PGRI Kecamatan Kemuning Serahkan Bantuan Peduli Sumatera, PGRI Inhil Sangat Mengapresiasi dan Ucapkan Terima Kasih

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN– Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Kemuning menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana di Sumatera dengan menyerahkan bantuan kepada PGRI Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di Sekretariat PGRI Inhil yang berada di jl keritang, Selasa (9/12/25). Ketua PGRI Kemuning, Ahmad Sahmir, S.PdI., M.Pd didampingi Wakil Ketua I dan II, Sekretaris, serta perwakilan dari Bidang Sosial, menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada Ketua PGRI Inhil, H Fauzan Amrullah SE Msi.

Bantuan yang berhasil dikumpulkan oleh keluarga besar PGRI Kemuning sangat beragam, mencakup Bantuan Materi Senilai Rp 39.566.000, Logistik berupa Pakaian layak pakai, makanan kering, sembako, dan perlengkapan bayi.

Ketua PGRI inhil, H Fauzan Amrullah SE Msi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dan kepedulian yang ditunjukkan oleh PGRI Kemuning.

”Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus dan anggota PGRI Kemuning atas bantuan ini,” ujarnya.

“Solidaritas yang ditunjukkan ini adalah cerminan dari jiwa korps guru yang senantiasa hadir dan peduli terhadap sesama, terutama saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Sumatera. Bantuan ini akan segera kami salurkan melalui jalur koordinasi yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Ahmad Sahmir selaku Ketua PGRI Keritang berharap bantuan tersebut dapat sampai kepada yang berhak dan sedikit banyak membantu pemulihan kondisi korban bencana.

“Ini adalah bentuk solidaritas kami dari guru-guru Kemuning. Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bergotong royong dalam kebaikan,” tutupnya.

Plt Kesbangpol Inhil H Muammar Gaddafi Hadiri Rakor Mitigasi Bencana dan Pengendalian Inflasi

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Plt. Gubernur Riau, SF Haryanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait mitigasi bencana hidrometeorologi, pengendalian inflasi daerah, serta kesiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026. Kegiatan ini digelar pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Balai Serindit, Aula Gubernuran Riau, Jl. Diponegoro No. 23 Pekanbaru.

Plt kaban badan Kesbangpol Indragiri Hilir (Inhil) H. Muammar Gaddafi yang hadir didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kehadiran rombongan Pemkab Inhil ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung langkah Pemerintah Provinsi Riau untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap potensi bencana dan menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun.

Dalam pertemuan tersebut, Plt. Gubernur SF Haryanto menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan daerah terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi mencapai puncaknya pada Desember.

Berdasarkan data BMKG, sebanyak 93 kecamatan dan 170 desa masuk kategori rawan banjir, sementara 23 kecamatan dan 36 desa berada dalam zona rawan longsor. Kondisi ini lah, menurutnya, menuntut kesiapsiagaan daerah yang bersifat real time, responsif, dan terkoordinasi lintas sektor.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh posko bencana di Kabupaten/Kota harus beroperasi selama 24 jam. Selain itu, Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar penanganan darurat dapat dilakukan tanpa harus menunggu keputusan lanjutan atau bantuan pusat. Terakhir pelaporan situasi bencana diminta dilakukan secara, berjenjang dan berkesinambungan kepada Pemerintah Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, H. Muammar Gaddafi melaporkan bahwa Inhil mencatat potensi banjir genangan di 7 Kecamatan dan 18 Desa, puting beliung di 4 Kecamatan, abrasi di 4 Kecamatan, serta gelombang pasang di 3 Kecamatan.

Selanjutnya, Ia juga memaparkan langkah kesiapsiagaan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Inhil, mulai dari apel siaga, rakor BPBD, penetapan status siaga darurat, hingga pengaktifan posko 24 jam dan instruksi kepada para camat.

Rakor ini diharapkan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memastikan kesiapsiagaan bencana, stabilitas harga, serta kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 di seluruh Riau.

Ketua PGRI Inhil Fauzan Amrullah, S.E., M.Si Takziah ke rumah Duka Almarhum Kepala SDN 031 Seberang Tembilahan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H. Fauzan Amrullah, S.E., M.Si., bersama jajaran pengurus PGRI Inhil, melakukan kunjungan takziah ke rumah duka almarhum Kepala SDN 031 Seberang Tembilahan, Abd Rauf Bin Abdul Ranu berpulang ke Rahmatullah, Kamis siang kemarin.

Kunjungan yang penuh kehangatan dan rasa duka ini dilaksanakan sebagai wujud solidaritas dan penghargaan tinggi PGRI Inhil terhadap dedikasi almarhum selama mengabdi di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah yang dipimpinnya.

H. Fauzan Amrullah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas nama seluruh keluarga besar PGRI Inhil. “Kami sangat kehilangan sosok Kepala Sekolah yang berdedikasi tinggi dan menjadi panutan. Almarhum telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di Inhil. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar H Fauzan dirumah duka, Jumat(5/12)

Beliau juga berpesan kepada keluarga agar tabah menghadapi musibah ini dan mari kita berdoa bersama agar almarhum tenang dan diampuni segala dosa.

Kegiatan takziah ini merupakan bagian dari komitmen PGRI Inhil untuk selalu hadir mendampingi para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, baik dalam suka maupun duka.

Plt Kesbangpol Inhil Muammar Gaddafi Hadiri Haul ke-15 Syekh Muhammad Ali di Kuala Tungkal, Pererat Silaturahmi Dua Daerah

RIAUFAKTA.ID, KUALA TUNGKAL – Plt kaban badan Kesbangpol Indragiri hilir (Inhil) H. Muamar Gaddafi, menghadiri Haul ke-15 Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab dan Masyayikh Abshah tahun 1447 H/2025 M yang digelar di halaman Pondok Pesantren Al Baqiatush Shalihat, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Kamis (4/12/25).

Haul yang menjadi agenda wisata religi tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini berlangsung khidmat dan dihadiri tokoh-tokoh penting, mulai dari alim ulama, tuan guru, perwakilan Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat beserta istri, Forkopimda, pimpinan OPD, keluarga besar Ponpes Al Baqiatush Shalihat, hingga jamaah dari Tanjung Jabung Barat serta kabupaten tetangga.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Surah Yasin, tahlil, dan doa arwah serta pembacaan manaqip Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan wisuda 28 hafidz dan hafidzah Al-Qur’an 30 juz dari Pondok Pesantren Al Baqiatush Shalihat.

Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga kegiatan keagamaan ini dapat terlaksana dengan sukses dan penuh keberkahan.

Tausiyah agama disampaikan oleh Habib Novel bin Muhammad Alaydrus, pengasuh Majlis Ta’lim Ar Raudhah Solo, Jawa Tengah, yang menambah kekhusyukan acara.

Di penghujung rangkaian acara, perwakilan Bupati Inhil bersama seluruh rombongan turut melakukan ziarah ke makam Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab yang berada di kompleks Pondok Pesantren Al Baqiatush Shalihat.

Kejari Inhil dan Bupati Inhil Wakili Plt Kesbangpol Inhil Muammar Gaddafi Tandatangani MoU Pidana Kerja Sosial

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Menjelang implementasi pidana kerja sosial dalam KUHP baru tahun 2026, Kejaksaan Negeri Inhil, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Inhil terkait pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Sugito SH dan Bupati Inhil yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati, H. Muamar Khadafi, bertempat di Gedung Kejaksaan Tinggi, Pekanbaru, selasa (02/11/2025).

Kegiatan tersebut turut disaksikan Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Undang Mugopal, Plt. Gubernur Riau, SF. Haryanto dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati), Sutikno SH MH pada acara Mou dan perjanjian kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Riau dengan Pemrov Riau.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Sutikno, menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang efektif berlaku sejak 2 Januari 2025. KUHP baru tersebut menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda.

Bupati Inhil, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial.

“Kami berkomitmen menyediakan sarana dan tempat bagi pelaksanaan pidana kerja sosial. Program ini bukan sekadar hukuman, tetapi kesempatan bagi pelaku untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat,” katanya.

Polres Inhil Ungkap Kasus Narkotika 511,3 Gram Shabu, Seorang Pengedar Diamankan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN — Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba.

Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat pada Rabu, 26 November 2025, mengenai aktivitas seorang pria berinisial MHD. F.R diduga sering transaksi sabu.

Pelaku diduga sering bertransaksi narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Suhada I, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Inhil.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kasat Resnarkoba Polres Inhil, AKP Adam Efendi dengan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan mendalam.

Setelah memastikan keberadaan target, pada Sabtu 29 November 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, anggota Sat Res Narkoba bergerak menuju lokasi dan melakukan penggeledahan terhadap tersangka dengan disaksikan dua warga. 

Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka di Jalan Hangtuah, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, petugas menemukan barang bukti yang disembunyikan di dalam plastik asoi merah berisi kotak bertuliskan Richeese Ahh. 

"Di dalamnya terdapat lima paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu. Barang bukti shabu seberat 511,3 gram," kata Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora S.H melalui Kasat Narkoba AKP Adam Efendi.

Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, yakni 1 unit handphone Vivo 1819 warna hitam merah lengkap dengan dua nomor IMEI dan kartu SIM, 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam nopol BM 6553 VZ.

Pelaku yang diketahui berinisial MHD. F R alias F bin Z (48), berprofesi sebagai wiraswasta, diduga kuat berperan sebagai penjual atau pengedar narkotika. 

"Dari hasil tes urine, yang bersangkutan juga dinyatakan positif mengonsumsi narkotika," ungkapnya.

Kasus ini telah dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/77/XI/2025/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU tanggal 29 November 2025. 

Tersangka dijerat dengan Pasal 114 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini, Sat Res Narkoba Polres Inhil telah melakukan sejumlah tindakan, di antaranya mengamankan tersangka, memeriksa saksi dan tersangka, menyita barang bukti, serta melengkapi administrasi penyidikan.

Rencana tindak lanjut meliputi gelar perkara, penimbangan barang bukti, uji laboratorium, dan penyelidikan lanjutan guna mengembangkan jaringan yang kemungkinan terlibat.

Kasat Narkoba AKP Adam Efendi menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. 

"Upaya pemberantasan akan terus ditingkatkan demi menjaga generasi muda dari ancaman narkotika." Tutupnya.

Soal Pinjaman Daerah Rp200 M, Ketua BAPERA Inhil Yakin Pemerintah Punya Perhitungan Matang

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN — Polemik rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Inhil menyatakan keyakinannya bahwa langkah tersebut telah melalui perhitungan yang matang dan strategis.

Menurut Ketua BAPERA Inhil, H Ardiansyah, keputusan pemerintah daerah untuk mengajukan pinjaman bukanlah tindakan gegabah, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026. 

“Saya percaya pemerintah daerah telah melakukan kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan,” ujarnya, Senin (1/12/2025). 

Di sisi lain, Ketua BAPERA Inhil menilai bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana rutin APBD, terlebih untuk proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. 

“Pinjaman inikan digunakan untuk proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan pelayanan publik, maka itu adalah investasi jangka panjang,” jelas H Ardiansyah. 

Tokoh yang akrab disapa H Iyan ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah, sembari tetap mengedepankan fungsi kontrol dan transparansi. 

“Kritik itu penting, tapi mari kita juga beri ruang bagi pemerintah untuk bekerja. Yang terpenting, semua proses harus terbuka dan akuntabel,” tambahnya.

Ketua BAPERA Sambut Baik Kebijakan Bupati Inhil

Disamping keyakinannya terhadap Pemda Inhil atas perhitungan yang matang dalam rencana pinjaman daerah, Ketua BAPERA juga mengaku menyambut baik kebijakan Bupati Inhil, H Herman tersebut. 

Menurut H Iyan, kebijakan itu juga merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah tidak tersendat di tengah pengetatan fiskal nasional. Sedangkan kebutuhan pembangunan skala prioritas di Inhil sudah mendesak untuk kepentingan masyarakat.

"Setelah mencermati keuangan daerah (APBD_red), saya secara pribadi sangat mendukung kebijakan Bupati untuk merealisasikan pembangunan prioritas," katanya.

Ia jua menegaskan bahwa kebijakan Bupati Inhil harus didukung semua kalangan, karena ketersediaan APBD sangat minim, ditambah lagi ruang fiskal daerah kian terbatas akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) atas kebijakan pemerintah pusat. Menilik dari ketersediaan anggaran tersebut, sulit pembangunan bisa terealisasi maksimal.

"Ini adalah pilihan dan resiko yang diambil oleh Bupati untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Karena pembangunan tidak boleh terhenti ditengah tekanan fiskal," tutup H Iyan.