RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 3.000 karyawan oleh PT Sambu Group mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Indragiri Hilir, Ikbal Sayuthi, menilai langkah tersebut sebagai kebijakan keliru yang berpotensi memukul perekonomian masyarakat, khususnya petani kelapa.
Menurut Ikbal, akar persoalan yang dihadapi perusahaan bukan hanya kekurangan pasokan bahan baku, melainkan kegagalan dalam membangun kemitraan yang berkeadilan dengan petani.
"PT Sambu tidak boleh berjalan sendiri. Libatkan petani sebagai mitra strategis. Ketika petani mengalami kesulitan, perusahaan harus hadir membantu. Jangan menunggu produksi terganggu baru bertindak," ujar Ikbal, Selasa (29/4/25).
Ikbal menyebut, rendahnya harga beli kelapa dari perusahaan menjadi salah satu penyebab menurunnya minat petani untuk menjual hasil panen ke pabrik. Jika harga beli sama atau bahkan lebih rendah dari harga pokok produksi (HPP), maka petani akan merugi.
“Misalnya HPP kelapa Rp3.000 per butir, maka perusahaan seharusnya membeli dengan harga di atas itu agar petani tetap memperoleh keuntungan,” katanya.
Lebih lanjut, Ikbal menyoroti bahwa pohon kelapa tidak dapat dipanen secepat tanaman sawit, yakni hanya 3–4 kali dalam setahun. Jika harga ditekan, pendapatan petani makin tergerus.
Bahkan saat ini, lanjut Ikbal, banyak petani kelapa di Indragiri Hilir meninggalkan lahannya karena pohon yang sudah tua dan tidak produktif. Sebagian petani beralih menanam sawit atau merantau ke daerah lain untuk mencari penghidupan yang lebih layak.
“Indragiri Hilir menyumbang sekitar 70 persen produksi kelapa nasional. Jika potensi ini dibiarkan hilang, yang dirugikan bukan hanya petani, tetapi kita semua,” tegasnya.
FOLLOW THE Riaufakta.id AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Riaufakta.id on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram