian ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan dengan buka puasa dan salat Magrib berjemaah.

Singgung Kinerja Bapenda, Bupati Inhil Ancam Bakal Tutup UPT

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal.

Hal itu disampaikan Haji Herman saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil tahun 2026, Kamis (13/3/25) lalu.

Haji Herman menyampaikan kritik tajam terkait kinerja pegawai di Bapenda. Ia menilai bahwa meskipun beban kerja di instansi tersebut berat, banyak pegawainya yang tidak bekerja secara optimal dalam meningkatkan PAD. 

"Bebannya berat kerja di Dispenda, jadi jangan bangga duduk di Dispenda tu, apalagi banyak pula liat macam-macam di dalam tu. Kalau tidak seperti inilah, PAD segini-gini juga," ujar Haji Herman.

Haji Herman yang memiliki pengalaman sebagai Kepala Dispenda sebanyak tiga kali, dua kali di tingkat kabupaten dan sekali di tingkat provinsi, menyoroti rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. 

Dari total anggaran Rp2 triliun, PAD yang dihasilkan hanya sekitar Rp250 miliar. Menurutnya, lemahnya ketegasan dalam pengelolaan pendapatan menyebabkan kondisi ini tetap stagnan.

Haji Herman menegaskan perlunya evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispenda yang dinilai tidak efektif. 

Sebagaimana data yang ia terima, bahwa belanja pegawai yang terlalu tinggi. Dari total APBD Rp1,7 triliun, sekitar Rp1,1 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, yang menurutnya tidak ideal.

"Hari ini saya perlu juga evaluasi UPT-UPT Disepnda ni kalau biaya operasionalnya lebih besar daripada pendapatannya tutup aja UPT-UPT tu sudah," tegasnya.

Ia mempertanyakan untuk apa ada Dispenda namun pembayaran pajak tetap dipersulit, baik dari dokumen, proses administrasi yang berbelit, dan perpindahan data yang pada akhirnya banyak yang enggan untuk kembali membayar pajak.

"Mau bayar pajak aja susah. Orang kalau mau bayar pajak tu beginilah, KTP lah, pindah pindah, orang tak mau lagi dia bayar pajak," ucap Herman.

Terakhir, Ia menyampaikan Struktur APBD yang baik itu 70:30, 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk belanja pegawai, atau minimal 51:49.

"Struktur APBD ini menurut yang bagus itu maunya 70:30, 70 persen untuk pembangunan 30 persen untuk gaji pegawai hari ini kita kebalikan 70 persennya untuk belanja pegawai." Tutupnya.