Polisi Berhasil Amankan Janda Beranak Dua Yang Menyimpan 11 Bungkus Plastik Kecil Berisi Sabu

 

RIAUFAKTA.ID, RENGAT - Menindak lanjuti informasi dari masyarakat, jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu) berhasil mengamankan janda beranak dua yang memiliki dan menyimpan 11 bungkus plastik kecil berisi sabu yang disimpan dalam sebuah toples putih.

“Penangkapan Nuraini alias Nora (38), seorang janda beranak dua asal Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Inhu dilakukan dalam penggerebekan di rumahnya pada Minggu (27/4/25) sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di Dusun 4, Desa Danau Rambai. Setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut,” ujar Kapolres Indragiri Hulu, AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si melalui Kasi Humas Polres Inhu, Aiptu Misran, SH Minggu (27/4/25).

Sebelumnya, setelah mendapat informasi dari masyarakat Kapolsek Batang Gansal IPTU SP. Hutahaean, SH., MH memerintahkan Ps. Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal, Aipda Asmadianto, SH, beserta tim untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Batang Gansal berhasil mengungkap dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu yang melibatkan Nuraini.

“Saat penggeledahan di dalam rumah ditemukan 11 bungkus plastik kecil berisi sabu yang disimpan dalam sebuah toples putih, serta satu bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu yang disembunyikan dalam tas sandang hitam. Selain itu, turut diamankan tiga pack plastik klip bening, satu timbangan digital, satu unit handphone Vivo Y15, uang tunai Rp950.000, seperangkat alat hisap sabu (bong), sebuah mancis, dan dompet kecil berwarna abu-abu,” ungkapnya.

Kepada petugas, Nuraini mengaku bahwa barang haram tersebut diperolehnya dari seseorang yang sudah dikantongi polisi identitasnya yang hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi.

"Nuraini mengakui barang bukti tersebut miliknya dan mengaku sudah dua minggu terakhir berjualan sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dipakai sendiri. Nuraini juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan menyusul mantan suami nya yang lebih dulu mendekam di lembaga pemasyarakatan Pematang Reba. Kasus ini masih dalam pengembangan lebih lanjut untuk menangkap pelaku lain yang terkait,” jelasnya. ****

Sumber : https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115225851&Respon-Informasi-Masyarakat%2C-Polres-Inhu-Amankan-Janda-Pemilik-Sabu-sabu-&fbclid=IwY2xjawJ72HtleHRuA2FlbQIxMQABHu5BkHvrJG6NxUB_zJlAw56U6V3q3H0AIA5wBNW7yaB6rpk8uDcGfehYV-Gn_aem_K7LI-DT7TZQ5k8ZlK4v0bw

8 Wartawan Asal Inhil akan Ikuti Seleksi Anggota PWI

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Sebanyak 8 wartawan dari berbagai media asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan mengikuti Orientasi Keorganisasian dan Keprofesian (OKK).

Seleksi anggota PWI itu diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau yang akan dimulai pada Minggu 27 April 2025 besok.

Kegiatan itu merupakan salah satu syarat yang harus diikuti setiap peserta yang ingin bergabung dan masuk menjadi anggota organisasi kewartawanan tertua di Indonesia ini.

Ketua PWI Inhil, Ardiansyah Julor mengatakan, delapan wartawan tersebut sebelumnya telah memasukkan berkas sejak pendaftaran dibuka secara resmi oleh PWI Riau. 

Berkas pendaftaran dimasukkan melalui PWI Inhil dan dilanjutkan ke PWI Riau untuk diverifikasi oleh panitia seleksi.

“Semuanya sudah melengkapi administrasi yang ditentukan. Mudah-mudahan kawan-kawan kita ini bisa mengikuti berbagai tahapan seleksi, sehingga bisa dinyatakan lulus sebagai anggota PWI,” ujar Ardiansyah Julor di Tembilahan, Sabtu (26/4/2025).

Dijelaskan pria yang akrab disapa Julor ini, proses seleksi merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan bahwa setiap calon anggota memiliki kompetensi, integritas dan pemahaman yang memadai mengenai kode etik jurnalistik.

Seleksi keanggotaan PWI menjadi syarat penting bagi wartawan untuk dapat menjadi bagian dari organisasi profesi yang memiliki peran strategis dalam menjaga standar dan etika jurnalistik di Indonesia.

“Kita harapkan para peserta yang lolos seleksi nantinya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pemberitaan di daerah, khususnya di Kabupaten Inhil,” tutup Julor.

Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Inhil Tentang Penyampaian Hasil Rekomendasi DPRD Inhil Terhadap LKPJ Bupati Inhil Tahun 2024

 

RIAUFAKTA.ID, ADV - Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE,. MT. yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) H. Tantawi Jauhari menghadiri Rapat Paripurna Ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penyampaian Hasil Rekomendasi DPRD kabupaten Indragiri Hilir terhadap LKPJ Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 serta Pidato Pengantar Penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir, Senin (28/04/25).

Rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung utama DPRD dan dihadiri oleh unsur Forkopimda serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Iwan Taruna dan dihadiri oleh 28 Anggota DPRD. Dengan agenda Rapat Paripurna meliputi:

Penyampaian hasil rekomendasi DPRD kabupaten Indragiri Hilir terhadap LKPJ Bupati Indragiri Hilir tahun 2024.

Dewan mengambil keputusan.Sambutan Bupati Indragiri Hilir terhadap rekomendasi DPRD kabupaten Indragiri Hilir tentang LKPJ Bupati Indragiri Hilir tahun 2024 sekaligus penyampaian pidato Bupati Indragiri Hilir penjelasan rancangan peraturan tentang:

Penyelenggaraan penanaman modal.Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam Pidatonya Bupati Indragiri Hilir yang dibacakan oleh Pj. Sekda H. Tantawi Jauhari menyampaikan penataan kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu agar sistem tersebut berjalan harmonis harus diimbangi dengan visi dan misi yang diembannya penataan sumber daya manusia, penataan keuangan, penataan kebutuhan sarana dan prasarana, penataan mekanisme hubungan kerja antar unit-unit organisasi serta penataan elemen-elemen lain dalam sistem tersebut.

Keberadaan perangkat daerah sangat penting sebagai pelaksana teknis kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh bupati serta sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Struktur organisasi pemerintah daerah haruslah efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan karateristik daerah dengan struktur organisasi yang efektif dan efisien akan berdampak positif pada penyelenggaraan program kerja, penyerapan anggaran dan pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat.

Saya berharap agar rancangan peraturan daerah ini kiranya dapat dibahas dan dikaji bersama secara seksama antara panitia khusus DPRD kabupaten Indragiri Hilir dan tim yang dibentuk dengan spirit baru Indragiri Hilir menuju perubahan yang lebih maju.

Secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada lembaga yang terhormat ini maupun kepada semua pihak atas segala perhatian dan kerjasama yang baik dalam upaya menyelesaikan berbagai agenda penting bagi kemajuan daerah.

Dukung Swasembada Pangan, Dandim 0314/Inhil Hadiri Penanaman Padi Serentak di Tempuling

RIAUFAKTA.ID, TEMPULING - Komandan Kodim 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, S.H., M.Han., menghadiri kegiatan penanaman padi secara serentak di Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kamis (24/4/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis mendukung target swasembada pangan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), khususnya dalam peningkatan produksi komoditas padi dan jagung.

Penanaman padi ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, unsur Forkopimda Inhil, sejumlah Kepala OPD, Camat dan Forkopimcam Tempuling, Lurah Pangkalan Tujuh, serta Ketua dan anggota Kelompok Tani Karya Maju.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Inhil menekankan pentingnya sinergi dalam membangkitkan sektor pertanian daerah.

"Kita berharap Kabupaten Inhil ke depan mampu menjadi salah satu lumbung padi nasional, khususnya di Provinsi Riau," ujar Yuliantini. 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, petani, maupun sektor swasta, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. 

"Sinergi yang baik adalah kunci kesejahteraan masyarakat melalui pertanian," tambahnya.

Sementara itu, Dandim 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, S.H., M.Han. menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung program swasembada pangan nasional. 

Ia mengungkapkan bahwa Kodim 0314/Inhil saat ini tengah melakukan optimalisasi lahan pertanian di berbagai kecamatan sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan petani. 

"Kami berharap melalui kegiatan ini, semangat para petani untuk mengolah lahan dan menanam semakin meningkat, sehingga target ketahanan pangan daerah dapat tercapai dengan optimal," ujarnya.

Sebagai informasi, hingga April 2025, capaian tanam padi di Kabupaten Indragiri Hilir telah mencapai 10.450 hektare.

Sementara itu, realisasi tanam jagung hingga Maret 2025 tercatat seluas 39,1 hektare. Angka ini menunjukkan komitmen dan kerja keras berbagai pihak dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah.

Perjuangan Standarisasi Harga Kelapa, Haji Ikbal Sayuti Kunjungi Kementerian Pertanian

RIAUFAKTA.ID, JAKARTA - Perjuangkan standarisasi kelapa, Anggota DPRD Provinsi Riau, H Ikbal Sayuti, bersama Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI).

Wakil rakyat kelahiran Kecamatan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) itu berupaya agar Kementan mengeluarkan kebijakan menetapkan standarisasi harga kelapa dengan tujuan harga jual kelapa masyarakat Riau tidak mengalami fluktuasi.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya serius memperjuangkan nasib petani kelapa, khususnya terkait standarisasi harga kelapa yang hingga kini dinilai belum berpihak pada petani," kata Haji Ikbal Sayuti yang merupakan anggota Komisi II DPRD Riau itu, Rabu (23/4/2025) lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif itu, Haji Ikbal menyampaikan langsung keresahan para petani kelapa Riau khususnya Inhil yang kerap kali dirugikan akibat fluktuasi harga yang tidak menentu. 

Politisi muda itu menekankan bahwa salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan harga kelapa tersebut adalah kuatnya pengaruh oligarki pasar yang mengontrol harga di tingkat petani sehingga terjadinya monopoli harga oleh perusahaan.

"Tujuan kami jelas, yakni memperjuangkan keadilan harga bagi para petani kelapa agar mereka tidak terus-menerus menjadi korban permainan pasar oleh para pemodal besar. Petani harus dilindungi dengan regulasi yang jelas dan berpihak," jelasnya.

Selain itu dikatakan tokoh Inhil selatan (Insel) itu, bagaimana meningkatkan produktivitas petani dan lahan-lahan yang mati, sehingga lahan-lahan yang rusak bisa di gunakan lagi masyarakat untuk berkebun.

"Insyaallah juga ada bantuan peremajaan dan bibit kelapa. Namun juga dengan adanya efisiensi tentunya tidak bisa merata namun sebagian kecil dibantu," terangnya.

Ikbal juga menyampaikan tentang moratorium ekspor kelapa agar tidak ditutup oleh pemerintah, karena dengan adanya ekspor tentunya harga kelapa semakin tinggi. Petani kelapa di Riau khususnya kabupaten Inhil selama ini sudah cukup puas berpuluh-puluh tahun merasakan harga kelapa dengan murah.

"Dulu lebih mahal telur ayam dibandingkan dengan kelapa, jadi dengan adanya ekspor yang dibuka tentunya memberikan kesempatan untuk para petani bisa menikmati hasil dan bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, jadi saya sebagai anak petani sangat tidak setuju kran ekspor ditutup," ujarnya.

“Insyaallah dalam waktu dekat saya bersama Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia akan mengunjungi Kementerian Perdagangan untuk membahas Moratorium ekspor kelapa,” sambung Ikbal Sayuti.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari STII dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia turut menyampaikan data dan fakta di lapangan mengenai rendahnya harga beli kelapa di tingkat petani yang tidak sebanding dengan nilai jual di pasar nasional maupun internasional. 

Mereka juga mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga atau mekanisme pengawasan khusus yang bertugas memantau dan menetapkan harga kelapa secara berkala berdasarkan acuan yang adil.

Menanggapi hal itu, pihak Kementerian Pertanian menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kepedulian para wakil rakyat dan organisasi tani terhadap nasib petani. 

Kementerian berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut melalui kajian teknis dan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Langkah seperti ini sangat penting, karena suara petani harus sampai ke pengambil kebijakan. Pemerintah pusat tentu tidak bisa berjalan sendiri, sinergi dengan DPRD dan organisasi tani akan menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan,” ujar salah satu pejabat Kementerian.

Haji Ikbal juga menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan akhir, tetapi awal dari rangkaian langkah konkret untuk memperjuangkan regulasi harga komoditas kelapa yang berpihak kepada rakyat kecil. 

Ia berharap, dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan koperasi petani.

Dengan langkah ini, diharapkan akan tercipta sistem perdagangan kelapa yang transparan, adil, dan menjamin keberlanjutan hidup para petani kelapa di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang menjadi salah satu sentra utama produksi kelapa nasional.

PLT Kabid Kesbangpol Inhil Kamaluddin Laksanakan Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat kabupaten tahun 2025 pada Selasa, 22 April 2025, bertempat di Venue Futsal Tembilahan. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan pelajar tingkat SMA/SMK dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Seleksi dibuka secara resmi dan dihadiri oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil Bidang Perekonomi dan Pembangunan, Junaidy Ismail, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Asisten II Junaidy Ismail menyampaikan motivasi kepada seluruh peserta agar menjalani proses seleksi dengan semangat dan menjaga kondisi fisik selama mengikuti tahapan seleksi.

“Jangan merasa terbebani selama masa seleksi. Tetap jaga kesehatan karena kegiatan ini membutuhkan stamina yang baik,” ujar Junaidy. Ia juga mengingatkan agar para peserta menerima hasil seleksi nantinya dengan lapang dada.

Seleksi ini merupakan upaya untuk memilih putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas kehormatan sebagai pengibar bendera merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang pembinaan karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda Kabupaten Indragiri Hilir.(ADV)

Pidato Pengantar LKPJ Tahun 2024 Pada Rapat Paripurna Ke-9 di DPRD Inhil

RIAUFAKTA.ID, ADV - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman,SE., MT bersama Wakil Bupati Inhil Yuliantini, S.Sos., M.Si menghadiri Rapat Paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (21/04/25).

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pidato pengantar Bupati Inhil terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Asmadi.

Dalam pidatonya, Bupati H. Herman menyampaikan bahwa, pada tahun 2024 kondisi neraca keuangan Kabupaten Indragiri Hilir tidak dalam keadaan yang baik, hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Inhil tidak mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Untuk menghadapi kondisi keuangan ini, Bupati H. Herman mengatakan Pemerintah Kabupaten Inhil telah mengatur beberapa strategi yang bertujuan untuk memastikan belanja prioritas dan kinerja layanan pemerintah tetap terlaksana dengan baik.

“Diantaranya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) serta pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan “self-blocking” pada belanja yang tidak prioritas, atau untuk istilah hari ini, yakni efisiensi, pemangkasan kegiatan yang dipandang kurang atau tidak priroritas,” ujar Bupati

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan tetap dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, tentang meningkatkan efisiensi belanja negara dan daerah tahun 2025.

Melalui kesempatan itu, Bupati memberikan catatan khsusus untuk jajaran birokrasi Pemerintah Daerah, para Pimpinan OPD, Kepala Bagian serta Pejabat Struktural beserta seluruh ASN disetiap tingkatan bahwa ukuran layanan birokrasi bukan semata terletak pada administrasi birokrasi yang tercatat secara administratif saja, namun lebih jauh, pencapaian kinerja ialah yang berdampak positif bagi pencapaian pembangunan dan kemajuan daerah, yang dirasakan nyata oleh masyarakat.

Sebelum mengakhiri pidatonya, Bupati Herman menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Anggota DPRD, jajaran Forkopimda dan seluruh Perangkat Daerah atas dukungan, partisipasi, dan kerjasamanya dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda Pemerintahan selama ini.

Hadir dalam rapat, Ketua DPRD Inhil, Unsur Forkopimda Inhil, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Inhil serta 32 Anggota DPRD Kabupaten Inhil.