Website Dinas Pariwisata Riau Dihack, Ada Berisi Foto Wanita Setengah Telanjang

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Heboh tampilan beranda website Dinas Pariwisata Provinsi Riau, berisi foto wanita yang berpakaian seksi seksi setengah telanjang.

Parahnya lagi, foto tersebut tampil di halaman depan website pariwisata.riau.go.id dan terpampang dengan jelas.

Tampilan website Dinas Pariwisata Riau seperti itu, diketahui sudah terjadi sejak beberapa hari lalu.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rakhmat mengakui hal tersebut. Ia menyebut, saat ini kondisi website Dinas Pariwisata Riau sedang diretas.

"Itu di-hack, ini kita mau take down saja," ujar Roni, Rabu (30/4/2025).

Dikatakannya, admin website tersebut sedang bekerja untuk melakukan take down. Pihaknya mengupayakan website tersebut bisa di take down hari ini.

"Ya, kita usahakan hari ini bisa di take down," pungkasnya.

Sumber : https://www.cakaplah.com/berita/baca/122857/2025/04/30/website-dinas-pariwisata-riau-dihack-ada-gambar-wanita-setengah-telanjang/#sthash.fL2m290s.dpbs

Bupati Inhil Hadiri Haul Jama' Pendiri Madrasah dan Khataman Al-Qur’an di Teluk Pinang

RIAUFAKTA.ID, TELUK PINANG - Madrasah Abbasiyah di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, menggelar acara peringatan Haul Jama’ Pendiri Madrasah dan Khataman Al-Qur’an pada Rabu (30/4/25). 

Kegiatan religius ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, Haji Herman, yang disambut hangat oleh barisan siswa dan siswi Madrasah dengan penuh semangat dan antusiasme.

Dalam sambutannya, Haji Herman menyampaikan rasa syukur dan bahagianya dapat hadir di tengah-tengah keluarga besar Madrasah Abbasiyah.

"Saya merasa bahagia dan bersyukur sekali karena pada kesempatan ini dapat hadir dan bersilaturahmi dengan hadirin sekalian, khususnya segenap keluarga besar Madrasah Abbasiyah di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka ini," kata Haji Bupati.

Bupati juga menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan acara haul dan khataman Al-Qur’an. Ia menekankan pentingnya momentum ini sebagai sarana untuk mendoakan para pendiri madrasah yang telah wafat serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

"Melalui haul jama ini, kita tidak hanya bisa mendoakan para pendiri Madrasah Abbasiyah yang telah wafat, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta mempererat silaturahmi di antara kita semua," lanjutnya.

Ia juga menyoroti manfaat kegiatan khataman Al-Qur’an, yang menurutnya dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mencintai dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Bupati menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam membangun peradaban dan mengentaskan kebodohan serta kemiskinan. Ia memuji keberadaan Madrasah Abbasiyah yang turut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Keberadaan lembaga pendidikan seperti Madrasah Abbasiyah sangat strategis dalam mencetak generasi penerus yang unggul, berkarakter mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," tuturnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Herman berpesan kepada seluruh siswa dan siswi untuk terus meningkatkan semangat belajar, menguasai ilmu agama dan umum, serta memadukan IPTEK dan IMTAQ dalam kehidupan.

Bupati Inhil H Herman Gemakan Selawat bersama Gus Roudhy Al Mustofha

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman gemakan selawat bersama Gus Roudhy Al Mustofha, Khadimul Majelis Preman Langit Community, dalam gelaran Halal Bihalal yang berlangsung Selasa (29/4) malam.  

Diantara ratusan majelis selawat di Gedung Engku Kelana Tembilahan itu, tampak hadir pula Ketua TP. PKK Katerina Susanti, perwakilan Unsur Forkopimda, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Inhil, tokoh agama dan pihak terkait lainnya. 

Kehadiran Bupati dan jajaran, dikatakan Ketua PC NU Inhil, Abdul Hamid, menjadi penyemangat bagi pihaknya untuk melaksanakan kegiatan serupa pada waktu mendatang. 

Bupati Hermanpun menyambut baik niat tersebut, karena Bupati meyakini selawat adalah amalan istimewa. 

"Insyaallah kami selalu dukung acara seperti ini, apalagi selawat adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Dengan banyaknya berselawat menimbulkan kerinduan kepada Nabi Muhammad dan meningkatkan hubungan kepada Allah SWT. Jadi harus dihayati betul tiap selawat yang dilantunkan, yang terpenting kita tergetkan tiap hari harus baca selawat", kata Bupati Herman dalam sambutannya. 

Selanjutnya Orang Nomor Satu di Inhil ini apresiasi antusias jemaah yang mayoritasnya terdiri dari anak muda tersebut.

"Saya lihat anak-anak kita di Inhil ini banyak yang suka selawat, misalnya baca maulid simtudduror atau berhabsy, membaca burdah dan banyak jenis selawat lain.  Semoga dengan acara ini, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW akan terus bertambah", harap Herman. 

Keutamaan orang berselawat juga disampaikan Gus Roudhy Al Musthofa, sebelum ia memimpin rangkaian selawat sebagai acara inti dalam Halal Bihalal tersebut.

“Jadilah anak muda yang keren tapi akhlaknya baik dan terus berupaya memperbaiki diri, menautkan hati kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ngopi boleh, nongkrong ayok, tapi tetap semangat diajak selawatan, karena sekali kita berselawat Allah akan ciptakan puluhan malaikat yang memohon ampunan atas dosa kita”, ujar Gus Roudhy.

Lebih lanjut, Gus Roudhy yang juga pimpinan Pondok Pesantren Kandangan An-Nahdiyah Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak ini, menjelaskan makna halal bihalal.

“Ramadan sampai Syawal adalah upaya meningkatkan hablumminallah dan hablumminnanas. Dengan puasa kita mengharap ampunan dosa kepada Allah, tapi ingat kita punya dosa terhadap sesama manusia yang hanya bisa diampuni jika kita sendiri yang minta maaf, inilah makna halal bihalal sebenarnya yang sering kita laksanakan selama syawal" tambah Gus Roudhy.

DPRD Riau H. Ikbal Sayuthi Ingatkan PT Sambu Tidak Berjalan Sendiri, Libatkan Petani!

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 3.000 karyawan oleh PT Sambu Group mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Indragiri Hilir, Ikbal Sayuthi, menilai langkah tersebut sebagai kebijakan keliru yang berpotensi memukul perekonomian masyarakat, khususnya petani kelapa.

Menurut Ikbal, akar persoalan yang dihadapi perusahaan bukan hanya kekurangan pasokan bahan baku, melainkan kegagalan dalam membangun kemitraan yang berkeadilan dengan petani.

"PT Sambu tidak boleh berjalan sendiri. Libatkan petani sebagai mitra strategis. Ketika petani mengalami kesulitan, perusahaan harus hadir membantu. Jangan menunggu produksi terganggu baru bertindak," ujar Ikbal, Selasa (29/4/25).

Ikbal menyebut, rendahnya harga beli kelapa dari perusahaan menjadi salah satu penyebab menurunnya minat petani untuk menjual hasil panen ke pabrik. Jika harga beli sama atau bahkan lebih rendah dari harga pokok produksi (HPP), maka petani akan merugi.

“Misalnya HPP kelapa Rp3.000 per butir, maka perusahaan seharusnya membeli dengan harga di atas itu agar petani tetap memperoleh keuntungan,” katanya.

Lebih lanjut, Ikbal menyoroti bahwa pohon kelapa tidak dapat dipanen secepat tanaman sawit, yakni hanya 3–4 kali dalam setahun. Jika harga ditekan, pendapatan petani makin tergerus.

Bahkan saat ini, lanjut Ikbal, banyak petani kelapa di Indragiri Hilir meninggalkan lahannya karena pohon yang sudah tua dan tidak produktif. Sebagian petani beralih menanam sawit atau merantau ke daerah lain untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

“Indragiri Hilir menyumbang sekitar 70 persen produksi kelapa nasional. Jika potensi ini dibiarkan hilang, yang dirugikan bukan hanya petani, tetapi kita semua,” tegasnya.

Dukung Swasembada Pangan, Dandim 0314/Inhil Hadiri Penanaman Padi Serentak di Tempuling

RIAUFAKTA.ID, TEMPULING - Komandan Kodim 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, S.H., M.Han., menghadiri kegiatan penanaman padi secara serentak di Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kamis (24/4/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis mendukung target swasembada pangan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), khususnya dalam peningkatan produksi komoditas padi dan jagung.

Penanaman padi ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, unsur Forkopimda Inhil, sejumlah Kepala OPD, Camat dan Forkopimcam Tempuling, Lurah Pangkalan Tujuh, serta Ketua dan anggota Kelompok Tani Karya Maju.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Inhil menekankan pentingnya sinergi dalam membangkitkan sektor pertanian daerah.

"Kita berharap Kabupaten Inhil ke depan mampu menjadi salah satu lumbung padi nasional, khususnya di Provinsi Riau," ujar Yuliantini. 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, petani, maupun sektor swasta, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. 

"Sinergi yang baik adalah kunci kesejahteraan masyarakat melalui pertanian," tambahnya.

Sementara itu, Dandim 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, S.H., M.Han. menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung program swasembada pangan nasional. 

Ia mengungkapkan bahwa Kodim 0314/Inhil saat ini tengah melakukan optimalisasi lahan pertanian di berbagai kecamatan sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan petani. 

"Kami berharap melalui kegiatan ini, semangat para petani untuk mengolah lahan dan menanam semakin meningkat, sehingga target ketahanan pangan daerah dapat tercapai dengan optimal," ujarnya.

Sebagai informasi, hingga April 2025, capaian tanam padi di Kabupaten Indragiri Hilir telah mencapai 10.450 hektare.

Sementara itu, realisasi tanam jagung hingga Maret 2025 tercatat seluas 39,1 hektare. Angka ini menunjukkan komitmen dan kerja keras berbagai pihak dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah.

Perjuangan Standarisasi Harga Kelapa, Haji Ikbal Sayuti Kunjungi Kementerian Pertanian

RIAUFAKTA.ID, JAKARTA - Perjuangkan standarisasi kelapa, Anggota DPRD Provinsi Riau, H Ikbal Sayuti, bersama Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI).

Wakil rakyat kelahiran Kecamatan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) itu berupaya agar Kementan mengeluarkan kebijakan menetapkan standarisasi harga kelapa dengan tujuan harga jual kelapa masyarakat Riau tidak mengalami fluktuasi.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya serius memperjuangkan nasib petani kelapa, khususnya terkait standarisasi harga kelapa yang hingga kini dinilai belum berpihak pada petani," kata Haji Ikbal Sayuti yang merupakan anggota Komisi II DPRD Riau itu, Rabu (23/4/2025) lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif itu, Haji Ikbal menyampaikan langsung keresahan para petani kelapa Riau khususnya Inhil yang kerap kali dirugikan akibat fluktuasi harga yang tidak menentu. 

Politisi muda itu menekankan bahwa salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan harga kelapa tersebut adalah kuatnya pengaruh oligarki pasar yang mengontrol harga di tingkat petani sehingga terjadinya monopoli harga oleh perusahaan.

"Tujuan kami jelas, yakni memperjuangkan keadilan harga bagi para petani kelapa agar mereka tidak terus-menerus menjadi korban permainan pasar oleh para pemodal besar. Petani harus dilindungi dengan regulasi yang jelas dan berpihak," jelasnya.

Selain itu dikatakan tokoh Inhil selatan (Insel) itu, bagaimana meningkatkan produktivitas petani dan lahan-lahan yang mati, sehingga lahan-lahan yang rusak bisa di gunakan lagi masyarakat untuk berkebun.

"Insyaallah juga ada bantuan peremajaan dan bibit kelapa. Namun juga dengan adanya efisiensi tentunya tidak bisa merata namun sebagian kecil dibantu," terangnya.

Ikbal juga menyampaikan tentang moratorium ekspor kelapa agar tidak ditutup oleh pemerintah, karena dengan adanya ekspor tentunya harga kelapa semakin tinggi. Petani kelapa di Riau khususnya kabupaten Inhil selama ini sudah cukup puas berpuluh-puluh tahun merasakan harga kelapa dengan murah.

"Dulu lebih mahal telur ayam dibandingkan dengan kelapa, jadi dengan adanya ekspor yang dibuka tentunya memberikan kesempatan untuk para petani bisa menikmati hasil dan bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, jadi saya sebagai anak petani sangat tidak setuju kran ekspor ditutup," ujarnya.

“Insyaallah dalam waktu dekat saya bersama Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia akan mengunjungi Kementerian Perdagangan untuk membahas Moratorium ekspor kelapa,” sambung Ikbal Sayuti.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari STII dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia turut menyampaikan data dan fakta di lapangan mengenai rendahnya harga beli kelapa di tingkat petani yang tidak sebanding dengan nilai jual di pasar nasional maupun internasional. 

Mereka juga mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga atau mekanisme pengawasan khusus yang bertugas memantau dan menetapkan harga kelapa secara berkala berdasarkan acuan yang adil.

Menanggapi hal itu, pihak Kementerian Pertanian menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kepedulian para wakil rakyat dan organisasi tani terhadap nasib petani. 

Kementerian berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut melalui kajian teknis dan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Langkah seperti ini sangat penting, karena suara petani harus sampai ke pengambil kebijakan. Pemerintah pusat tentu tidak bisa berjalan sendiri, sinergi dengan DPRD dan organisasi tani akan menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan,” ujar salah satu pejabat Kementerian.

Haji Ikbal juga menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan akhir, tetapi awal dari rangkaian langkah konkret untuk memperjuangkan regulasi harga komoditas kelapa yang berpihak kepada rakyat kecil. 

Ia berharap, dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan koperasi petani.

Dengan langkah ini, diharapkan akan tercipta sistem perdagangan kelapa yang transparan, adil, dan menjamin keberlanjutan hidup para petani kelapa di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang menjadi salah satu sentra utama produksi kelapa nasional.

Bupati Inhil Akan Menuntaskan Tunda Bayar Tahun Anggaran 2024 Kepada Para Rekanan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan menuntaskan tunda bayar kegiatan tahun 2024 kepada para rekanan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Inhil, Haji Herman, saat Rapat Paripurna ke 9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Ruangan Banggar DPRD Inhil.

"InsyaAllah seluruh tunda bayar akan kita bayarkan kepada rekanan," kata Haji Herman saat Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Inhil Terhadap LKPJ Tahun 2024, Senin (21/4/2025).

Haji Herman menegaskan, pembayaran utang kegiatan Tahun 2024 dengan pihak ketiga merupakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan di Tahun 2025 ini.

"Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan efesiensi, mudah-mudahan seluruh tunda bayar itu akan kita akomodir (dibayarkan_red)," terangnya.

Mengenai terjadinya tunda bayar di tahun 2024, dikarenakan keuangan daerah Inhil mengalami defisit anggaran  kurang lebih sebesar 400 miliar.

Kondisi defisit tahun 2024 tersebut dikarenakan antara pendapatan dan belanja tidak balance (seimbang), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai pembiayaan tidak mencukupi.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna ke 9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Ruangan Banggar DPRD Inhil dihadiri Bupati Inhil Haji Herman didampingi Wakil Bupati Inhil Yuliantini, Ketua DPRD Inhil bersama jajaran, Prokopimda, serta seluruh OPD dilingkungan Pemkab Inhil.

Asisten II Setda Inhil Junaidi Ismail Hadiri Rakor Rutin Pengendalian Inflasi

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman yang diwakili oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidi Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat serta Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan. 

Kegiatan ini digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh para Gubernur, Bupati, serta Wali Kota se-Indonesia. 

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi serta mendukung program prioritas nasional.

"Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya strategis dalam pengentasan kemiskinan. 

Oleh karena itu, diperlukan penyiapan peserta didik dan sinergi antar pemerintah daerah dalam pelaksanaannya," ujar Tito Karnavian.

Asisten II Setda Inhil, Junaidi Ismail, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil siap mendukung penuh program-program pusat, khususnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Kami di daerah akan segera menindaklanjuti hasil rapat ini dengan melakukan koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan optimal dan terintegrasi dengan upaya pengentasan kemiskinan di Inhil," ungkap Junaidi.

Dalam rapat tersebut juga dibahas perkembangan inflasi nasional per Maret 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi tahun ke tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03 persen, sementara inflasi bulan ke bulan mencapai 1,65 persen. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-34 dari 186 negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia.

"Ini adalah capaian yang patut kita syukuri, namun tetap perlu diwaspadai agar inflasi tidak melonjak di tengah dinamika global," ujar Mendagri Tito.

Pemerintah daerah diimbau untuk terus melakukan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Wabup Inhil Serahkan Bantuan ke 1026 Jiwa Korban Banjir Desa Lahang Hulu

RIAUFAKTA.ID, GAUNG - Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan pasca bencana.

Menjumpai para korban, Wabup Inhil, Yuliantini, mengungkapkan rasa prihatin atas musibah yang terjadi. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah. 

"Terus terang saya sedih melihat kejadian banjir yang menimpa sejumlah desa di Inhil, termasuk di Lahang Hulu ini," kata Yuliantini, Selasa (25/3) siang.

"Apalagi terjadi saat bulan Ramadan, tentu menjadi ujian tersendiri bagi korban," sambungnya.

Dirinya berharap, bantuan berupa paket sembako yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat. 

"Semoga apa yang kami berikan hari ini, sedikit banyak dapat membantu bapak/ibu sekalian, ya,"

"Kami doakan bapak/ibu kuat menghadapi semua ini", ungkap Wabup Yuliantini. 

Selain menyerahkan bantuan, Yuliantini yang hadir didampingi dinas terkait, Camat dan Forkopimcam Gaung serta anggota DPRD ini, juga membuka dialog dengan masyarakat. 

"Kami ingin mendengar keluh kesah masyarakat, terkait persoalan banjir ini, dengan harapan kitemukan solusi agar ke depannya banjir tidak terulang kembali," imbuh Yuliantini. 

Selain penyerahan bantuan kebutuhan pokok, dalam kesempatan ini, juga dilaksanakan layanan kesehatan untuk masyarakat guna mengantisipasi munculnya penyakit akibat banjir.

Pemerintah Inhil Menggelar Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Penanganan Banjir di Wilayah Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait penanganan banjir yang tengah melanda wilayah Inhil. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sekda,dan dipimpin oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidy Ismail.

Rapat dihadiri oleh unsur Forkopimda, para asisten, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Riau Kepri Syariah (BRK), PLN ULP Tembilahan, dan Pelindo Tembilahan.

Dalam arahannya, Junaidy Ismail menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan banjir. Ia juga mengingatkan bahwa proses penanganan banjir memerlukan dukungan dari pihak perbankan, dan mengajak BNI, BRI, dan BRK untuk berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang terdampak. 

"Kami berharap semua pihak dapat memberikan sumbangsih dalam upaya ini," tambahnya.

"Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi banjir dan memberikan bantuan kepada yang terdampak," ujar Junaidy. 

Lebih lanjut, Junaidy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk ikut berkontribusi dalam membantu warga yang terkena dampak banjir. 

"Setiap kontribusi, sekecil apapun, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan," tegasnya.

Dengan upaya kolaboratif, diharapkan penanganan banjir di wilayah Inhil dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Asisten II Setda Inhil, Junaidy Ismail Pimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Penanganan Banjir di Wilayah Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait penanganan banjir yang tengah melanda wilayah Inhil. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sekda,dan dipimpin oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidy Ismail.

Rapat dihadiri oleh unsur Forkopimda, para asisten, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Riau Kepri Syariah (BRK), PLN ULP Tembilahan, dan Pelindo Tembilahan.

Dalam arahannya, Junaidy Ismail menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan banjir. Ia juga mengingatkan bahwa proses penanganan banjir memerlukan dukungan dari pihak perbankan, dan mengajak BNI, BRI, dan BRK untuk berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang terdampak. 

"Kami berharap semua pihak dapat memberikan sumbangsih dalam upaya ini," tambahnya.

"Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi banjir dan memberikan bantuan kepada yang terdampak," ujar Junaidy. 

Lebih lanjut, Junaidy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk ikut berkontribusi dalam membantu warga yang terkena dampak banjir. 

"Setiap kontribusi, sekecil apapun, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan," tegasnya.

Dengan upaya kolaboratif, diharapkan penanganan banjir di wilayah Inhil dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Haji Herman Resmi Membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2026

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang telah dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga forum konsultasi publik dan forum lintas perangkat daerah. 

Berbagai usulan yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) menjadi bahan utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Haji Herman menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Ia menyoroti peran perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Inhil dan menegaskan pentingnya keterbukaan serta kejujuran perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak.

"Kami berharap adanya transparansi dan kepatuhan dari perusahaan dalam membayar pajak," ujar Bupati Herman, kata Haji Herman di Aula Bappeda Inhil, Senin (24/3) pagi.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif melalui berbagai mekanisme, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Inhil.

Musrenbang RKPD ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Ketua DPRD Inhil, Penjabat Sekretaris Daerah Inhil, Kepala Bappeda, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Inhil, serta Kepala Bappeda Provinsi Riau yang bergabung secara virtual. Selain itu, turut hadir Kepala Bappeda dari beberapa kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dan Kabupaten Tebo dari Provinsi Jambi.

Bupati Inhil Tegaskan Pemasangan Portal Untuk Batasi Angkutan Berat di Jalan Lintas Rengat- Tembilahan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) terkait pemasangan portal di Jalan Lintas Rengat - Tembilahan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Inhil ini dipimpin langsung oleh Bupati Inhil, H. Herman, SE, MT, didampingi Wakil Bupati Yuliantini, Sabtu (22/03/2025). 

Turut hadir dalam rakor ini Pj Sekda Inhil, Dandim 0314/Inhil, Kasat Intel Polres Inhil, Asisten II, para OPD terkait, Camat Kempas, Camat Tempuling, Camat Keritang, para kepala desa, serta perwakilan perusahaan batubara dan CPO (Crude Palm Oil).

Dalam rapat tersebut, Bupati Inhil Herman menegaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat angkutan batu bara dan CPO yang melebihi kapasitas. Ia juga menawarkan kepada pihak perusahaan untuk memanfaatkan stockpile bekas PT Riau Bara Harum (RBH) sebagai lokasi alternatif penyimpanan sementara.

"Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur jalan tetap terjaga. Oleh karena itu, kami menawarkan opsi pemanfaatan stockpile bekas PT Riau Bara Harum sebagai solusi," 

"Kami juga meminta pihak perusahaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa yang dilalui angkutan berat serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat," ujar Bupati Herman.

Selain itu, Bupati Herman menginstruksikan dinas terkait untuk segera memasang portal guna membatasi kendaraan berat yang melintas di ruas jalan tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Yuliantini menyoroti kerusakan jalan yang semakin parah akibat tingginya volume kendaraan berat.

"Hampir 50 persen jalan di Inhil mengalami kerusakan berat akibat lalu lintas kendaraan berat. Ada sekitar 250 kendaraan yang beroperasi setiap harinya di jalur ini. Jadi selama ini, ke mana bapak-bapak semua? Jalan rusak ini sudah lama terjadi, tapi kontribusi perusahaan di mana?" tegas Yuliantini.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan harus berkomitmen dalam menjaga infrastruktur jalan dan berkontribusi dalam perbaikannya.

Rapat ini belum menghasilkan keputusan final, namun pemerintah meminta pihak perusahaan segera melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi terbaik guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Asisten II Junaidy Ismail Himbau Masyarakat Untuk Menjaga Persatuan dan Keharmonisan di Bulan Ramadhan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Memasuki hari ke-19 bulan suci Ramadhan 1446 H, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) menggelar acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Inhil. 

Acara ini berlangsung di kediaman rumah dinas Bupati Inhil pada Rabu, 19 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Inhil diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Junaidy Ismail, membacakan sambutan tertulis dari Bupati Inhil. 

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan.

"Saya mengimbau kepada semua pihak, terutama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, untuk terus menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan guna menciptakan situasi yang kondusif, aman, damai, dan harmonis," ujar Junaidy Ismail saat membacakan sambutan Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam membangun serta memajukan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

"Mari kita semua jadikan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan kualitas spiritualitas kita," lanjutnya.

Acara ini turut diisi dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh Ustadz Delfa Hariyadi, kemudian ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan dengan buka puasa dan salat Magrib berjemaah.

Singgung Kinerja Bapenda, Bupati Inhil Ancam Bakal Tutup UPT

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal.

Hal itu disampaikan Haji Herman saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil tahun 2026, Kamis (13/3/25) lalu.

Haji Herman menyampaikan kritik tajam terkait kinerja pegawai di Bapenda. Ia menilai bahwa meskipun beban kerja di instansi tersebut berat, banyak pegawainya yang tidak bekerja secara optimal dalam meningkatkan PAD. 

"Bebannya berat kerja di Dispenda, jadi jangan bangga duduk di Dispenda tu, apalagi banyak pula liat macam-macam di dalam tu. Kalau tidak seperti inilah, PAD segini-gini juga," ujar Haji Herman.

Haji Herman yang memiliki pengalaman sebagai Kepala Dispenda sebanyak tiga kali, dua kali di tingkat kabupaten dan sekali di tingkat provinsi, menyoroti rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. 

Dari total anggaran Rp2 triliun, PAD yang dihasilkan hanya sekitar Rp250 miliar. Menurutnya, lemahnya ketegasan dalam pengelolaan pendapatan menyebabkan kondisi ini tetap stagnan.

Haji Herman menegaskan perlunya evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispenda yang dinilai tidak efektif. 

Sebagaimana data yang ia terima, bahwa belanja pegawai yang terlalu tinggi. Dari total APBD Rp1,7 triliun, sekitar Rp1,1 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, yang menurutnya tidak ideal.

"Hari ini saya perlu juga evaluasi UPT-UPT Disepnda ni kalau biaya operasionalnya lebih besar daripada pendapatannya tutup aja UPT-UPT tu sudah," tegasnya.

Ia mempertanyakan untuk apa ada Dispenda namun pembayaran pajak tetap dipersulit, baik dari dokumen, proses administrasi yang berbelit, dan perpindahan data yang pada akhirnya banyak yang enggan untuk kembali membayar pajak.

"Mau bayar pajak aja susah. Orang kalau mau bayar pajak tu beginilah, KTP lah, pindah pindah, orang tak mau lagi dia bayar pajak," ucap Herman.

Terakhir, Ia menyampaikan Struktur APBD yang baik itu 70:30, 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk belanja pegawai, atau minimal 51:49.

"Struktur APBD ini menurut yang bagus itu maunya 70:30, 70 persen untuk pembangunan 30 persen untuk gaji pegawai hari ini kita kebalikan 70 persennya untuk belanja pegawai." Tutupnya.

Bea Cukai Tembilahan Perkuat Komitmen Dalam Mewujudkan WBBM dan Peningkatan Kinerja PPNPN

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Bea Cukai Tembilahan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu langkah yang diambil adalah dengan fokus pada penguatan integritas dan peningkatan kinerja Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di kantor tersebut.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Tembilahan menyampaikan materi terkait pentingnya menjaga sikap dan perilaku di masyarakat, memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa, serta senantiasa meningkatkan kinerja.

Dalam kegiatan tersebut, beliau juga mengingatkan seluruh pegawai untuk selalu bersyukur dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan prinsip integritas, seperti perjudian online dan pinjaman online.

“Penting bagi kita untuk menjaga etika kerja, saling mengingatkan satu sama lain, dan menghindari segala bentuk kegiatan negatif yang dapat merusak reputasi dan integritas organisasi,” ujar Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memperkuat kesadaran integritas di kalangan pegawai Bea Cukai Tembilahan, khususnya bagi PPNPN yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional kantor.

Diharapkan, dengan pendekatan ini, Bea Cukai Tembilahan dapat terus beroperasi dengan prinsip profesionalitas dan integritas yang tinggi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mahasiswa Desak Bupati Inhil Evaluasi Dinas Perizinan dan Cabut Izin PT PWP

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demontrasi menuntut Bupati Indragiri Hilir (Inhil) mengevaluasi Dinas Perizinan dan cabut izin PT Pelita Wijaya Perkasa (PT PWP).

Demontrasi dan tuntut ini buntut dari ribuan hektare kebun kelapa masyarakat Kecamatan Enok rusak parah diserang hama kumbang yang diduga akibat replanting perusahaan sawit tersebut.

"Evaluasi Dinas DLHK dan Perizinan, kami menilai dinas terkait melakukan kelalaian," kata Ketum HMI Inhil, Muhammad Yusuf, Jumat (14/3/25).

Sementara itu, Korlap aksi, Mohd Idris, saat berorasi mengatakan bahwa PT PWP diduga telah melakukan kejahatan lingkungan. Dimana hampir 80% kebun kelapa masyarakat rusak parah.

"Hampir 80% kebun masyarakat rusak parah. Kami menuntut pertanggungjawaban dari pihak perusahaan," sebut Mohd Idris.

Lebih lanjut Mohd Idris mengatakan dengan rusaknya kebun tersebut, mengakibatkan masyarakat terseok-seok secara ekonomi, 90% masyarakat bergantung dari kebun kelapa.

"Kerusak kebun tersebut tidak sedikitpun upaya baik dari perusahaan untuk melakukan pemulihan dan ganti rugi. Kami dijajah di tanah sendiri," ungkapnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Inhil, Haji Herman, berkomitmen menindaklanjuti dan akan memediasikan ke pihak perusahaan bertanggungjawab atas rusaknya kebun kelapa masyarakat 

"Kita tindaklanjuti agar pihak perusahaan bertanggungjawab kepada masyarakat yang kebunnya terdampak hama kumbang," ungkapnya.

Mengenai ganti rugi dan kompensasi, Haji Herman tetap mendahulukan musyawarah masyarakat apakah tuntutannya berbentuk gati rugi atau digantikan dengan kebun plasma.

"Tergantung masyarakat nantinya, maunya seperti apa. Yang jelas persoalan ini harus diselesaikan," tegasnya.

Bukan hanya mengenai ganti rugi, Haji Herman juga akan menyelidiki keberpihakan OPD, yakni Dinas Perizinan dan DLHK dalam menangani kasus serangan hama kumbang yang sudah dalam ini.

Dimana sebelumnya, sudah beberapa kali digelar hearing di DPRD, pihak perusahaan tidak pernah hadir. Begitu juga pihak dinas terkait, yang memancing kemarahan masyarakat Kecamatan Enok.

"Jika OPD terkait ada indikasi bermain, baik Dinas Perizinan dan DLHK, akan kita tindaklanjuti dengan tegasnya," tukasnya.

"Begitu juga dengan pihak perusahaan, jika tidak mengindahkan pemerintah, akan kita cabut izinya," sambungnya.

Haji Herman menegaskan, mengenai penyelesaian kerusakan kebun masyarakat Enok merupakan tugas pemerintah, dan akan diselesaikan setelah lebaran dengan memanggil pihak terkait.

"Adik-adik tidak datang kesini pun akan kita tindaklanjuti, pemerintah punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan ini. Habis lebaran akan kita selesaikan." Tutupnya. 

Untuk diketahui, aksi demontrasi tersebut digelar oleh Mahasis HMI Inhil, GMNI, DPD YEY, dan Persatuan Mahasiswa Kecamatan Enok yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (Gempar).

Hingga berita ini dilansir, awak media belum mendapatkan konfirmasi dari pihak PT PWP mengenai hak jawabnya atas tudingan kerusakan kebun masyarakat akibat hama kumbang.

Buka FKP Rancangan Awal RKPD Inhil 2026, Haji Herman: Pemkab Akan Cermat Selesaikan Persoalan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Forum yang digelar di Kantor Bappeda Inhil, Jalan Akasia, Tembilahan, Kamis (13/3/2025) ini dibuka oleh Bupati Inhil Haji Herman dan dihadiri Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, jajaran OPD, serta camat, lurah, dan kepala desa yang mengikuti secara daring.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan bahwa RKPD 2026 merupakan tahun terakhir dari RPJPD 2024-2026 serta awal penyusunan RPJMD 2025-2029. 

Oleh karena itu, perencanaan harus cermat, tepat, dan prosedural agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

“APBD Kabupaten Inhil saat ini sebesar Rp1,7 triliun, dengan belanja tetap Rp1,1 triliun dan sisa Rp633,3 miliar. Seluruh OPD diminta memaksimalkan pemanfaatannya guna mendukung visi Indragiri Hilir Hebat, Gemilang dengan Pertanian Terpadu menuju Masyarakat Sejahtera,” ujar Bupati Herman.

Adapun strategi dan prioritas pembangunan yang ditekankan dalam RKPD 2026 meliputi:

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan serta pendidikan.

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas kerja.

Pengembangan potensi agroindustri daerah.

Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah.

ptimalisasi pendapatan asli daerah, terutama melalui pajak bumi dan bangunan.

Bupati juga menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah, sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendagri. 

Pemerintah akan mengurangi pengeluaran non-prioritas, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan anggaran digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan perencanaan yang matang, efisien, dan tepat sasaran, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Inhil,” tutup Bupati Herman.

Bupati Inhil Safari Ramadhan ke Keritang Sekaligus Serahkan Bantuan CSR

 

RIAUFAKTA.ID, KERITANG – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman melaksanakan Safari Ramadhan ke Kecamatan Keritang, tepatnya di Kota Baru Seberida pada Rabu, 12 Maret 2025. 

Kegiatan safari Ramadhan ini berlangsung dengan penuh khidmat dan menjadi ajang kebersamaan dan menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.

Safari Ramadhan kali ini dimulai dengan sambutan yang disampaikan oleh Camat Keritang, yang mewakili Bupati Inhil. 

Camat Keritang menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Bupati H. Herman terhadap masyarakat Keritang. 

Dalam sambutannya, camat juga mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kepedulian sosial, terutama di bulan yang penuh berkah ini.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Penyerahan bantuan ini dilaksanakan pada sore hari dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadhan.

Tidak berhenti di situ, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara Bupati, Camat, dan masyarakat setempat. 

Pada malam hari, Keakraban semakin terasa ketika para jamaah melaksanakan Sholat Isya dan Tarawih berjamaah, yang menambah keberkahan acara Safari Ramadhan kali ini.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRK) Syariah kepada Ketua Masjid Mauizatul Hasanah, Kota Baru Seberida. 

Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan masjid dan fasilitas ibadah di wilayah tersebut.

Bupati H Herman menyampaikan, “Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat untuk kemajuan masjid dan semakin mempererat tali persaudaraan antar sesama umat. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Indragiri Hilir,"

Kegiatan Safari Ramadhan yang diadakan di Kecamatan Keritang ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan berbagai bantuan yang diberikan, serta merasakan kebersamaan yang tercipta dalam suasana Ramadhan. 

Bupati Haji Herman berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bulan suci yang penuh berkah ini.

Bupati Inhil Kumpulkan Mobil Dinas Pejabat, Dicek dan Diperiksa

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Demi tertibnya administrasi barang milik Pemerintah Daerah (Pemda), Bupati Indragiri Hilir, Haji Herman lakukan pemeriksaan langsung mobil dinas Aparatur Sipil Negara se Kabupaten Inhil. 

Terdapat 160 unit kendaraan plat merah terparkir di halaman kantor bupati pada Senin (10/3) pagi, guna diperiksa oleh Bupati Inhil yang dalam hal ini didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Tantawi Jauhari dan stakeholder terkait.

“Memang yang ada hari ini baru 160 unit, belum terkumpul semua karena masih ada kendaraan yang sedang beroperasi di lapangan dan adapula yang mengalami rusak berat”, ungkap Bupati Inhil, Haji Herman.

Orang nomor satu di Inhil ini menjelaskan, dikumpulkannya kendaraan dinas tersebut demi pengelolaan aset pemda yang efektif dan efisien.

“Kita ingin lihat jumlah kendaraan yang siap untuk beroperasi. Setelah kita cek, akan kita diskusikan untuk pemeretaan pada masing-masing  perangkat daerah,"

"Kalau ada yang layak untuk dilelang sesuai penilaian Tim Independent, tak menutup kemungkinan akan kita lelang”, Bupati Herman melanjutkan.

Tak hanya kendaraan roda 4 dan 6 , selanjutnya Pemkab Inhil akan melakukan pemeriksaan untuk kendaraan roda dua. Dengan adanya pemeriksaan ini, selain untuk tertib administrasi tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pengguna kendaraan dinas tersebut.