RIAUFAKTA.ID, TELUK KUANTAN – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam mendukung penertiban dan penataan kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut Richard, Kuansing merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, terutama para petani yang selama ini menggarap lahan di sekitar kawasan tersebut.
Ia menegaskan, upaya pemerintah dalam penertiban kawasan hutan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
"Yang kita dorong bukan sekadar penertiban, tapi penataan. Negara harus hadir, masyarakat harus dilindungi, dan hutan harus tetap terjaga. Itu hanya bisa jalan kalau daerah mau terbuka dan mau berkoordinasi," ujar Richard.
Sementara itu, Plt Bupati Kuansing, H. Mukhlisin, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program Satgas PKH. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendataan kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan serta sosialisasi kepada para petani agar dapat menyampaikan laporan secara sukarela.
Pemkab Kuansing juga mendorong penyelesaian persoalan penguasaan lahan melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah, di antaranya program Perhutanan Sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta penataan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Cipta Kerja.
Mukhlisin menegaskan, pemerintah daerah menginginkan agar seluruh proses penataan kawasan hutan berjalan secara transparan, berbasis data, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
"Pemkab Kuansing siap berkoordinasi. Kami ingin masyarakat kami punya kepastian hukum, dan hutan kami juga terjaga. Semua kita serahkan pada mekanisme dan aturan yang berlaku," katanya.
Apresiasi juga disampaikan Richard terhadap keterbukaan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam membangun koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas PKH.
Ia menjelaskan, keberadaan Satgas PKH bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan menjalankan upaya penertiban aset negara sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum bagi para petani yang telah lama menggarap lahan.
"Kita ingin hutan selamat, rakyat juga selamat. Kuncinya ada di data yang jujur dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah," tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kehutanan RI, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI, Kepala BPKP RI, Jampidsus, Kabareskrim, Plt Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, jajaran Satgas PKH, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuansing.
(Hendri)

FOLLOW THE Riaufakta.id AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Riaufakta.id on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram